Seluruh kabupaten/kota di Indonesia berstatus Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1, di mana pembatasan kerumunan di tingkat rendah.

“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM, yang tertuang Intruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022,” ujar Presiden Jokowi, Jumat (30/12/2022) sore.

Jadi, kata Presiden, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, ia minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada.

“Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko Covid. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan, kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena akan membantu meningkatkan imunitas, dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” ia mengingatkan.

Kedua, lanjutnya, aparat dan lembaga pemerintah diminta untuk tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah diminta harus siap siaga, dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.

“Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada, selama masa transisi,” kata dia.

Walaupun PPKM dicabut, bantuan sosial (bansos) akan tetap dilanjutkan. Bansos akan dilanjutkan pada tahun 2023.

(Rob/parade.id)

Artikel PPKM Dicabut Presiden Jokowi: Covid-19 Terkendali pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, tren kenaikan kasus varian Omicron ini dimulai karena transmisi lokal yang didominasi oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan paling banyak adalah pelancong yang baru kembali dari Turki.

Oleh karena itu, kata dia, sesuai arahan Presiden Jokowi, semua diimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu.

“Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan vaksinasi booster yang sudah kita mulai pada 12 Januari lalu untuk penduduk usia 18 tahun ke atas. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk melakukan booster,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sementara itu, untuk Program PEN sendiri, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp451 triliun. Dana tersebut dibagi untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan pemulihan ekonomi berupa insentif fiskal untuk UMKM dan koperasi.

Sekali lagi ia mengingatkan kepada kita semua harus tetap waspada. Juga terus menerapkan protokol kesehatan, jaga diri, dan keluarga.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 31 Januari 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

“PTM terbatas dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik dapat 100 persen dari kapasitas ruang kelas dan waktu belajar hingga enam jam pelajaran per hari. Protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah,” tutur Nahdiana.

Nahdiana menjelaskan, bagi peserta didik yang belum dapat mengikuti PTM terbatas di sekolah kareba pertimbangan orang tua, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah dan tetap memperoleh layanan pembelajaran secara daring, serta tetap mendapat hak penilaian.

“Diharapkan, orang tua dan masyarakat dapat memberikan dukungan agar pelaksanaan PTM Terbatas berjalan sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.

Nahdiana juga menyebut, Dinas Pendidikan akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan “active case finding” (ACF) atau melacak kasus secara aktif sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.

Apabila ada warga sekolah terindikasi terpapar COVID-19, satuan pendidikan tersebut menghentikan sementara PTM terbatas selama lima hari pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan pembelajaran dilaksanakan secara daring.

Kemudian, Satgas COVID-19 di sekolah akan melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kelurahan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan penyemprotan disinfektan, termasuk melakukan tracing kepada warga sekolah yang berkontak erat.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi “call center” PTM terbatas dengan waktu pelayanan hari Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB, pada nomor berikut:
Call Center 1: 085775368500
Call Center 2: 085775368501

Diketahui, kebijakan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen ini juga merujuk pada SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, serta SK Kepala Dinas Pendidikan No. 1363 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi COVID-19.

*Sumber: Antara

Artikel PTM Terbatas DKI Mulai Senin (3/1/2022) dengan Kapasitas 100 Persen pertama kali tampil pada Parade.id.

“Waspada harus tetap dikedepankan. Sudah cukup kebijakan plin-plan seperti yang lalu dan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19,” kritisinya, Rabu (8/12/2021).

“Selain timbul kesan tidak profesional dalam mengelola pemerintahan kepercayaan publik bisa kian merosot,” sambungnya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia Saat Nataru” di akun Twitter-nya.

Mardani mengingatkan agar jangan sampai masyarakat jadi apatis atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah mengatasi Covid-19 ini.

“Salah satu alasan pemerintah membatalkan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 membaik & vaksinasi di Jawa-Bali sudah mencapai target. Alasan yg kurang tepat krn sampai saat ini krisis Delta belum berakhir (belum lg varian Omicron).”

Sebagai pengingat, lanjutnya, kebijakan yang dihasilkan tanpa basis ilmiah akan menyulitkan untuk mengukur efektivitas intervensi kebijakan tersebut dalam menangani urusan publik, terlebih di masa pandemi seperti ini. Dengan begitu, kita bisa kehilangan referensi menangani hal serupa di masa depan.

“Dan jg sekali lg capaian vaksinasi hanya di Jawa-Bali. Mestinya diiringi dengan meningkatkan respons dalam negeri.”

Lalu, tambahnya, sinergi pemerintah pusat serta daerah jangan kendur. Peraturan turunan juga mesti jelas agar masyarakat tidak bingung dan jangan membuat kasus Covid-19 kembali naik.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Batal Terapkan Kebijakan PPKM Level 3 Saat Nataru, Pemerintah Dikritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun demikian, pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat tetap patuh, karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang ketiga yang terjadi pada nanti Natal dan Tahun Baru akan datang.

“Jadi kita semua harus hati-hati,” ujarnya, Senin (18/10/2021).

Menurut Luhut, situasi ini terus membaik. Hal itu tercermin dari kasus kematin di Jawa-Bali yang hanya nol karena Covid-19.

Secara nasional kurang dari 7.000 di Jawa-Bali, dibandingkan dengan ratusan ribu kasus aktif puncak Delta di 15 Juli lalu,” terangnya, melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

“Pada 17 Oktober kemarin, DKI-Jawa Barat, DIY-Bali mencatat nol kematian. Dan provinsi lain di Jawa-Bali hanya mencatat kurang dari 5 kematian,” jelasnya.

Dan angka ini menurut dia rasa lebih bagus lagi dibanding dengan 15 Juli lalu. Dengan angka kematian yang rendah ini, pemerintan yakin mampu dijaga seiring dengan vaksinasi lansia Jawa-Bali yang meningkat tajam.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Evaluasi PPKM, Masyarakat Diimbau untuk Tetap Hati-hati pertama kali tampil pada Parade.id.

Beberapa aturan terkait itu pun diberlakukan. Di antaranya ialah pembukaan pusat kebugaran atau fitness centre dengan kapasitas maksimal 25 persen, dengan protokol kesehatan (prokes) ketat, dan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Pembukaan itu diterapkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Jogjakarta, dan Surabaya Raya,” papar Luhut, dalam konferensi pers, Senin (4/2021).

Kedua, konter makanan dan minuman di dalam bioskop diizinkan buka, tetapi kapasitas bioskop masih tetap 50 persen. Hal itu akan berlaku untuk kota-kota level 3, 2 dan 1.

Penyesuaian selanjutnya ialah Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, testing, dan kesiapan Satgas Covid-19. Nantinya, kata dia, setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri.

Keempat, dibukanya kompetisi basket remaja Honda DBL di Jakarta dan Surabaya.

Dalam pelaksanaan PPKM dua pekan ke depan itu, ia menyebut bahwa ada 20 kabupaten atau kota yang bertahan di PPKM Level 2. Untuk yang di level 3 bertambah dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota.

“Hal itu terjadi karena tambahan vaksin yang kita kirim belum dicapai oleh mereka,” terangnya, lewat YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Luhut menyampaikan bahwa akan ada aktivitas kehidupan yang normal di Blitar. Alasan mengapa kota Blitar, karena menurut dia kota itu telah memenuhi syarat WHO dan cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70 persen dan vaksinasi dosis 1 lansia sebesar 60 persen.

“Untuk mengimbangi hal tersebut akan dilakukan tindakan surveillance, testing, tracing, dan peningkatan disiplin pada prokes,” tekannya.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat dengan memonitor seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat di wilayah Kota Blitar itu.

Hal itu dilakukan guna bisa merespons keadaan darurat yang mungkin akan muncul secara tiba-tiba.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel PPKM Diperpanjang, Beberapa Penyesuaian Aturan Baru Diberlakukan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam rapat hari ini diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada maka, perubahan PPKM diperlakukan selama dua minggu untuk Jawa Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat,” demikian disampaikan oleh Luhut, Senin (20/9/2021).

Dan dalam perpanjangan kali ini, tidak ada lagi wilayah Level 4 di Jawa-Bali. Semua kabupaten/kota sudah berada pada level asesemen 3 dan 2.

Menko Luhut kemudian menyinggung vaksinasi. Menurut dia, pemerintah akan tetap memperhatikannya dengan seksama.

“Mengingat vaksin sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan sakit atau kematian, terutama para lansia,” kata dia lagi, melalui akun YouTube Sekretarit Presiden.

Namun, kata dia, masih ada di beberapa kabupaten/kota yang masih perlu dikejar untuk mencapai target 70 persen dosis 1 dan terutama 60 persen dosis 1 lansia.

“Kami bekerja keras untuk mencapai target ini, karena angka kematian yang kita temukan banyak sekali lansia,” jelasnya.

Kendati PPKM diperpanjang dengan tren yang cukup baik, tapi Luhut mengingatkan kita agar tidak euforia, yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai hari ini, kata dia, bukanlah bentuk yang harus dirayakan.

Sebab kelengahan sekecil apa pun yang kita lakukan, katanya, ujungnya boleh jadi akan meningkatkan kasus.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel PPKM Diperpanjang hingga Dua Minggu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Landai bkn berarti santai, berulangnya lonjakan jmlh kasus Covid19 di Pulau Jawa&Bali mesti jd pelajaran,” kata dia, Selasa (14/9/2021).

Kata dia, jangan ada euforia yang berlebihan. Sudah cukup kesalahan strategi penanganan sebelumnya, tercatat kita telah kecolongan dua kali dan berimbas pada masuknya varian Alfa serta Delta.

“Skg ada varian Mu, jangan sampai kembali memorak-porandakan kita,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Menurut dia, ancaman Covid-19 di ruang publik juga nyata. Ancaman tersebut berdasarkan temuan banyaknya warga yang terkena Covid-19 serta kontak erat yang melakukan aktivitas di area publik (dari aplikasi PeduliLindungi).

Bahkan Menkes menyebut ada 3.830 terkonfirmasi positif yang terdeteksi masih berkeliaran di tempat umum.

Oleh karane itu, pemerintah mesti melengkapi perangkat hukum untuk menindak pelanggar protokol kesehatan yang terlacak melalui aplikasi PeduliLindungi. Pasien Covid-19 yang terbukti “kelayapan” harus diberi sanksi, bisa denda atau kerja sosial yang berkaitan dengan pandemi

Selain itu, pemerintah diminta untuk gencarkan terus kesadaran ‘tracing ternyata penting’. Bahwa ada momentum penurunan kasus, maka menurut dia harus dimaksimalkan dengan baik.

“Lalu seberapa tuntas program vaksinasi dari target yg ada? Data akhir agustus lalu, baru sekitar 20% masyarakat yg sdh divaksin 2x. artinya ada 80% yg blm divaksin scr lengkap.”

Angka vaksinasi dua kali, kata dia, juga harus dilihat karena vaksin yang kita gunakan sekarang untuk dua kali pemberian, agar dapat memberikan proteksi yang diharapkan. Dan jangan lupakan transparansi pentingnya booster vaksin (vaksin ke-3) vs vaksin pejabat.

“Harus ada audit terkait hal tsb, seiring kekhawatiran kebocoran vaksin tsb di luar tenaga kesehatan.”

Lalu, katanya, iringi pula dengan penguatan kesiapan masyarakat sampai sistem pelayanan kesehatan. Rencana kontingensi pun juga perlu disiapkan untuk meminimalisir lonjakan kasus.

“Jangan lalai, virus SARS CoV-2 penyebab Covid19 masih berpotensi untuk bermutasi dengan risiko penularan yg tidak bisa diprediksi.”

Test positivity rate mencapai 0 persen atau nol koma sekian persen sampai vaksinasi sudah 85 persen juga merupakan beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Setidaknya hal ini jika ingin Indonesia menuju endemi, maka itu yang dipersiapkan.

“artinya masyarakat harus siap hidup bersama Covid-19. Pertanyaannya, memang sudah terkendali?”

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kembali diperpanjang. Diperpanjang hingga tanggal 20 September 2021.

Kendati dipepanjang, penerapan perpanjangan PPKM Level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 6-13 September 2021 di berbagai daerah ini, telah mengalami perkembangan perbaikan signifikan dan capaian yang terus membaik secara nasional.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Berbagai Tantangan Muncul dari Diperpanjangnya PPKM Kali Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati dipepanjang, penerapan perpanjangan PPKM Level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 6-13 September 2021 di berbagai daerah ini, telah mengalami perkembangan perbaikan signifikan dan capaian yang terus membaik secara nasional.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (13/9/2021) malam.

“Hal ini terlihat dari turunnya kasus konformasi secara nasional hingga 93,9 persen dan sangat spesifik di Jawa-Bali turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli yang lalu,” katanya.

Hal tersebut menurut dia cukup menggembirakan. Salah satu daerah yang menurutnya cukup berhasil turun level ialah daerah Bali. Semula berada di level 4, kini berada di level 3.

“Dari 11 kota/kabupaten level 4 minggu lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kota/kabupaten saja,” katanya.

Dan menurutnya hal tersebut merupakan buah kerja sama semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kondusifitas pemberlakuan PPKM. Namun dari capaian itu, ia mengimbau agar kita tetap berhati-hati.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Lagi, PPKM Diperpanjang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Yang bisa kita adalah mengendalikan ini. Penting statement ini. Penting sekali, supaya tidak terjadi senang yang berlebihan,” katanya berpesan, kemarin.

“Sehingga masyarakat tersadar bahwa Covid ini selalu mengintip kita. Begitu kita lengah, bisa naik lagi,” sambungnya.

Ia juga berpesan kepada kita agar jangan salah mengartikan bahwa tren menurun boleh melakukan hal ini dan hal itu. Bisa berbahaya, karena dianggapnya sebagai kelengahan.

“Oleh sebab itu saya minta nanti Bapak (menteri terkait) evaluasi mengenai daerah-daerah mana yang naik, daerah mana mulai menurun. Penting sekali, sehingga perlu kita segera sikapi agar angka-angka yang terus menurun ini bisa kita tekan terus, terutama kasus aktif,” kata Presiden.

Tampak secara khusus ia memberikan perhatian kepada Menteri Perhubungan soal munculnya varian baru selain Delta, karena menyangkut mobilitas masyarakat.

Presiden mengimbau agar kita betul-betul waspada dan jangan sampai merusak capaian yang sudah kita lakukan.

Disebutkan oleh Presiden, tren turun kasus bisa dilihat dari kasus harian selama tiga hari ini. Kemarin misalnya, 7.700 ke 6.700 kasus, terakhir menyentuh 5.400 kasus.

Secara nasional, ia menyebut bahwa kasus Covid turun. Dari 500.000-an kasus ke 150.000-an.

“Kalau kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan secara konsisten, saya yakin di Jawa, di akhir september kita sudah akan berada di angka di bawah 100.000,” yakinnya.

Untuk BOR nasional, Presiden menyampaikan selama tiga hari ini dimana berada di 20 persen, kini ada di 19 persen. Pun dengan kemajuan di Wisma Atlet, dari 11 persen ke 9 persen.

PPKM Diperpanjang

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM, baik itu di Jawa-Bali maupun di luarnya. Untuk Jawa-Bali, pemerintah memperpanjang PPKM hingga tanggal 13 September. Dimulai hari ini.

Sedangkan di luar Jawa-Bali, pemerintah memperpanjang hingga dua pekan. Dimulai hari ini hingga tanggal 20 September 2021.

Hal di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sekaligus Koordinator Satgas Covid-19.

“Situasi Covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal itu ditandai semakin sedikitnya kota/kabupaten berada di level 4,” kata Luhut.

“Luar Jawa-Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM, yaitu pada kota/kabupaten luar Jawa-Bali, yaitu PPKM level 4 diterapkan di 23 kabupaten/kota, yang sebelumnya di 34 kabupaten/kota,” kata Airlangga.

Keduanya menyampaikan dalam konferensi pers, kemarin, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel PPKM Diperpanjang, Presiden Singgung Covid yang Tidak Mungkin Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.