Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Kesehatan

Batal Terapkan Kebijakan PPKM Level 3 Saat Nataru, Pemerintah Dikritisi

redaksi by redaksi
2021-12-08
in Kesehatan, Nasional, Politik
0

Foto: politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah batal menerapkan kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru (Natal dan Tahun Baru). Politisi PKS Mardani Ali Sera pun mengkritisinya.

“Waspada harus tetap dikedepankan. Sudah cukup kebijakan plin-plan seperti yang lalu dan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19,” kritisinya, Rabu (8/12/2021).

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

“Selain timbul kesan tidak profesional dalam mengelola pemerintahan kepercayaan publik bisa kian merosot,” sambungnya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia Saat Nataru” di akun Twitter-nya.

Mardani mengingatkan agar jangan sampai masyarakat jadi apatis atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah mengatasi Covid-19 ini.

“Salah satu alasan pemerintah membatalkan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 membaik & vaksinasi di Jawa-Bali sudah mencapai target. Alasan yg kurang tepat krn sampai saat ini krisis Delta belum berakhir (belum lg varian Omicron).”

Sebagai pengingat, lanjutnya, kebijakan yang dihasilkan tanpa basis ilmiah akan menyulitkan untuk mengukur efektivitas intervensi kebijakan tersebut dalam menangani urusan publik, terlebih di masa pandemi seperti ini. Dengan begitu, kita bisa kehilangan referensi menangani hal serupa di masa depan.

“Dan jg sekali lg capaian vaksinasi hanya di Jawa-Bali. Mestinya diiringi dengan meningkatkan respons dalam negeri.”

Lalu, tambahnya, sinergi pemerintah pusat serta daerah jangan kendur. Peraturan turunan juga mesti jelas agar masyarakat tidak bingung dan jangan membuat kasus Covid-19 kembali naik.

(Sur/PARADE.ID)

Tags: #Kesehatan#Nasional#Nataru#PKS#PPKMpolitik
Previous Post

Said Iqbal Mengatakan bahwa Revisi UMP di DKI Ada Harapan

Next Post

Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan

Next Post
Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan

Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In