UMKM menjadi salah satu sektor yang bisa membantu pemulihan ekonomi setelah dilanda pandemi. Serangan siber kini tidak lagi menyasar perusahaan besar, oleh karena itu pelaku UMKM wajib waspada ketika mereka beraktivitas di dunia maya.

Kaspersky dalam keterangan pers diterima Rabu melihat ada lima hal yang perlu diwaspadai UMKM pada 2023 mendatang.

1. Kebocoran data yang disebabkan karyawan
Kebocoran data bisa terjadi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dari karyawan yang mungkin tidak sengaja. Tren bekerja dari jarak jauh selama pandemi membuat karyawan menggunakan satu perangkat untuk bekerja dan mengakses hiburan sekaligus.

Ketika sedang bermain game online, misalnya, karyawan mungkin tidak sengaja mengunduh malware. Untuk mengurangi risiko kebocoran data yang disebabkan oleh karyawan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, pemilik usaha bisa membatasi data apa saja yang bisa diakses karyawan.

2. Serangan DDoS
Serangan jaringan terdistribusi atau Distributed Denial of Service (DDoS) adalah salah satu ancaman siber yang perlu diwaspadai oleh UMKM. Pelaku DDoS akan emngirimkan banyak permintaan ke situs hingga melebihi kapasitas.

Akibat serangan DDoS, situs akan “down” alias untuk kurun waktu tertentu sulit diakses.

3. Rantai pasok
Kaspersky menilai serangan melalui rantai pasok dapat bervariasi dalam hal tingkat kerumitan dan daya rusak. Serangan rantai pasok terjadi melalui perusahaan pemasok, misalnya mitra logistik dan jasa pengantaran makanan.

4. Malware
Berkas berbahaya bisa berada di mana-mana, salah satu yang muncul di sektor UMKM adalah enkripsi untuk mendapatkan data perusahaan, uang atau data pribadi pemiliknya.

Salah satu celah masuk malware adalah melalui perangkat lunak (software) ilegal alias bajakan, yang mungkin dipilih karena alasan biaya lebih murah. Pelaku UMKM juga perlu mewaspadai broker akses karena bisa saja menjadi celah malware masuk ke perangkat.

5. Rekayasa sosial
Banyak bisnis UMKM yang memindahkan alur kerja mereka menjadi online dan menggunakan alat kolaborasi. Penjahat siber melakukan banyak trik untuk bisa mendapatkan akses ke data UMKM, misalnya menggunakan rekayasa sosial (social engineering).

Modus penipuan misalnya menyamar sebagai platform online lalu mengarahkan korban ke situs palsu dengan tujuan mencuri uang korban.

*Sumber: Antara

Artikel Waspada Serangan Siber untuk UMKM Online pertama kali tampil pada Parade.id.

Keamanan atau proteksi endpoint merupakan metode keamanan siber untuk melindungi desktop, laptop, perangkat IoT (internet of things), dan perangkat yang berkomunikasi dengan jaringan pusat lainnya dari ancaman serangan siber.

Sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa mendapatkan solusi keamanan endpoint dari jaringan PT Virtus Technology Indonesia (Virtus) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Virtus Christian Atmadjaja mengatakan ada tiga alasan mengapa keamanan endpoint menjadi tantangan tersendiri. Pertama, karena kecanggihan ancaman, di mana penyerang sudah memiliki metode tradecraft yang unggul dan memudahkan mereka mencapai target.

“Kedua, adalah outmoded defences atau sistem pertahanan yang sudah ketinggalan zaman,” jelasnya dalam pernyataan pers, Kamis.

Menurutnya, selama ini banyak orang yang berfokus pada menangkal serangan malware saja, padahal penyerang terus berevolusi. Mereka sekarang menggunakan teknik tanpa file yang dengan mudah melewati antivirus dan bisa terlihat seperti user yang sah untuk mencuri kredensial.

“Jadi perusahaan yang hanya memiliki strategi yang berfokus pada malware saja, bisa melewatkan model ancaman lainnya,” katanya.

Menurut laporan dari Crowdstrike Global Threat Report 2020, lanskap ancaman yang kini dihadapi oleh bisnis sekitar 49 persen adalah malware dan 51 persen lainnya non-malware berupa hacktivist, kejahatan siber, kriminal yang terorganisir, serangan internal, penyalahgunaan privileged account, hingga kejahatan yang sulit dicegah karena dilindungi dan dikoordinasi oleh negara.

*Sumber: Antara

Artikel Serangan Siber Makin Canggih, Perusahaan Butuh Proteksi “Endpoint” pertama kali tampil pada Parade.id.

“Keamanan siber telah menjadi isu prioritas di berbagai negara termasuk di Indonesia. Keamanan siber ekosistem digital suatu negara menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin keberhasilan transformasi digital,” ujar Hinsa dikutip dari siaran pers pada Kamis.

Sehingga, Hinsa menambahkan, Indonesia secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik publik maupun swasta dalam memperkuat peran dan berbagi informasi terkait keamanan siber.

“Dibutuhkan dukungan penuh komitmen dari semua pihak untuk turut menjaga ketahanan dan kedaulatan data nasional,” imbuhnya, kemudian menyampaikan apresiasi atas konsistensi Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), perusahaan teknologi, dan pihak-pihak lain yang terus memperkuat sinergi khususnya dalam mengedukasi tentang isu keamanan siber.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekaligus Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia menyampaikan, keamanan siber khususnya perlindungan data menjadi topik sentral dalam pembahasan isu prioritas Cross Border Data Flow dan Data Free Flow with Trust.

Berdasarkan Global Cyber Security Index yang dirilis oleh International Telecommunication Union, kata Mira, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Namun, menurutnya, perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

“Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengerahkan sejumlah upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Guna memenuhi kebutuhan pelindungan data dan keamanan siber, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pembangunan infrastruktur data yang memadai,” ujarnya.

Mira juga mengatakan, Kementerian Kominfo sangat mengapresiasi terselenggaranya Data SecurAI Websummit sebagai ruang dialog pihak-pihak dengan ketertarikan, pengetahuan, maupun pengalaman dalam isu keamanan siber dan perlindungan data.

Apresiasi terhadap para pemangku kepentingan yang mendukung terselenggaranya Data SecurAI Websummit juga disampaikan oleh Ketua ABDI Rudi Rusdiah sebagai mitra strategis DEWG. Menurutnya, wacana penguatan ekosistem bagi keamanan, kedaulatan dan perlindungan data memang memerlukan kolaborasi lintas matra, termasuk pemangku kepentingan yang memiliki reputasi dan kepakaran global.

“Karena itu, kami gembira dengan hadirnya Huawei sebagai penyedia TIK global untuk berkontribusi dalam rangkaian diskusi. Huawei telah berpartisipasi dalam KTT web kami selama tiga tahun berturut-turut, kami berterima kasih kepada Huawei atas dukungan yang tiada henti,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Huawei Indonesia Jacky Chen menegaskan bahwa sebagai penyedia solusi telekomunikasi global terkemuka, Huawei selalu memprioritaskan keamanan data dan perlindungan privasi.

“Kami telah lama memasukkan persyaratan ini ke dalam proses bisnis kami. Oleh karena itu, kami mengapresiasi diskusi yang dipimpin di bawah Presidensi G20 Indonesia, untuk menggarisbawahi pentingnya keamanan data, perlindungan privasi dalam memastikan dunia masa depan yang adil, merata, aman, dan cerdas,” kata Jacky Chen.

“Indonesia seperti kereta cepat melaju di jalur cepat menuju digitalisasi. Kami sangat yakin Indonesia siap dan pasti akan berhasil mencapai visi nasional transformasi digital. Huawei akan melakukan segala upaya untuk membantu Indonesia tetap berjalan di jalur melalui teknologi canggih dan aman,” pungkasnya.

*Sumber: Antara

Artikel Keamanan Siber Pilar Penting Keberhasilan Transformasi Digital pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semua orang maunya ke transformasi digital, tapi hal yang paling mendasar sebelum suatu organisasi memutuskan ingin masuk ke dalam dunia digital transformasi, security ini menjadi kendala yang cukup besar, user hingga organisasi, baik dari sisi IT maupun dari security officer dalam suatu organisasi, mereka harus mengerti dulu,” kata Cin Cin Go dalam media briefing secara virtual, Rabu.

Setidaknya terdapat tiga poin penting yang ia garisbawahi bagi perusahaan untuk memastikan keadaan infrastruktur digital yang mereka miliki.

Pertama, perusahaan perlu menyadari bahwa transformasi digital memungkinkan pengguna bisa mengakses platform dari mana pun melalui lebih dari satu perangkat. Situasi tersebut memungkinkan peningkatan traffic yang signifikan yang dapat memunculkan risiko keamanan siber.

“Apalagi adanya pandemi kita semakin nyaman melakukan transaksi dari rumah, bekerja dari rumah, mengakses aplikasi dari rumah dengan nyaman dan itu menyebabkan traffic yang cukup tinggi,” ujar Cin Cin.

Kedua, perusahaan perlu memastikan dan memantau lapis demi lapis keamanan sebelum karyawan mengakses database yang berisi informasi rentan seperti data finansial. Hal tersebut, lanjut Cin Cin, sebagai upaya untuk mencegah serangan siber pada saat traffic masuk.

“Security officer harus bisa mendefinisikan apakah device karyawannya sudah aman, apakah sudah diverifikasi oleh IT tersebut, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum masuk ke dalam agenda transformasi digital,” katanya.

Ketiga, terkait dengan infrastruktur. Cin Cin mengatakan bahwa IBM selalu menekankan kepada klien bahwa strategi zero-trust menjadi sangat penting dalam melakukan suatu desain infrastruktur, mulai dari server, network, hingga storage.

“Tiga hal ini menjadi poin yang paling basic pada saat klien memutuskan untuk masuk ke transformasi digital,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Cin Cin menyebutkan laporan IBM Security X-Force Threat Intelligence Index terbaru yang menemukan bahwa Asia menjadi wilayah yang mengalami serangan siber terbanyak daripada wilayah lain dalam satu tahun terakhir. Di Asia, layanan keuangan dan manufaktur mengalami hampir 60 persen serangan siber.

*Sumber: Antara

Artikel Perusahaan Perlu Paham Isu Keamanan Siber pertama kali tampil pada Parade.id.

Di era yang serba terkonvergensi ini, tidak ada namanya terlalu berhati-hati. Rasa cepat puas karena sebuah organisasi dianggap sudah cukup aman harus dibuang jauh-jauh, mengingat penyerang membutuhkan satu celah kecil saja untuk mendapatkan kendali.

Beragam aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara online sejak pandemi COVID-19 juga menjadi tambang emas bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seiring adopsi teknologi yang semakin canggih di kalangan perusahaan, badan pemerintah, dan organisasi, penyerang pun tidak kalah cepat meningkatkan kemampuannya.

Ini adalah beberapa alasan utama mengapa keamanan siber harus menjadi prioritas dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi bisnis lainnya, ungkap Syarbeni, Cybersecurity and Privacy Protection Officer Huawei Indonesia.

Sebagai penyedia solusi TIK global, Huawei telah konsisten berkomitmen terhadap keamanan siber sejak hari pertama.

Dalam sesi wawancara ini, Syarbeni akan membahas lebih mendalam mengenai isu keamanan siber di Indonesia, bagaimana pendekatan yang dilakukan Huawei, dan peran penting yang dimainkan semua pihak dalam turut memperkuat keamanan dan ketahanan bangsa dan negara terhadap ancaman-ancaman baru yang muncul dari dunia siber.

Q&A

Q1:
Apa yang mendasari Huawei untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran akan standar keamanan siber di ekosistem melalui berbagai program, termasuk dukungan bagi CyberHub Fest yang merupakan hasil kolaborasi dengan BSSN dan ACCI?

A1:
Ketika teknologi digital sedang dipelajari dan diimplementasikan lebih jauh di berbagai belahan dunia, keamanan siber menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Di sisi lain, akibat pandemi, banyak pihak yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya. Ini adalah new normal.

Keamanan siber dan perlindungan data pribadi merupakan isu-isu sosial yang penting bagi setiap individu, rumah tangga, organisasi, dan bahkan negara. Maka, menciptakan ruang siber yang sehat dan aman menjadi lebih kritikal dibandingkan sebelumnya.

Huawei telah mendukung gelaran CyberHub Fest selama dua tahun berturut-turut. Dukungan kami terhadap CyberHub Fest merupakan bagian dari komitmen kami selama lebih dari 22 tahun kehadiran Huawei di Indonesia untuk aktif berkontribusi terhadap perkembangan ekosistem TIK di Indonesia dan mewujudkan ruang siber yang lebih aman.

Q2:
Peran apa yang dimainkan Huawei dalam meningkatkan keamanan siber? Apa alasan yang mendorong Huawei untuk merilis Product Security Baseline?

A2:
Meningkatkan keamanan produk adalah kunci untuk memitigasi insiden-insiden keamanan siber yang kerap terjadi di seluruh dunia.

Memastikan bahwa manajemen keamanan sudah termasuk dalam proses pengembangan produk, serta menjadikan keamanan siber sebagai kapabilitas produk yang paling mendasar adalah dua pendekatan yang fundamental.

Maka, kita wajib mengembangkan dan mengimplementasikan Baseline, yakni ketentuan-ketentuan keamanan yang paling umum ditemukan, agar setiap produk dapat dipastikan memenuhi ketentuan yang sama. Kualitas pun akan meningkat dengan sendirinya, karena Baseline juga terus dimodifikasi untuk menjawab tantangan-tantangan baru.

Baseline merupakan bagian dari kerangka kerja keamanan siber Huawei yang menyeluruh. Berbagai langkah manajemen kualitas, termasuk Baseline, dilaksanakan secara tegas demi menjamin kualitas keamanan produk, serta mencegah risiko terjadinya insiden-insiden yang tidak diinginkan.

Dalam penerapannya, Baseline tidak hanya diaplikasikan untuk produk-produk Huawei, melainkan juga rantai pasok secara keseluruhan.

Best practices kami selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa Baseline merupakan cara yang efektif untuk menjamin kualitas keamanan produk dan Baseline Huawei memiliki rekam jejak yang sangat baik di jaringan pelanggan kami.

Lewat dirilisnya Product Security Baseline Huawei, kami berharap dapat mengomunikasikan dan mendiskusikan Baseline tersebut dengan setiap pemangku kepentingan, termasuk operator, perusahaan, mitra pemasok di hulu maupun hilir, serta regulator dan pemerintah. Hal-hal yang perlu didiskusikan termasuk manajemen keamanan, spesifikasi teknis, dan solusi-solusi pengujian dan verifikasi. Niscaya, kita dapat terus meningkatkan kualitas keamanan siber secara menyeluruh di rantai pasok.

Q3:
Apa saja konten utama dari Huawei Product Security Baseline?

A3:
Baseline Huawei dikembangkan dengan filosofi berikut: berorientasi kepada hasil, universal, berlaku bagi semua, dan terus-menerus dioptimalisasi. Ini membuatnya menjadi efektif, mudah diimplementasi, dapat diverifikasi, dan konsisten meningkatkan taraf keamanan produk Huawei.

Huawei mempelajari hukum dan regulasi yang berlaku, serta memahami ketentuan-ketentuan regulasi, kebutuhan bisnis pelanggan, best practices di industri, isu-isu yang menyangkut industri, dan banyak lagi.

Dilengkapi dengan pemahaman tersebut, Huawei mengembangkan Baseline berdasarkan ketentuan-ketentuan keamanan yang kritikal dan umum ditemukan.

Baseline terdiri dari 15 kategori, yang kemudian membawahi 54 ketentuan dan 112 bahan lanjutan tentang cara mengimplementasi dan menafsirkannya.

Q4:
Menurut Anda, kerja sama seperti apa yang dibutuhkan untuk mengamankan ruang siber di era digital ini?

A4:
Saya memiliki tiga pemikiran terkait topik ini. Pertama, kita perlu bersama-sama membangun kapabilitas. Ancaman siber bersifat kompleks, beragam, dan terus berevolusi.

Artinya, tidak ada satu pun organisasi yang dapat mengatasinya seorang diri. Dari tata kelola, standarisasi dan teknologi, hingga verifikasi, semuanya membutuhkan kerja sama yang menggabungkan kekuatan masing-masing kita dan membangun kapabilitas kita secara kolektif.

Berbagi pengetahuan juga penting. Misalnya, kami konsisten memberikan informasi mengenai standar-standar seperti Huawei Product Security Baseline, OIC-CERT Security Framework, dan 5G Cyber Security Knowledge Base yang diprakarsai oleh GSMA.

Lebih banyak lagi pengetahuan dan best practices yang dibagikan, lebih efektif pula penguatan komunitas keamanan siber kita.

Terakhir, kita perlu membangun hubungan yang semakin erat. Artinya, pemerintah, badan standarisasi, dan penyedia teknologi harus semakin kompak dalam mengembangkan pemahamannya terhadap tantangan-tantangan keamanan siber yang terus berevolusi. Ini membutuhkan upaya bersama lintas negara.

Kita perlu menetapkan tujuan bersama, mengatur tanggung jawab, dan bekerja sama untuk membangun lingkungan digital terpercaya yang dapat menjawab tantangan-tantangan hari ini dan hari esok.

Q5:
Bagaimana Huawei bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, untuk membangun fondasi kepercayaan dan meningkatkan keamanan siber di masa depan?

A5:
Keamanan siber adalah prioritas utama kami di Huawei. Tanggung jawab ini kami emban bersama pelanggan-pelanggan kami dalam rangka memastikan keamanan perangkat yang mereka gunakan.

Tentu saja, sistem-sistem jaminan keamanan siber kami tidak berkembang dengan sendirinya. Sistem-sistem tersebut merupakan hasil dari pertemuan secara rutin, kolaborasi dalam bidang riset, dan inovasi-inovasi yang dilakukan bersama dengan pelanggan, mitra, regulator, dan badan standarisasi di seluruh dunia.

Keamanan siber adalah tantangan yang kompleks dan tidak pernah berhenti berevolusi. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dan berbagi informasi antara para pemangku kepentingannya.

Namun, saat ini, masih kurangnya pendekatan yang berbasis standar dan terkoordinasi di seluruh industri, terutama dari segi tata kelola, kapabilitas teknis, sertifikasi, dan kolaborasi.

Sayangnya, di beberapa tempat, masih terdapat kesalahpahaman bahwa status negara asal berpengaruh terhadap keamanan perangkat dan teknologi jaringan. Ini tidak benar.

Kesalahpahaman seperti ini tidak menyelesaikan masalah-masalah yang nyata dan sudah hadir di depan mata, melainkan juga mengganggu upaya kita untuk menyamakan visi agar sehati dan sepikir.

Untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, kita perlu membangun kapabilitas kita secara kolektif dan menggabungkan kekuatan kita, dari tata kelola, standarisasi, teknologi, hingga verifikasi.

Kita juga perlu menguatkan keamanan siber dan perlindungan privasi kita secara efektif dengan cara berbagi best practices dan menjalin hubungan yang semakin erat.

Di Huawei, kami menganut prinsip ABC terkait keamanan, yakni “Assume nothing. Believe nobody. Check everything” atau “Jangan berasumsi. Jangan percaya siapapun. Lakukan Pengecekan Menyeluruh.”

Kami meyakini bahwa kepercayaan merupakan dasar dari lingkungan digital yang sehat dan aman. Maka, keputusan untuk percaya maupun tidak percaya harus didasari fakta, bukan perasaan, bukan spekulasi, dan bukan rumor. Fakta harus dapat diverifikasi, dan verifikasi harus berdasarkan standar.

*Sumber: Antara

Artikel Menuju Ruang Siber yang Lebih Aman dengan Product Security Baseline pertama kali tampil pada Parade.id.

“Banyak organisasi di Indonesia rentan terhadap serangan siber karena mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai, atau masih bergantung pada teknologi yang sudah ketinggalan,” kata Deon Oswari, Country Manager Indonesia, Check Point Software dalam siaran pers, Rabu.

Perlindungan anti-ransomware akan mengawasi aktivitas yang tidak biasa seperti membuka dan mengenkripsi file dalam jumlah besar. Jika ada perilaku mencurigakan yang terdeteksi, fitur ini dapat segera bereaksi dan mencegah kerusakan besar.

Memasang solusi keamanan siber terpadu untuk pekerja jarak jauh (remote work) guna melindungi endpoint, browser, email, serta akses jarak jauh dari berbagai ancaman siber, baik yang dikenal maupun tidak dikenal.

Artikel Jenis Serangan Siber yang Rentan Terjadi di Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kementerian Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber. Untuk menjawab kebutuhan tersebut khususnya pemulihan insiden keamanan siber, perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team,” kata Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba, Jumat.

Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam keterangan yang sama, menilai kedua lembaga tersebut perlu meningkatkan koordinasi untuk mencegah kejahatan siber dan menjaga ruang digital yang sehat.

“Jika terjadi krisis kita sudah siapkan manajemen krisis, pembentukan Kominfo-CSIRT sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka, CSIRT sebagai monitoring dan penyedia pemerintah insidental di ranah siber,” kata Hinsa.

Mira menyatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.

KCSIRT memiliki tiga tujuan utama, yaitu ketahanan siber yang andal dan profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan siber, dan membangun kapasitas sumberdaya keamanan siber.

KCSIRT sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tim ini akan menjadi wadah koordinasi antarunit dan atau pemangku kepentingan di lingkungan Kominfo, terkait dengan keamanan informasi.

Tim tersebut juga akan membuka kanal untuk menerima semua respon terkait masalah keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo, baik melalui form aduan di website, call center maupun via pesan WhatsApp.

“Selanjutnya, tim akan memberikan peringatan terkait adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan informasi statistik terkait layanan,” kata Mira.

Tim KCSIRT beranggotakan perwakilan dari Pusat Data dan Sarana Informatika dan perwakilan unit kerja eselon I.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kominfo dan BSSN Bentuk Tim Respons Keamanan Siber pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam siaran pers, dikutip Rabu, dewan ini berisi 15 pembuat kebijakan dari Indonesia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, serta pakar keamanan siber dari Microsoft.

Dewan Microsoft ini berupaya merespons serangan siber lebih cepat dengan kerja sama sektor pemerintahan dengan swasta. Berdasarkan data dari Microsoft Defender, antivirus tersebut melihat peningkatan kasus ransomware hingga 31 persen selama 18 bulan belakangan.

Sementara untuk Asia Pasifik, serangan malware dan ransomware lebih tinggi 1,7 kali dibandingkan kawasan lain.

“Ancaman dan serangan siber tidak dapat dihindari di dunia yang saling terhubung ini, itulah sebabnya kekuatan kolektif dan kolaborasi kita sebagai komunitas menjadi sangat penting. Pengumuman hari ini adalah langkah pertama untuk melindungi komunitas kita di dunia maya dan saya sangat senang mengumumkan peluncuran Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik pertama dengan anggota pendiri yang mencakup pemerintah, pembuat kebijakan, regulator, serta pemangku kepentingan industri di seluruh wilayah,” kata Manajer Umum Sektor Publik Microsoft Asia Pasifik, Sherie Ng.

Microsoft melalui dewan tersebut berencana membuat forum yang berisi pimpinan negara atau pemerintahan dan penasihat industri keamanan siber, yang akan berdiskusi untuk meningkatkan keterampilan digital tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan kemampuan dalam kemampuan siber.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Microsoft Bentuk Dewan Keamanan Siber Asia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Misal dalam berbagai pasal pidana mengenai penghinaan yg memiliki jenis delik aduan tetap diproses oleh Kepolisian meski laporannya tidak dibuat oleh objek yg dibahas dalam konten yg dibuat. Termasuk di DM-DM yg telah beredar belakangan,” demikian cuitan akun resmi itu, Selasa (23/3/2021).

“Muatan peringatan dari polisi virtual seperti layaknya putusan pengadilan.”

Padahal, kata KontraS, upaya verifikasinya hanya dilakukan dengan ahli yang ditunjuk oleh Kepolisian. Sedangkan, alat uji tidak dapat hanya didasarkan pada proses demikian yang sifatnya subjektif dan tanpa pembuktian.

“Penindakan yang dilakukan dalam beberapa waktu ini juga tidak memiliki parameter yang terukur. Prosedural penindakan oleh Virtual Police dari mulai pemantauan hingga peringatan tidak berdasar alas hukum yang jelas.”

KontraS mempertanyakan kebenarannya terkait tindakan peringatan melalui DM tanpa taat ketentuan hukum, karena ini bisa dianggap sebagai langkah restorative justice dan penghormatan akan kebebasan berekspresi. Kalau dianggap sebagai bentuk teror, rasanya lebih pas.

Jadi, kalau warganet bikin konten kayak kritik pemerintah apalagi polisi dan dapet DM dari polisi virtual, diimbau oleh KontraS agar bersikap tenang dulu, tarik nafas, dunia belum berakhir, karena sangat mungkin mereka yang keliru!

“Halo Warga! Ramai soal #RevisiUUITE ternyata malah berujung jadi ninu-ninu lewat DM dari @ccicpolri dkk. Katanya DM dikirim kalau ada yg salah sama konten kita. Tapi apa benar yg di-DM itu selalu salah?, Yuk #PantauBareng DM dari mereka di bit.ly/dmninuninu.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel KontraS Menginisiasi Kanal Pelaporan bagi Warganet yang di DM Polisi Siber pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pengumuman yang dipajang di websitenya pada Kamis lalu (10 September 2020), Eterbase mengatakan pelaku membobol dompet panas perusahaan yang menyimpan aset Bitcoin, Ether, ALGO, Ripple, Tezos, dan TRON.

Dompet panas adalah akun uang kripto (cryptocurrency) yang secara aktif terhubung ke internet dan digunakan oleh Eterbase untuk menjalankan transaksi jual beli mata uang kripto.

Dana dicuri dari enam dompet panas, menyimpan aset Bitcoin, Ether, ALGO, Ripple, Tezos, dan TRON.

Dalam serangkaian pesan yang diunggah di saluran Telegramnya, seperti dilansir dari ZDnet, perusahaan mengatakan telah mendeteksi serangan tetapi tidak dapat menghentikannya.

Meski demikian, Eterbase mengatakan telah melacak kemana saja uang dari dompet digitalnya mengalir. Diantaranya dikirim ke bursa kripto ternama Binance. Temuan itu telah dilaporkan ke bursa tersebut dan Eterbase meminta agar aset yang dicuri itu dibekukan.

Eterbase memastikan kasus itu telah dilaporkan ke pihak berwenang untuk investigasi lebih lanjut.

“Setelah audit keamanan oleh perusahaan global terkenal, operasi kami akan dilanjutkan. Kami akan mengumumkan tanggal pembukaan kembali platform Eterbase Exchange sesegera mungkin,” tulis perusahaan dalam pengumuman lanjutan.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Bursa Uang Kripto Dibobol Hacker pertama kali tampil pada Parade.id.