Elly mengatakan itu ketika ia hampir menutup orasinya di aksi tolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada hari ini, Selasa (9/7/2024), di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

“Kita harus bertemu Pak Prabowo, untuk membicarakan Tapera hingga Omnibus Law Cipta Kerja agar dibatalkan,” ujar Elly di atas mobil komando.

KSBSI menolak Tapera. KSBSI minta Tapera dibatalkan, bukan diundur ataupun ditunda.

“Apa pun alasannya, Tapera harus dibatalkan. Kalau tidak, kita akan melakukan aksi hingga 2027,” ancam Elly.

Turun jalan bukan salah satu opsi KSBSI menolak Tapera. Ada jalan atau jalur lain, yakni menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan itu kita sudah daftarkan (gugatan) judicial review ke MK terkait Tapera,” tandasnya.

Massa aksi buruh KSBSI datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Jabodetabek, melainkan juga ada dari Bandung, Sukabumi, dan Banten.

Massa buruh membubarkan diri usai membakar semua alat peraga yang berisi aspirasi maupun tuntutan.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden KSBSI Ingin Bertemu Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekjen KSBSI Dedi Hardianto yang turun langsung mengungkapkan alasannya mengapa Tapera itu ditolak.

“Di antaranya potongan Tapera itu bagi kita cukup besar jika melihat upah buruh dan potongannya,” kata Dedi ketika orasi.

Tapera pun kata Dedi adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat, buruh. Bahkan Dedi mengamati sejauh ini, kebijakan yang lahir tidak ada yang berpihak kepada kepentingan buruh Indonesia.

“Di antaranya Omnibus Law, Tapera, P2SK, dll. Eksekuti (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (MK) tidak berpihak pada kita,” katanya, sambil mengurai peran masing-masing lembaga tersebut.

KSBSI kata Dedi akan terus menolak keberadaan Tapera sampai kapan pun—kawal sampai 2027.

Kendati begitu, KSBSI sudah mengajukam gugatan materiil terhadap Tapera tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Elly Rosita Silaban.

“Kalian tahu, enggak? Kalau kita sudah daftar gugatan JR ke MK terkait Tapera?” ujar Elly di hadapan massanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSBSI Tolak Tapera Dihadiri Ribuan Buruh dari Berbagai Daerah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menindaklanjuti hasil rapat Plena DKN tanggal 27 Juni 2024 tentang isu TAPERA, dimana diputuskan DEN bersama DPP Federasi akan melakukan aksi turun ke jalan menolak pemberlakuan UU TAPERA beserta turunannya berkaitan dengan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka dengan ini DEN KSBSI menghimbau kepada DPP Federasi untuk melakukan aksi Nasional Tolak TAPERA di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 Juli 2024.” demikian seruan DEN KSBSI kepada Pimpinan Pusat Federasi afiliasi KSBSI yang ditandatangani langsung oleh Presiden dan Sekjen KSBSI, Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto.

“Dengan ini DEN KSBSI (juga) menyerukan kepada Korwil-Korwil KSBSI untuk melakukan aksi Nasional Tolak TAPERA di wilayahnya masing-masing pada tanggal 9 Juli 2024.” demikian seruan untuk Korwil KSBSI di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

Adapun untuk aksi di Jakarta 9 Juli 2024 KSBSI siap menggeruduk Istana Negara Jakarta untuk meminta UU TAPERA dicabut.

Beratkan Pekerja Buruh

KSBSI menilai, Undang-undang kontroversi ini telah menual protes dan penolakan dari kalangan Buruh dan pengusaha (Apindo), namun sayangnya beleid yang diatur dalam rancangan UU ini tetap berjalan dan sudah disetujui menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2016 yang efektif berlaku pada 2027.

“Jelas dan tegas UU TAPERA ini diberlakukan harus menjadi undang-undang karena untuk lebih mudah melakukan pengumpulan dana dari (Pemotongan) upah pekerja buruh.” terang Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.

Berlakunya PP No.21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 sebagai turunan dari UU Tapera telah mewajibkan semua pekerja swasta dipotong gajinya sebesar 3 persen, dimana dari nilai itu, upah buruh akan dipotong 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen pemotongan akan ditanggung pengusaha/pemberi kerja. KSBSI beranggapan bahwa pemotongan upah Terlebih dengan

“Jelas pemotongan ini memberatkan pekerja buruh,” tandasnya.

Elly menilai, melihat situasi dan kondisi upah pekerja buruh di Indonesia masih belum layak dan sangat terbatas pendapatannya. Maka, kata Elly, sangat logis jika Pemerintah tidak menerapkan UU TAPERA. Oleh karena itu ia menegaskan KSBSI menolak UU TAPERA diberlakukan.

“Dengan ini KSBSI menyampaikan dan menganjurkan kepada seluruh anggota di Indonesia bersama-sama dengan tegas menyatakan menolak UU TAPERA diberlakukan.” tandasnya.

Tambahan Penderitaan Rakyat

Sementara itu, Korwil KSBSI sekaligus Koordinator Lapangan aksi 9 Juli Jakarta mengatakan, sebagaimana keputusan rapat pleno di perluas, KSBSI memutuskan aksi Tolak UU TAPERA dimulai sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli dalam skala nasional.

“Dan itu adalah agenda perlawanan KSBSI terhadap TAPERA. Puncaknya itu di tanggal 9 Juli,” kata Alson.

Ia mengungkap, sejak dua hari lalu, DEN KSBSI telah mengeluarkan instruksi kepada Korwil KSBSI di Seluruh Indonesia untuk melakukan aksi serentak yaitu tanggal 9 Juli. “Walaupun tetap terbuka kepada seluruh Korwil yang memang ingin melakukan aksi mulai tanggal 2 Juli kemarin. Artinya tanggal 9 besok menjadi puncak dari perlawanan KSBSI skala nasional.” terangnya.

Khusus untuk DKI Jakarta yang menjadi barometer, DEN KSBSI hari ini melakukan rapat Teknik Lapangan (Teklap) dengan mengundang Korwil KSBSI Jawa Barat dan Banten dan seluruh perwakilan DPP Federasi dan departemen-departemen KSBSI.

“Teklap dipimpin langsung Deputi Konsolidasi DEN KSBSI, Martua Raja Siregar,” kata Alson.

Dalam rapat ditentukan, aksi di pusat Jakarta akan diikuti sedikitnya 2500 buruh KSBSI dengan titik sasaran aksi adalah Istana Negara. Aksi ini merupakan aksi gabungan KSBSI di tiga provinsi, Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

“Estimasi sementara diikuti lebih dari 2500 orang. Ini adalah angka sementara. Kemungkinan akan bertambah lagi sebab sampai beberapa hari kedepan, Korwil-korwil akan berkoordinasi dengan DPC-DPC Federasi untuk mengerahkan massa lebih banyak. Nah kita akan melakukan aksi di Istana Negara,” tandasnya.

Menurut Alson, tuntutan aksi adalah jelas Buruh menolak UU TAPERA. “TAPERA ini, bagi Buruh kepanjangannya adalah ‘Tambahan Penderitaan Rakyat’, oleh karena itu harus dicabut dan dibatalkan.” tegasnya.

“Jadi tidak cukup hanya ditunda pelaksanaannya, bagi kita KSBSI tegas mengatakan, Tolak UU TAPERA,” tegasnya. *

Artikel Aksi Nasional Serentak KSBSI Tolak Tapera Tanggal 9 Juli pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena kita kita ingin menghemat energi agar kita bisa terus melakukan konsolidasi kepada teman-teman organisasi lainnya,” ungkap Sunar, di akhir aksi massa tolak Tapera, Kamis (27/6/2024), di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Dijelaskan Sunar, konsolidasi akan dilakukan untuk mematangkan aksi lanjutan yang lebih besar terhadap penolakan Tapera.

“Karena ke depan kita akan agendakan aksi besar tolak Tapera,” ungkapnya lagi.

Aksi tolak Tapera pada Kamis, 27 Juni 2024 diikuti ratusan massa dari berbagai elemen, serikat, dan atau organisasi. Ada 30-an (lebih) organisasi yang berpartisipasi pada aksi tolak Tapera itu.

(Rob/parade.id)

Artikel Kenapa Aksi GEBRAK Tidak Sampai Malam? pertama kali tampil pada Parade.id.

Para pimpinan atau perwakilan elemen/organisasi memberikan orasinya—yang intinya menolak Tapera dengan mencabutnya, bukan menundanya.

KASBI, salah satu organisasi buruh yang tergabung dalam GEBRAK, lewat Ketum Sunar mengungkapkan bahwa penolak Tapera bukan hanya dari kalangan buruh saja, melainkan juga dari ASN, TNI, dan Polri. Sebab itu, tepat menurutnya buruh Indonesia menolaknya.

Menurut Sunar, Tapera bertentangan dengan UUD 45. Ia menyinggung upah buruh yang diambil dalam pengadaan rumah untuk rakyat. Bukan oleh negara.

“Padahal, potongan dari kaum buruh sudah banyak. Seperti ada dari BPJS Kesehatan (1%), BPJS Ketenagakerjaan (2%—ada untuk perumahan), jaminan pensiun (1%), belum lagi PPH 21, dan lainnya,” orasi Sunar.

Selain itu, Sunar menyinggung tentang rasa ketidakpercayaan buruh atas penyimpanan dana dari Tapera. Sebab menurut dia, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan dana-dana buruh, seperti kasus-kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen.

“Kita tidak percaya. Uang Tapera juga boleh jadi akan dikumpulkan untuk investasi,” kata Sunar.

Bahkan Sunar menduga bahwa pengumpulan uang buruh hanya akal-akalan karena itu paling mudah dikumpulkan oleh pemerintah, seperti pajak kendaraan.

“Belanja di minimarket saja ada pajaknya. Itu program paling mudah pemerintah: mengumpulkan dana dari rakyat,” sindirnya.

Sunar mengajak massa untuk benar-benar serius untuk terus menolak Tapera ini.

Aksi GEBRAK ini, kata Sunar, bukanlah akhir. Akan ada massa aksi lagi. Sebelum itu akan dilakukak konsolidasi lebih mendalam.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi GEBRAK Tolak Tapera 27 Juni pertama kali tampil pada Parade.id.

Dimintanya oleh Buya Fauzi, sapaan akrabnya, karena dinilai telah membuka peluang besar kepada pengusaha hitam di Indonesia untuk melakukan PHK massal, seperti yang akhir-akhir ini terjadi dengan alasan atas nama UU.

“Permendag Nomor 8 Tahun 2024 jelas merupakan pesanan jahat dari segelintir orang-orang kaya di negeri ini untuk bisa melakukan impor secara bebas yang dapat mengancam pabrik-pabrik di Indonesia gulung tikar, karena kalah bersaing harga dengan barang impor yang bebas masuk ke Indonesia,” katanya, dalam keterangan tertulis kepada parade.id, Kamis (20/6/2024).

Buya Fauzi pun mengatakan pemerintah telah berlaku jahat, jika kondisi tersebut dibiarkan.

“Jahat, jika pemerintah benar-benar melakukan pembiaran terhadap maraknya PHK yang terjadi akhir-akhir ini dan melakukan pembiaran tehadap peningkatan angka kemiskinan, karena semakin bertambahnya angka pengangguran,” kata dia.

Selain soal di atas, Buya Fauzi mengatakan bahwa serikat buruh, se-Jabar, juga menuntut dicabutnya Tapera dan menolak UKT mahal. Hal itu disampaikan buruh ketika melakukan aksi massa di depan Gedung DPRD Jabar.

“Kami juga meneriakkan janji palsu yang dijanjikan DPRD Jabar, yang pada aksi sebelumnya, beberapa bulan lalu akan memanggil Gubernur Jabar agar secepatnya mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang upah bagi masa kerja satu tahun ke atas, seperti yang dilakukan oleh Gubernur sebelumnya.

Aksi kemarin adalah aksi lanjutan yang sudah dilakukan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

Buya Fauzi mengatakan, akan kembalikan aksi pada tanggal 24 Juni 2024. Aksi pada tanggal itu, adalah aksi untuk mengawal rapat paripurna DPRD Jabar bersama Gubernur. Dan Buya Fauzi memastikan massa yang akan hadir akan lebih banyak daripada hari ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Serikat Buruh Jabar Tuntut Cabut Tapera, Tolak UKT Mahal, dan Cabut Permendag Nomor 8/2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“DPRD Kabupaten Subang maupun DPRD Kabupaten Bandung Barat akhirnya berhasil dipaksa kaum buruh untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Cabut PP No. 21 Tahun 2024 tentang TAPERA, ditujukan ke Presiden RI,” demikiam yang disampaikan Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI, Makbullah Fauzi alias Buya Fauzi, Rabu (12/6/2024), dalam keterangan tertulis kepada media.

Buruh, disampaikan oleh Buya Fauzi, menilai telah Negara melakukan pemerasan secara brutal kepada kaum buruh di Indonesia, dengan dalih dilegalkan dan dilindungi oleh Undang-Undang (UU) lewat TAPERA.

Dalam keterangannya, ia juga menyinggung soal UKT, yang menurut dia Negara telah melakukan pembunuhan masa depan anak-anak kaum buruh di Indonesia, dengan cara melakukan pembiaran terhadap naiknya biaya UKT, mulai dari 250-800 persen, di berbagai kampus.

“Memangnya mentang-mentang anak kaum buruh, mentang-mentang upah kaum buruh amat rendah pasca Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan, anak-anak buruh tidak berhak duduk di bangku universitas karena tidak memiliki kemampuan cukup biaya? Sadis!” tegasnya menolak.

Pernyataan yang disampaikannya di atas, disampaikannya saat aksi di DPRD Subang pada Selasa (11/6/2024) dan di DPRD Bandung pada hari ini, Rabu (12/6/2024).

Aksi di dua tempat itu, Subang dan Bandung, bikin macet lalu lintas yang dilewati massa buruh.

Di Bandung, kemacetan terjadi di wilayah industri Batujajar, Cimareme hingga Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, di jalan Citunjung.

Aksi-aksi tersebut disebutnya sebagai ‘badai aksi tanpa henti’—di berbagai kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Akan ada aksi lanjutan disampaikan Buya Fauzi, menyoal tuntutan di atas minggu depan, di dua daerah, yaitu di Kabupaten Bogor dan di Kota Cimahi.

Diakuinya, bahwa aksi-aksi yang digelar adalah atas dasar ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh di Dua Tempat Ini Berhasil Tekan Pejabat Setempat Tolak TAPERA pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa Penolakan buruh soal potongan gaji untuk program TAPERA bukan sekedar kekhawatiran soal keamanan dana untuk investasi, tapi juga terkait proses pengambilan keputusan yang tidak melalui musyawarah antar pihak (partisipasi rakyat) dan juga bahkan tidak transparan, artinya kebijakan ini dibuat tidak demokratis,” demikian keterangan tertulis Sunar kepada parade.id, Senin (10/6/2024).

Sunar mengkritisi pernyataan Ombudsman yang mendukung program TAPERA, yang seolah-olah menjamin keamanan dana TAPERA untuk investasi. Menurut Sunar, pernyataan itu tidak bisa dipertangungjawabkan.

Seharusnya, menurut Sunar, Ombudsman sebagai lembaga independen yang mengontrol pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik bukan bersikap sekedar mendukung agenda TAPERA, yang jelas-jelas saat ini menurutnya banyak dilakukan penolakan, kritik, oleh rakyat dan menjadi polemik.

“Kasus-kasus seperti TASPEN, ASABRI, JIWASRAYA, dan BPJSTK harusnya menjadi pengingat kepada Ombudsman bukan karena sekadar investasinya namun pengelolaan iuran (uang) dalam badan-badan penyelenggara seperti diatas hanya sebagai tempat penitipan uang yang akan dinikmati oleh oligarki dan rezim,” kata Sunar.

Selanjutnya Pendapat Ombudsman mengenai iuran tapera yang semestinya ditanggung 3 persen oleh pekerja adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat. KASBI anggap bahwa posisi Ombudsman hari ini adalah sebagai alat kekuasaan untuk memuluskan agenda-agenda neoliberalisme rezim Jokowi.

“Kami dari Konfederasi KASBI bersama aliansi GEBRAK menyatakan menolak keras TAPERA. Ke depan akan melakukan aksi serentak secara nasional pada tanggal 27 Juni 2024. Pemotongan gaji program TAPARA harus dibatalkan!” pungkas Sunar.

(Rob/parade.id)

Artikel Penerbitan TAPERA Tidak Demokratis, Kata Ketum Konfederasi KASBI pertama kali tampil pada Parade.id.

PERNYATAAN BERSAMA

 Jakarta, 10 Juni 2024. Menyikapi polemik atas terbitnya PP. No.21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (“TAPERA”) pada tanggal 20 Mei 2024, yang bertandatangan di bawah ini, pada hari ini menyampaikan Pernyataan Bersama sebagai berikut:

1. Menghargai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk kebijakan untuk menyediakan perumahan.  

2. Sosialisasi program TAPERA sejak tahun 2016, DPP APINDO dan Serikat Pekerja DK Jakarta sudah menyatakan keberatan bahkan penolakan, sehingga terbitnya PP 21 tahun 2024 tentang TAPERA, pada tanggal 20 Mei 2024 mengejutkan pengusaha dan pekerja swasta.

3. Pungutan tambahan sebesar 2,5 persen dari upah pekerja memberatkan pekerja, dan mengurangi daya beli pekerja. Pungutan sebesar 0,5 persen kepada pengusaha juga menjadi beban tambahan, pengusaha yang saat ini sudah mencapai 18,24-19,74 persen.

4. Program TAPERA merupakan duplikasi program perumahan dari Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan, yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

5. Program perumahan pada MLT merupakan opsi bagi pekerja yang belum memiliki rumah, sedangkan dalam TAPERA, pekerja (termasuk pekerja mandiri) meski telah memiliki rumah tetap wajib mendaftar. Iuran TAPERA seharusnya bersifat sukarela.

6. Buruh/pekerja swasta memiliki potensi PHK yang tinggi (seperti buruh kontrak, outsouring dan buruh informal), sehingga kesinambungan bekerjanya terbatas, maka mekanisme pencairan dana atau keberlanjutannya menjadi sulit. Berbeda dengan PNS, TNI/Polri yang masa kerjanya lebih stabil dan berjangka panjang.

7. Pengelolaan TAPERA dilakukan oleh Komite yang tidak melibatkan unsur Pemberi Kerja dan Pekerja. Sedangkan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, melibatkan unsur Pemberi Kerja dan Pekerja sebagai anggota Dewan Pengawas dan Pengawasan Internal oleh DJSN.    

Dengan pertimbangan di atas, kami bersepakat untuk meminta pemerintah membatalkan implementasi TAPERA kepada perusahaan dan pekerja swasta sebagai suatu kewajiban.

Pernyataan di atas dibacakan Ketua APINDO DK Jakarta, Solihin. Dibacakan poin per poin.

Adapun organisasi buruh Jakarta yang ikut menyatakan bersama tolak dan minta TAPERA dicabut adalah:

FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) DK Jakarta, FSB Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI/KSBSI) DK Jakarta, FSP Serikat Pekerja Nasional (SPN/KSPI) DK Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) DK Jakarta, FSB Kimia Industri Umum, Farmasi, Kesehatan (KIKES/KSBSI) DK Jakarta, FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP) DK Jakarta, dan FSP Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DK Jakarta—yang dihadiri langsung ketua dan atau perwakilannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pernyataan Bersama APINDO dan Organisasi Buruh Tolak TAPERA pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO, DK Jakarta Solihin, permintaan ditolak dan dicabutnya TAPERA karena tidak hanya merugikan pekerja atau buruh, melainkan juga ke para pengusaha.

“Menjadi beban bagi kami (pengusaha). Maka kami meminta TAPERA ini dibatalkan/dicabut. Bukan ditunda,” ujar Solihin.

Pun menurut Ketua SPN DPD DK Jakarta Muhammad Andre Nasrullah senada yang disampaikan Solihin atas penolakannya. TAPERA menurutnya akan menjadi beban besar baginya, buruh.

Beban besar itu kata Andre salah satunya karena menjadi banyak potongan-potongan yang dialami buruh. Andre mengatakan potongan itu bisa mencapai 12 persen.

“Dengan adanya TAPERA, PHK akan cenderung meningkat, yang sebelumnya sudah meningkat dengan adanya UU Cipta Kerja,” kata Andre.

Endang (Kabid SDM), mewakili Ketua DPD DK Jakarta FSP LEM SPSI juga menyinggung yang hal sama.

Menurut dia, TAPERA akan menyengsarakan buruh Indonesia, seperti adanya Omnibus Law. “Maka kami tolak dan minta TAPERA dicabut untuk selamanya. Bukan sementara,” pinta tegas Endang.

Ketua FSB KIKES DKJ/Anggota LKS Tripartit Provinsi DK Jakarta Surya Kencana meminta TAPERA itu dihapuskan. Ia menolak dengan tegas kehadiran TAPERA.

Kalau Bambang Getero (Ketua DPC Kebangkitan Buruh Indonesia/FKUI) keberatan dengan adanya TAPERA karena salah satunya iuran yang ditetapkannya.

Menurutnya, iuran yang ditentukan itu tidak sesuai dengan pemasukan atau upah buruh yang ada.

Selain itu, Bambang juga menyebut bahwa TAPERA menyebabkan efek domino—menyebabkan daya beli buruh turun.

“Maka kami menolak dan minta TAPERA dicabut.

Efek domino daya beli buruh berkurang. Kami menolak dan meminta TAPERA dicabut,” pintanya tegas.

Penolakan selanjutnya diutarakan Narso dari FSP KEP/KSPI. Penolakannya pun hampir sama dengan yang lain: TAPERA memberatkan buruh.

“Mestinya pemerintah berkontribusi kepada kami. Bukan malah menarik iuran yang tentu akan memberatkan kami. Itu tidak seimbang dengan pendapatan kami,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel APINDO dan Buruh Jakarta Tolak dan Minta TAPERA Dicabut pertama kali tampil pada Parade.id.