Jakarta (parade.id)- Akademisi sekaligus aktivis senior Ubedilah Badrun menyatakan secara tegas bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan sudah saatnya mengakhiri kekuasaan mereka.
“Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini,” kata Ubedilah dalam wawancara bersama Indra J. Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang diunggah Senin (6/4/2026).
Ubed, sapaan akrabnya, menilai rezim ini mewarisi dan memperparah beban yang ditinggalkan era Joko Widodo. Mulai dari tumpukan utang, demokrasi yang memburuk, korupsi yang merajalela, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berulang. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai “periode ketiga Joko Widodo”, karena Prabowo sendiri pernah menyebut Jokowi sebagai guru politiknya, sementara putra Jokowi menduduki kursi wakil presiden.
Menurutnya, rezim ini telah memiliki cacat bawaan sejak awal, baik dari sisi proses pemilihan yang dinilainya mengandung cacat konstitusional, maupun beban masa lalu Prabowo yang tidak pernah tuntas dipertanggungjawabkan. “Baru satu setengah tahun sudah mengalami situasi yang memburuk,” ujarnya.
Dosa Inkonsistensi
Ubed menyebut inkonsistensi sebagai dosa politik terbesar Prabowo. Di hadapan publik, Prabowo kerap mengumandangkan narasi patriotik dan pengabdian untuk bangsa. Namun dalam praktik kekuasaan, yang tampak justru sebaliknya.
“Manis di mulut, tapi pahit dalam kenyataan,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan kepentingan rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih yang dipaksakan di tengah krisis fiskal yang serius. Selain itu, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan aparat TNI dinilainya sebagai bukti bahwa represi koersif kekuasaan tidak berhenti di era Jokowi, melainkan berlanjut dan bahkan mengeras di era Prabowo.
Ubed juga mengkritik narasi Prabowo yang menyebut para pengamat sebagai antek asing dan mengancam akan menertibkan mereka. Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi ditafsirkan oleh bawahan sebagai lampu hijau untuk melakukan represi nyata.
Lampu Merah, Dua Jalan Keluar
Ubed menyebut kondisi saat ini sudah berada di titik “lampu merah.” Ia menawarkan dua jalan konstitusional: pemakzulan melalui mekanisme parlemen, atau Prabowo dan Gibran mengundurkan diri secara sukarela.
“Presiden dan wakil presiden jika mundur itu akan lebih terhormat dibanding dimundurkan oleh rakyat,” katanya.
Soal kemungkinan Gibran naik menggantikan Prabowo jika hanya presiden yang dijatuhkan, Ubed menegaskan bahwa keduanya bermasalah dan bisa dimakzulkan sekaligus dalam satu paket proses konstitusional. “Tidak ada larangan dalam proses pemakzulan untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden secara bersamaan,” ujarnya.
Halalbihalal yang Mengguncang
Pernyataan-pernyataan keras itu lahir dari sebuah forum halalbihalal para pengamat independen yang diinisiasi Ubed bersama beberapa rekan. Forum yang dihadiri sekitar 20 pengamat, di antaranya Prof. Saiful Mujani, Sukidi, dan Romo Antonius Setio Wibowo, itu awalnya dirancang sebagai respons atas ancaman Presiden Prabowo yang ingin menertibkan para pengamat.
“Sebelum pengamat ditertibkan, mari kita berkumpul,” ujar Ubedilah menjelaskan semangat awal forum tersebut.
Ia menegaskan tidak ada agenda tersembunyi atau rekayasa narasi dalam pertemuan itu. Forum itu disebutnya sebagai public sphere murni, ruang intelektual merdeka tempat isu-isu publik diperdebatkan secara rasional, saintifik, dan argumentatif.
Diteror, tak Gentar
Meski sejumlah peserta forum mengaku mendapat teror, mulai dari penguntitan, doxing, hingga kiriman barang-barang bernuansa kematian seperti kursi roda, Ubed menyatakan para akademisi itu tidak akan mundur.
“Ketakutan buat kami sudah kita kubur. Kalau otak kami dibelah, dada kami dibelah, merah putih,” tegasnya.
Ia menolak keras tudingan bahwa langkah para pengamat merupakan tindakan makar. Menurutnya, makar adalah upaya merebut kekuasaan secara inkonstitusional, sementara yang mereka lakukan adalah menyampaikan kritik dan solusi secara akademik dan konstitusional. “Yang mengapa-apakan kami, merekalah yang melanggar konstitusi,” katanya.
Potensi Ledakan Generasi Z
Ubedilah juga memperingatkan potensi eskalasi gerakan yang jauh lebih besar jika pemerintah tidak segera berbenah. Ia merujuk pada fakta bahwa 27 persen penduduk Indonesia adalah Generasi Z, yang sebagian besar menganggur, cemas akan masa depan, dan sudah kehilangan kepercayaan pada kekuasaan.
“Kalau Generasi Z yang bergerak, cenderung lebih liar, berdarah, dan berapi,” ujarnya, sambil mengingatkan peristiwa demonstrasi besar Agustus 2025 sebagai pertanda.
Ia menyebut Bangladesh dan Nepal sebagai cermin yang patut direnungkan, sekaligus mendorong agar perubahan dipandu oleh kalangan intelektual dan cendekiawan sebelum situasi berkembang jauh di luar kendali.
“Kalau mahasiswa sudah bersuara, kaum cendekiawan sudah bersuara, intelektual bersuara, civil society bersuara, para petani, buruh, guru, siapa yang bisa menolak itu?” pungkasnya.
