Jakarta (PARADE.ID)- Presidium Ikatan Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia (IAPMI) Ismail Marasabessy mengingatkan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar tidak melibatkan mahasiswa di perseteruan internal partai. Menurut dia, masalah Demokrat adalah masalah internal yang seharusnya diselesaikan pula secara internal.
“Mahasiswa tidak tahu apa-apa tentang konflik atau masalah di tubuh partai Demokrat,” demikian keterangannya ke media, Senin (15/3/2021).
Ia juga mengingatkan AHY agar mahasiswa tidak “digunakan” sebagai kekuatan untuk mendukungnya posisinya (Ketum). Masalah AHY dengan KSP Moeldoko, maka kata dia adu kuatlah dengan mantan Panglima tersebut.
“Jika memang AHY merasa bahwa munculnya Moeldoko akan menjadi saingan, maka harus adu kekuatan, baik di internal Partai, Mahkamah Partai sampai di tingkat Pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkumham yang menaungi tentang keabsahan partai,” katanya lagi.
Kalau AHY merasa tak mampu adu kekuatan dengan Moeldoko, maka menurut dia sebaiknya AHY legowo saja.
Pernyataan Ismail di atas karena menduga AHY telah melibatkan mahasiswa dalam konflik internal Demokrat. Dan ia menilai AHY keliru jika benar telah melibatkan mahasiswa dalam konflik Demokrat.
“AHY mencoreng citra mahasiswa,” ungkapnya.
Ismail pun meminta agar AHY memberikan waktunya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan itu. Bila AHY tidak memberikan klarifikasinya, ia pun mengancam akan menurunkan (sekalian) mahasiswa dan meminta anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mundur dari Ketum Demokrat.
Ada Peran Pemerintah di Kisruh Demokrat?
Selain itu, Ismail menduga kisruh partai Demokrat ada peran pemerintah rezim Jokowi-Ma’ruf. Dugaan atau perhatian itu menurutnya sulit untuk dikesampingkan, karena istana pasti tahu ada konflik Demokrat.
“Saya menilai bahwa pertikaian atau konflik yang terjadi di tubuh partai Demokrat tidaklah murni masalah internal,” kata Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya itu.
Kendati demikian, ia berharap agar pemerintah ikut (baca: Presiden) hadir di tengah-tengah persoalan itu (bertikai). Alasannya ialah untuk menjadi penengah agar permasalahan konflik segera selesai.
“Karena masalah partai merupakan masalah demokrasi yang harus diperhatikan dengan sebaik-baik mungkin, apalagi ada Moeldoko—bagian dari pemerintah,” kata dia.
(Rgs/PARADE.ID)
