Minggu, November 15, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

Polemik panjang terkait keabsahan Bendera Bulan Bintang di Aceh disebut menemui titik terang yang bersifat final.

redaksi by redaksi
2026-11-05
in Nasional, Politik
0
Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

Foto: Bendera Bulan Bintang, dok. istimewa

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Related posts

Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14

Jakarta (parade.id)- Polemik panjang terkait keabsahan Bendera Bulan Bintang di Aceh disebut menemui titik terang yang bersifat final. Berdasarkan penelusuran status hukum terkini, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah resmi dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan dinyatakan tidak sah.

Kepastian hukum tersebut bersandar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 188.34-4791 Tahun 2016. Surat pembatalan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo Kumolo, pada 12 Mei 2016.

Dasar Pembatalan: Menjaga Marwah NKRI

Pembatalan qanun ini tidak diputuskan secara sepihak maupun mendadak. Mengutip dokumen pembatalan, langkah tersebut diambil setelah Pemerintah Pusat mengevaluasi qanun sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun tidak mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Aceh maupun DPRA.

Keputusan itu merupakan puncak dari rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Koordinator Polhukam, TNI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Pembatalan qanun ditekankan pada tiga hal mendasar, yakni menjamin kepastian hukum, mengutamakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta meredam potensi munculnya gerakan antipemerintah.

Melalui keputusan tersebut, Gubernur Aceh dan DPRA diinstruksikan untuk segera menghentikan pelaksanaan ketentuan qanun dan mencabutnya secara resmi.

“Romantika Politik” di Mata Tokoh Perdamaian

Keputusan yuridis Kemendagri itu dinilai sejalan dengan roh kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Tokoh kunci perdamaian Aceh yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., LL.M., M.A., Ph.D., menegaskan bahwa sejak awal perundingan telah disepakati pelarangan ketat atas penggunaan atribut masa lalu GAM.

Pernyataan itu disampaikan Hamid dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Kamis, 11 September 2025. Dalam forum tersebut, ia meluruskan berbagai kesimpangsiuran tafsir yang kerap beredar di tengah masyarakat.

“Ini perlu saya jelaskan. Ketika kita berunding, intinya itu semua simbol, lambang, dan bendera yang pernah digunakan oleh GAM, pada saat kita menandatangani perdamaian, itu tidak boleh lagi dipakai,” tegas Prof. Hamid, dikutip dialeksis.com.

Ia menyoroti bahwa diskursus yang terus dihembuskan berulang kali terkait kebolehan mengibarkan bendera tersebut tak lebih dari sentimen politik yang sengaja dipelihara.

“Banyak penafsiran kan, bahwa mereka masih boleh pakai dan seterusnya. Itu saya pikir adalah romantika politik saja. Ya semestinya tidak mengganggu lagi, karena jelas agreement kita bahwa itu tidak dipakai,” bebernya.

Bendera Provinsi, Bukan Bendera GAM

Prof. Hamid juga mengingatkan kembali esensi regulasi turunan dalam undang-undang yang memang memperbolehkan Aceh memiliki bendera. Namun, ia memberi catatan tegas bahwa aturan tersebut memfasilitasi pembuatan bendera dalam konteks lambang provinsi yang baru, bukan untuk mengadopsi atau menghidupkan kembali bendera identitas GAM.

Dengan legalitas yang kuat dari Kepmendagri 2016 serta penegasan komitmen historis dari perumus perdamaian, diskursus pengibaran Bendera Bulan Bintang secara hukum dinilai telah tertutup. Kondisi ini menyisakan pesan yang jelas bagi elite di Aceh untuk beralih menuntaskan agenda pembangunan dan kesejahteraan yang lebih substansial pascadamai.

Tags: #Aceh#Kemendagri#NKRIBalegDPRRIBenderaBulanBintangDPRAGAMHamidAwaluddinKepmendagriAcehPerdamaianAcehPerjanjianHelsinkiQanunAcehQanunBenderaAcehRevisiUUPAUUPA
Previous Post

Poros Prabowo Presiden Mengutuk Keras Penyadapan terhadap Presiden RI

Next Post

LBH Banda Aceh Desak Proses Hukum Penembakan Warga Pidie

Next Post

LBH Banda Aceh Desak Proses Hukum Penembakan Warga Pidie

Please login to join discussion
Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In