Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Kata GEBUK, Ada Upaya Pelemahan KPK

redaksi by redaksi
2021-06-17
in Hukum, Nasional, Sosial dan Budaya
0
Kata GEBUK, Ada Upaya Pelemahan KPK

Foto: Presidium GEBUK, Mirah Sumirat, dok. Alfasah

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Aliansi rakyat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Usut Korupsi (GEBUK) kembali melakukan aksi unjuk rasa menyikapi berbagai persoalan terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi dilakukan pada Kamis, 17 Juni 2021 di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“GEBUK kembali menyuarakan kepada Pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Upaya pelemahan KPK menjadi sorotan GEBUK,” demikian disampaikan oleh Presidium GEBUK, Mirah Sumirat dalam keterangannya kepada media.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Terlebih, lanjut dia, hal itu setelah adanya kewajiban lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berdampak pada diberhentikannya pegawai dan penyidik KPK yang selama ini justru telah menunjukkan kompetensi dan integritasnya.

“Kewajiban lulus TWK adalah bentuk rekayasa untuk melemahkan KPK.”

GEBUK juga mempermasalahkan semakin melemahnya pemberantasan korupsi, antara lain adanya SP3 kasus BLBI, banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bocor, Rating Indeks Persepsi Korupsi yang semakin merosot.

Belum tertangkapnya Harun Masiku yang masih buron juga diduga akibat adanya upaya melemahkan KPK baik dari dalam maupun dari luar KPK.

GEBUK pun menuntut Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk mundur dari KPK. Firli Bahuri disebutnya orang yang paling bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi di KPK.

“Firli Bahuri telah memaksakan TWK padahal tidak ada aturan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti TWK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).”

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #GEBUK#Hukum#KPK#MirahSumirat#Nasional#Sosial
Previous Post

Masih Ada yang Tidak Tahu Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako

Next Post

KSPI Kembali Aksi Kawal Sidang MK soal UU Cipta Kerja

Next Post

KSPI Kembali Aksi Kawal Sidang MK soal UU Cipta Kerja

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In