Jakarta (PARADE.ID)- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) merespons adanya dugaan “tudingan” dari Biro Humas Kemnaker yang menyebut bahwa perwakilan buruh kemarin (baca: KSPI) sudah bisa lebih memahami Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.
“Saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam rilis Biro Humas Kemnaker adalah tidak jujur dan cenderung menyesatkan!” tegas Mirah Sumirat, kepada parade.id, Kamis (17/2/2022) malam, lewat siaran persnya.
Kedua, menyoal isi rilis Biro Humas Kemnaker yang tertulis; ‘Mendengar penjelasan Menaker, Ida Fauziyah, pimpinan SP/SB cukup memahami namun juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan hadirnya Permenaker 02/2022.’
Kata Mirah, justru dalam pertemuan antara Menaker dengan perwakilan pimpinan konfederasi dan federasi peserta aksi, yang terjadi tidak seperti yang dinyatakan dalam rilis Biro Humas Kemnaker. Seluruh perwakilan serikat pekerja, kata dia, tetap menyatakan menolak dan menuntut pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dengan berbagai argumentasi.
“Jangan kemudian Pemerintah melakukan framing dengan mengatakan bahwa ‘pimpinan SP/SB cukup memahami’,” kata dia.
Ketiga, dalam rilis Biro Humas Kemnaker diduga tertulis pernyataan dirinya yang hanya disebut memberikan apresiasi atas sikap Menaker Ida Fauziyah yang menerima KSPI.
Pada kesempatan itu ia mengucapkan, “Terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja.”
“Padahal selain ucapan terima kasih seperti yang disampaikan dalam rilis dari Humas Kemenaker tersebut, ia mengaku juga menyampaikan tiga hal.
Pertama, bahwa Permenaker No. 2/2022 bertentangan dengan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1 ayat 8, 9 dan 10, yang intinya berbunyi; ‘Bahwa yang dimaksud dengan ‘Peserta’ adalah setiap orang yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Artinya, pekerja yang mengundurkan diri dan di-PHK tidak lagi masuk dalam kategori ‘Peserta’, karena ia sudah tidak bekerja dan berhenti membayar iuran.
“Sehingga tidak ada alasan Pemerintah menahan dana milik pekerja yang sudah tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.”
Kedua yang ia sampaikan ialah soal situasi dan kondisi buruh saat ini dimana sangatlah sulit. Sejak pandemi Covid di pertengahan 2020 lalu banyak pekerja yang di-PHK massal dan banyak pekerja yang tidak mendapatkan pesangon. Sehingga, kata dia, dana JHT yang memang milik pekerja sendiri tentunya menjadi harapan terakhir pekerja buruh untuk dapat diambil sebagai penyambung kehidupannya dan keluarganya.
Terakhir, ia meminta kepada Menaker untuk mencabut Permenaker No. 2/2022. Mirah juga mengaku, menegaskan bahwa di akhir pertemuan dengan Menaker, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ramidi mewakili buruh/pekerja yang hadir saat itu menyampaikan, KSPI tegas menolak permintaan Menaker yang akan melakukan evaluasi implementasi Permenaker No 2 tahun 2022 dalam waktu 3 (tiga) bulan.
KSPI malah memberikan tengat waktu 2 (dua) minggu untuk Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker No. 2 tahun 2022.
“Jika setelah dua minggu tidak ada perubahan, aksi akan dilakukan terus-menerus dan segala macam pola bentuk perlawanan akan ditempuh,” paparnya.
Atas hal di atas, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk berhenti membangun opini yang menyesatkan publik. Meminta perbaiki pola komunikasi publik dan lebih jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Jangan hanya membangun opini untuk pencitraan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Rob/PARADE.ID)
