Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Hamdan Zoelva Pertanyakan Hakim Agung Selesaikan Benturan Kepentingan

redaksi by redaksi
2022-04-25
in Hukum, Nasional
0
Hamdan Zoelva Pertanyakan Hakim Agung Selesaikan Benturan Kepentingan
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus panelis wawancara calon hakim agung Mahkamah Agung (MA) Hamdan Zoelva mempertanyakan cara calon hakim agung dalam menyelesaikan kasus benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat (korporasi).

“Bagaimana saudara berposisi sebagai hakim agung yang negarawan dalam melihat kasus seperti ini,” tanya Hamdan Zoelva pada wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada MA di Jakarta, Senin.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Pada sesi wawancara tersebut, mantan Ketua MK periode 2013 hingga 2015 itu memberikan sebuah contoh kasus konflik kepentingan antara warga negara (korporasi) dengan pemerintah.

Keduanya, sambung Hamdan, sama-sama memiliki kepentingan. Pemerintah dalam hal ini mengatasnamakan kepentingan negara, sementara korporasi juga mengatasnamakan kepentingan hukum dan keadilan.

Hamdan mempertanyakan bagaimana cara seorang hakim agung menyelesaikan perkara yang di satu sisi mewakili kepentingan publik, dan di sisi lain ada hak dan kepentingan perseorangan yang juga harus harus dilindungi hukum.

“Ketika terjadi pertentangan ini apakah ada yang diutamakan?” tanya dia.

Lebih jauh, panelis juga mempertanyakan manakah yang akan didahulukan oleh seorang hakim, apakah hukum privat atau hukum publik.

Sementara itu, calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Doni Budiono mengatakan jika terpilih sebagai hakim agung, maka ia akan mengedepankan sikap independen dalam bertugas.

Sikap independen tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kepentingan pemerintah maupun pemohon, atau yang mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai subjek yang sama-sama harus dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, kata Doni, dalam memutus perkara maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan dilakukan mengacu pada kompetensi dan pengetahuannya sebagai seorang hakim agung.

“Termasuk moral yang harus saya pertanggungjawaban,” ujarnya.

Doni juga memastikan tidak akan ada satupun instansi atau lembaga baik dari internal maupun eksternal yang bisa mengintervensinya dalam mengambil sebuah keputusan.

*Sumber: Antara 

Tags: #Hukum#MA#Nasional
Previous Post

Kasau: “Wing Day” Lahirkan Elang Baru Generasi Penerus TNI AU

Next Post

Umat Antusias Umrah Ramadan, UBN: Ingin Raih Pahala Haji Bersama Rasulullah

Next Post
Umat Antusias Umrah Ramadan, UBN: Ingin Raih Pahala Haji Bersama Rasulullah

Umat Antusias Umrah Ramadan, UBN: Ingin Raih Pahala Haji Bersama Rasulullah

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In