Makassar (parade.id)- Brigade Muslim Indonesia (BMI) mengusulkan pasal tentang LGBT masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Usul itu, kata Ketua Harian BMI Hanif A Muslim, demi menjaga moral anak bangsa ke depannya.
“Tidak dimasukannya pembahasan tentang ancaman pidana bagi pelaku LGBT, seperti hubungan asmara hingga pernikahan sesama jenis, bukti bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan untuk mengantisipasi rusaknya moral generasi bangsa,” kata dia, kepada media, Kamis (29/9/2022).
Di sisi lain, BMI, kata Hanif menolak secara tegas adanya penerapan pasal 188 dalam RKUHP, yang memberi kelonggaran terhadap masa ancaman pidana para penyebar paham Komunisme, Lenimisme dan Marxisme, sehingga dinilai menciderai penerapan UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab hukum pidana—yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara pasal 107 a hingga 107 f yang ditanda tangani presiden BJ. Habibie.
“Meminta kepada pemerintah dan DPR Untuk segera merevisi pasal 188 RKUHP dan memasukkan semua point pasal 107 a hingga 107 f UU Nomor 27 tahun 1999 ke dalam RKUHP,” pintanya.
Soal RKUHP ini, umumnya publik mengamati ada poin atau pasal yang (selain di atas) kontroversial. Sebut saja seperti Pasal 218.
Pasal ini mengenai kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini dinilai sangat rawan untuk disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa.
Berikut bunyi Pasal 218 ayat (1) RKUHP:
“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
(Verry/parade.id)
