Makassar (PARADE.ID)- Puluhan massa, atau kisaran 50-an orang yang mengatasnamakan Aliansi Penjaga Gerbang Timur Indonesia (APEGTI) hari ini mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulsel. Kedatangan massa tersebut terkait penolakan RUU HIP.
“Menolak dengan tegas agar dihentikan dan dicabut pembahasannya dalam Prolegnas,” demikian kata Muh. Zulkifli selaku Ketua Presdium APEGTI, Jumat (3/7/2020), di tempat.
Menurut Zulkifli, RUU HIP seperti memiliki keanehan, karena ada potensi untuk mengubah Pancasila yang ruhnya berdasarkan keagamaan.
Ustaz Samad, dari Angkatan Muda Muhammadiyah mengatakan bahwa dalam kasus tersebuh PP satu suara terkait dengan RUU HIP, bahwa menolak keberadaan RUU tersebut.
Selain itu, menurut Ketua OKK PP Sulsel Zulkifli Tahir, bahwa terkait Pancasila seharusnya sudah tidak ada lagi pembahasan lagi. Sebab ia merupakan falsafah negara dan sudah final.
Pendapat lain, ustaz Muchtar Dg Lau selaku Ketua KPPSI, mengatakan bahwa dengan adanya RUU HIP ada dugaan kudeta secara halus melalui gerakan perubahan dasar negara yaitu Pancasila.
“Kepada Aparat keamanan agar diusut tuntas terhadap inisiator dan pengusul RUU HIP,” demikian informasinya.
Dalam penolakan di DPRD tersebut, pendemo ditemui oleh Wakil Ketua 1 (Nasdem), Selle Ks Dalle (Ketua Komisi A Fraksi Demokrat), Rahman Pinang (Fraksi Golkar), Hermina Tallulembang (Fraksi Partai Gerindra) dan Meyti Rahmatiyah (Fraksi PKS).
Wakil Ketua dari Nasdem mengatakan dan mengklaim dirinya begitu menjaga sumpah terkait Pancasila. Sehingga, terkait RUU HIP ini, Adi mengatakan akan tetap demikian: menjaga dasar Negara. Namun pernyataannya tampak ter-anulir oleh Nasdem di DPR RI.
Sementara itu, partai lain yang di DPR RI sekiranya mendukung RUU HIP tetapi di Makasaar menolaknya, ialah dari Golkar.
“Akan menandatangani dan menyetujui tuntutan massa aksi dari seluruh anggota DPRD Prov. Sulsel terkhusus fraksi partai Golkar. Akan diusulkan kepada Pimpinan agar maklumat pengunras dijadikan sebagai suara tuntutan dari DPRD Prov. Sulsel,” kata Rahman Pina.
Selanjutnya mereka membacakan Maklumat RUU HIP Maulana, Ketua LMP Kota Makassar. Berikut bunyi maklumatnya: Pertama, Demi menjaga ideologi negara pancasila yang merupakan falsafah hidup NKRI maka RUu HIP wajib untuk ditolak baik oleh lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, Meminta kepada pihak DPR untuk menghentikan pembahasan dan mencabut RUU HIP dari Prolegnas DPR RI
Ketiga, Mengaptesiasi pernyataan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam dan Menhumkam yang menegaskan bahwa rumusan Pancasila yang diakui pemerintah adalah rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggalb18 Agustus 1945 sehingga siapapun kelompok yang terbukti berusaha mengutak atik rumusan Pancasila yang sah dengan dalih apapun wajib dicurigai sebagai peronrong ideologi negara sehingga wajib untuk diproses secara hukum.
Keempat, Meminta kepada Presiden untuk mengumumkan secara Nasional bahwa rumusan Pancasila yang diakui pemerintah adalah yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan bukan pada tanggal 1 Juni 1945.
Kelima, Meminta kepada masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh ajakan siapapun untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat menciderai perjuangan rakyat untuk menyelamatkan Pancasila.
Adapun ormas-ormas yang tergabung di dalam APEGTI ada belasan. Di antaranya ada Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Brigade Muslim Indonesia (BMI), Laskar Merah Putih (LMP), Pemuda Pancasila (PP), dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP). Selain itu ada ormas Garuda Emas, Sahabat Muslim, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, Gerakan Pembela Umat dan Bangsa (GARUDA), Komite Penegakan Syariat Islam (KPPSI), Angkatan Muda Muhammdiyah (AMM), Brigade Celebes, QHI Sulsel, dan GBNN Sulsel.
(Verry/PARADE.ID)
