Jakarta (parade.id)- Jawaban calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menjawab pertanyaan seputar Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik pada debat pertama yang dilangsungkan kemarin malam, di halaman KPU, Jakarta, diwarnai sindiran.
Berikut pertanyaan untuk Ganjar Pranowo dengan tema “Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik”
Pertanyaan
Indeks pelayanan public di Indonesia stagnan. Sementara UU Pelayanan Publik menghendaki persamaan pengakuan dan memperhatikan kepentinga khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.
Apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang berkeadilan?
Jawaban Ganjar Pranowo
Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan dalam setiap musrembang: kelompom perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok yang lain, termasuk orang tua.
Alasannya ketika mengambil keputusan, mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dan perencanaan pembangunan itu lah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan, sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham, mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada protes soal itu.
Kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada control public. Maka kalau pengalaman saya, pengalaman kami, membuat Laporgub, sebagai satu ruang complain public, yang pemerintahan enggak boleh baperan. Pemerintah harus menerima semua masukan dan kritikan. Inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang kemudian harus mengambil alih itu, sehingga pelayan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi.
Tanggapan
Anies Baswedan: Prioritaskan pada mereka yang rentan. Satu penyandang disabilitas. Dua, perempuan, terutama ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Kemudian pelayanannya—buatkan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah adalah hal yang berulang. Jadi, kalau itu disebut masalah, itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang.
Lalu apa yang dikerjakan? Kami di Jakarta saat itu, buat yang nama JAKI. Adalah sebuha super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh. Bila pelapor ada pohon tumbang, maka kami berikan kepada jajaran—berapa jam harus beres. Ketika ada laporan tentang peristiwa x, maka ada berapa waktu yang harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu public yang melapor tahu persis. Saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu standarisasi bisa terjadi.
Prabowo Subianto: Kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya kelilingi, khususnya di Jawa Tengah—petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan—ini mempersulit mereka mendapat pupuk.
Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan.
Ganjar Pranowo kemudian merespons keduanya: Menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak.
Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatra Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk di bensisn. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk, saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kemudian kalau satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai ke tempat sasaran.
Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi maka ini yang pada waktu itu saya telepon Pak Wapres langsung. Pak Wapres, please, kasih tambahan, kalau tidak, tidak cukup. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka ini lah yang mesti kita kerjakan nanti.
(Rob/parade.id)
