Jakarta (parade.id)- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah dikenal luas pelaku usaha, tetapi keterlibatan UMKM di dalamnya masih sangat rendah. Survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang bermitra atau menjajaki kemitraan dengan MBG. Keterlibatan dalam KDMP lebih rendah lagi.
Temuan ini tercantum dalam laporan Monthly Brief Oktober 2026 bertajuk “Hasil Survei INDEF: Pandangan & Keterlibatan UMKM pada Program MBG dan KDMP”, edisi khusus dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Laporan disusun oleh Dzulfian Syafrian, Fadhila Maulida, Chairini Nugraharti, dan M. Erick Farabi.
Survei dilakukan pada Agustus 2026 terhadap sekitar 1.800 pelaku UMKM formal dan informal di berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya menunjukkan kesenjangan antara jangkauan program dan keterlibatan UMKM. Sebanyak 97 persen responden mengenal MBG, dan program ini sudah hadir di 92 persen desa/kelurahan tempat responden berada. KDMP dikenal 79 persen responden, tetapi baru 41 persen yang menyatakan KDMP sudah beroperasi di wilayahnya. Sebanyak 26 persen menyebut KDMP sedang dibentuk, dan 33 persen menyatakan belum ada. INDEF mencatat angka keberadaan ini berasal dari pengetahuan responden, sehingga bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pada KDMP, hanya 1 persen UMKM formal yang sudah memiliki hubungan dengan program. Tidak ada satu pun UMKM informal yang terhubung.
Mayoritas tak Lihat Peluang Usaha Baru
Mayoritas UMKM juga belum melihat peluang usaha baru dari kedua program. Sebanyak 82 persen responden menilai MBG tidak membuka peluang sama sekali, dan 87 persen berpandangan sama untuk KDMP. Hanya 2 persen yang melihat peluang besar atau signifikan. Menurut INDEF, hal ini mengindikasikan rendahnya efek pengganda (multiplier effect) dari kedua program.
Laporan menyebut dua penjelasan atas rendahnya keterlibatan. Penjelasan pertama bersifat struktural: jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbatas, sekitar 27.500 unit, sementara UMKM mencapai 56,7 juta. Rasionya sekitar 1:2.000, padahal setiap dapur kemungkinan hanya membeli dari sejumlah kecil pemasok.
Penjelasan kedua menyangkut kapabilitas. UMKM, khususnya informal, kerap terganjal standardisasi ketika memasok ke pembeli yang lebih besar. Hal ini menjelaskan jarak partisipasi antara usaha formal dan informal.
“Kekurangan yang dihadapi UMKM terletak pada mengakses dan masuk ke ekosistem MBG dan KDMP,” tulis INDEF dalam laporannya. Hambatan itu mencakup informasi operasional seperti jenis bahan yang dibutuhkan, volume dan harga pembelian, serta prosedur menjadi pemasok. Sebanyak 25–27 persen UMKM mengaku masih membutuhkan informasi lebih lanjut meskipun sudah mengetahui keberadaan program.
Peran Koperasi sebagai Agregator
INDEF menekankan bahwa efek pengganda hanya terjadi jika bahan baku dibeli dari produsen lokal. Realisasi anggaran hingga September 2026 setara rata-rata sekitar Rp600 juta per SPPG per bulan. Mengacu pada studi di Kenya (Egger dkk., 2022), dana yang masuk ke ekonomi desa dapat berputar hingga sekitar 2,5 kali jika dikelola dengan baik. Dengan asumsi itu, setiap SPPG berpotensi menimbulkan efek pengganda hingga sekitar Rp1,5 miliar per bulan, asalkan melibatkan sebanyak mungkin UMKM produktif.
Karena usaha mikro dan petani umumnya sulit memenuhi syarat volume dan kontinuitas secara sendiri-sendiri, INDEF menilai koperasi, BUMDes, dan KDMP menjadi kunci untuk mengumpulkan pasokan. “Tanpa lembaga tersebut, pembeli cenderung beralih ke pedagang perantara, sehingga belanja program bocor keluar dari ekonomi lokal,” demikian laporan itu.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 27.022 dapur SPPG dilaporkan telah beroperasi, dengan cakupan 340 ribu dari 580 ribu satuan pendidikan per September 2026 (CNN Indonesia, 2026). Pembangunan KDMP mencapai 38.746 titik dari 66.285 titik lahan yang dipetakan hingga 17 Oktober 2026 (Kementerian Koperasi, 2026). Sementara itu, jumlah UMKM nasional mencapai sekitar 56,7 juta unit pada 2025, dengan 96,6 persen di antaranya usaha mikro (Kementerian UMKM, 2026).
