Jakarta (parade.id)- Mantan menteri ESDM, Sudirman Said angkat bicara soal operasi tangkap tangan KPK di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, rangkaian kasus korupsi di lembaga negara menunjukkan sistem pengelolaan negara yang sudah rusak, bukan sekadar perbuatan oknum. Pandangan itu disampaikan lewat kanal YouTube pribadinya yang diunggah Ahad (18/10/2026).
Sudirman mengatakan sudah lama tidak membahas korupsi, tetapi kali ini merasa harus bicara. “Sudah lama saya tidak berbicara tentang korupsi karena terlalu banyak hal yang perlu dikomentari. Tapi kali ini saya merasa harus angkat bicara,” ujarnya.
Korupsi di Lembaga Penanggulangan Bencana
Ia menyinggung operasi KPK di markas BNPB beberapa hari lalu. Menurut dia, beberapa orang telah disebut sebagai tersangka, salah satunya diduga kerabat seorang pemimpin BNPB. Investigasi mengungkap manipulasi pengadaan dan pencurian dana publik bernilai miliaran rupiah, dengan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia. Sudirman juga menyebut adanya permainan yang melibatkan mata uang kripto dan saham.
“Uang publik yang seharusnya diberikan kepada korban bencana untuk membantu mereka malah digunakan sebagai sasaran untuk memperkaya diri sendiri, bahkan melibatkan keluarga mereka. Gila, kan?” katanya.
Sudirman mengaku punya pengalaman langsung di lapangan. Ia pernah bekerja di zona bencana dan berada di tengah kamp pengungsi korban gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2005 hingga 2009. Ia juga pernah menjadi petugas di Palang Merah Indonesia dan memobilisasi relawan.
Dari pengalaman itu, ia menilai kondisi batin yang normal di tengah bencana adalah empati dan dorongan membantu. “Apalagi berpikir untuk mencuri atau mengambil hak orang lain, kita bahkan ingin memberikan harta benda kita sendiri kepada para korban. Itulah seharusnya keadaan batin, semangat, atau mental kita,” tuturnya.
Karena itu, ia menyebut kasus di BNPB sebagai ironi murni. Pejabat yang bertugas menyelamatkan dan membantu korban justru merampok korban dengan memanfaatkan kewenangannya.
“Pagar Makan Tanaman”
Sudirman lalu mengaitkan kasus BNPB dengan perkara lain yang ia sebut menimpa lembaga-lembaga penjaga tata kelola, hukum, konstitusi, hingga urusan keagamaan dan sosial. Ia menyebut:
- Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditangkap karena korupsi, padahal tugas BPK menjaga tata kelola agar bersih.
- Pejabat tinggi penegak hukum yang diduga memungut pungutan dalam jumlah fantastis dan kini diadili.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan karena tidak menjalankan tugasnya.
- Pejabat Kementerian Agama yang diadili terkait dugaan korupsi dana haji.
- Pejabat Kementerian Sosial yang tertangkap korupsi, padahal bertugas menyalurkan bantuan bagi orang miskin.
“Pejabat yang seharusnya menjadi teladan utama justru terpapar berbagai tindakan yang tidak lagi mengindahkan etika dan norma,” ujar Sudirman. Menurut dia, ini bukan sekadar malfungsi, melainkan fenomena yang ia sebut “pagar makan tanaman”.
Sistem yang Korup
Sudirman menegaskan bahwa kasus-kasus itu harus menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak, bukan hanya penyelenggara negara. Ia menjelaskan bahwa kata “corrupt” dalam bahasa Inggris berarti rusak atau tidak berfungsi.
“Sistem yang korup, sistem yang tidak berfungsi, sistem yang manipulatif, sistem yang rusak, sistem yang tidak lagi memiliki mekanisme saling kontrol, akan terus menciptakan penderitaan bagi banyak orang,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sistem adalah gabungan manusia dengan pengetahuan, sikap, dan perilakunya, yang dipandu alat kerja, cara kerja, proses pengambilan keputusan, budaya, proses bisnis, dan sumber daya. Karena itu, sistem yang korup bukan hanya soal tindakan mencuri, tetapi juga cara membuat keputusan dan mengelola urusan negara.
Sudirman menyebut berbagai krisis yang kini mendera, mulai dari kelangkaan bahan bakar di sejumlah provinsi dan kota, pemadaman listrik, hingga korban bencana yang belum tertangani penuh. Ia juga menyinggung kebakaran hutan dan lahan yang memicu reaksi keras negara tetangga, ancaman fiskal, serta harga minyak yang naik akibat konflik di Timur Tengah.
Ia juga menyoroti daerah yang kesulitan arus kas, penambahan lembaga, pejabat, dan birokrat yang menambah biaya tetap, serta kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Persoalan penilaian lembaga pemeringkat internasional MSCI yang menekan bursa saham dan nilai tukar rupiah turut ia sebut.
“Saya punya keyakinan bahwa berbagai krisis yang mengepung kita saat ini, langsung maupun tidak langsung, punya kaitan dengan sistem yang korup itu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan menggambarkan semuanya gelap, melainkan soal suasana kehidupan publik.
Dua Pertanyaan untuk Penyelenggara Negara
Sudirman mengajak para penyelenggara negara, khususnya yang memikul mandat besar, untuk merenung dan mengevaluasi diri lewat dua pertanyaan.
Pertama, dari sisi rasional, apakah niat, pikiran, ucapan, dan tindakan sudah memanfaatkan prinsip keilmuan terbaik, profesionalisme terbaik, integritas terbaik, pemilihan orang terbaik, dan pengambilan keputusan dengan cara terbaik.
Kedua, dari sisi spiritual, apakah seluruhnya telah diwarnai keyakinan bahwa Tuhan itu ada, melihat, dan Maha Tahu. Ia mengaitkannya dengan Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama.
“Penyerahan diri bukan berarti tidak berusaha, tetapi benar-benar memahami sambil mengejar upaya-upaya tersebut bahwa ada Tuhan di atas sana yang senantiasa mengawasi dan membimbing,” tuturnya.
Ia menyimpulkan, jika kedua hal itu menjadi pegangan, krisis yang ada akan menemukan jalan keluar. “Tetapi sebaliknya, jika kita mengabaikan kedua hal tersebut, maka jangan salahkan siapa pun jika kita terus dilanda berbagai masalah,” katanya.
Sudirman menutup pernyataannya dengan mengutip ungkapan orang bijak: siapa pun yang dalam hidupnya membantu Tuhan dan berdiri bersama-Nya, pasti akan ditolong.
