Rabu, Juli 9, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Ekonomi

Kekhawatiran Ekonom jika RUU Ciptaker Menjadi UU

redaksi by redaksi
2020-08-30
in Ekonomi, Nasional, Politik
0

Dok: Voi.id

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Ekonom Faisal Basri mengingatkan soal RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada pemerintah maupun kepada publik (masyarakat). Bahwa, jika RUU ini disahkan menjadi UU, Faisal khawatir (masyarakat) akan menjadi (korban) represif oleh Pemerintah atas nama investasi.

“Represi kian menjadi-jadi. Rakyat yang memperjuangkan haknya melawan kepentingan korporasi ditangkapi,” kata dia, Minggu (30/8/2020), di akun Twitter-nya.

Related posts

Revisi UU Pemilu Diperlukan

Pakar Hukum Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

2025-07-06
Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03

Perlu diingat, di tengah pagebluk seperti ini, rasa-rasanya Pemerintah diingatkan sebaiknya konsen penuh untuk menanganinya—menekan angka kasus yang setiap hari ada bahkan meningkat.

“Sementara itu, urus wabah COVID-19 tambah tak karuan,” sentilnya.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa RUU Cipta Kerja ini mayoritas ditolak tergas oleh para buruh. Selain akan merugikan pihak buruh secara keseluruhan, RUU ini juga bertentangan dengan hak-hak dasar buruh, seperti cuti melahirkan dan lain sebagainya.

Serikat yang menolak RUU itu misalkan saja datang dari KSPI. Serikat Pimpinan Said Iqbal ini, di mana belum lama ini melakukan unjuk rasa bersama ribuan buruh lainnya, menegaskan bahwa menolak RUU ini secara tegas.

Namun demikian, RUU yang dikatakan hasil pemerintah ini masih diyakini buruh bahwa bisa berubah kalau para Anggota Dewan memperhatikan betul setiap poin yang dianggap merugikan kaum buruh.

(Robi/PARADE.ID)

Tags: #Ekonomi#Nasional#OmnibusLaw#RUUpolitik
Previous Post

75 Tahun, DPR Diminta Tingkatkan Kinerja Pengawasan

Next Post

Pesan Jimly ke Pengkritik KAMI

Next Post

Pesan Jimly ke Pengkritik KAMI

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Revisi UU Pemilu Diperlukan

Pakar Hukum Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

2025-07-06
Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03
Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Waspada! Buku Terjemahan Bisa Menjadi Ladang Lahirnya Tafsir Ekstrem

2025-06-30
Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

2025-06-29

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

    KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pakar Hukum Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In