Jakarta (PARADE.ID)- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan perpaduan semua pihak terutama perpustakaan dan sekolah dapat mewujudkan kemandirian belajar.
“Pada saat pandemi COVID-19, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan literasi harus semakin diperkuat. Oleh karena itu perlu kerja sama banyak pihak terutama perpustakaan dan sekolah,” ujar Jumeri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Kemendikbud telah mengembangkan kurikulum yang lebih menekankan pada penguasaan kompetensi dan penguatan karakter peserta didik.
Selain itu, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dikeluarkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 juga bertujuan membiasakan siswa untuk membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti.
Sehingga pada masa depan para siswa memiliki kemampuan literasi tinggi, yakni mampu mengakses, memahami dan menggunakan informasi dengan cerdas.
“Kegiatan literasi memang merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Sehingga selama ini, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah menumbuhkan minat membaca dan menulis,” ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi.
Hal itu disampaikan Deni saat membuka Webinar Standar Literasi Baca, Assesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Assesmen Literasi Baca, yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Seluruh Indonesia (Atpusi).
Kemampuan literasi, tambah Deni, membantu memberantas kemiskinan, menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian.
“Buta huruf, bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bukan zamannya lagi berpikiran kalau perpustakaan adalah gudang buku,” katanya.
Seiring perkembangan peradaban dan teknologi, perpustakaan telah bertransformasi menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi.
“Masyarakat harus yakin bahwa kesejahteraan hidup bisa diperbaiki jika mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui koleksi buku ilmu-ilmu terapan yang terdapat di perpustakaan,” tambah Deni.
Saat perpustakaan diproklamirkan sebagai urusan wajib pemerintah nondasar, maka peran pemerintah daerah juga dituntut untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat.
Pada tatanan pendidikan, perpustakaan sekolah memiliki arti penting bagi strategi jangka panjang pengembangan literasi, pendidikan, penyediaan informasi. Kolaborasi perpustakaan dan sekolah akan menghasilkan beragam inovasi kemandirian belajar.
Hal itu sejalan dengan Manifesto Perpustakaan Sekolah yang dicanangkan UNESCO yang menyebutkan jika para pustakawan dan guru bekerja sama dengan baik, maka otomatis seluruh murid punya kemampuan literasi yang baik, sanggup memecahkan masalah, serta fasih di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Perpustakaan mendukung Program Merdeka Belajar karena mampu menggali potensi dari pada guru dan siswa sehingga terbuka ruang-ruang inovasi. Di sinilah akan terlihat peran pustakawan dan perpustakaan sekolah adalah motor penggerak dari program tersebut,” kata Pustakawan Utama Perpusnas Sri Sumekar.
(Antara/PARADE.ID)
