Jakarta (PARADE.ID)- PA 212, FPI, dan ormas Islam lainnya menggelar demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Demo yang berlangsung pada Rabu (24/6) siang itu, mengumpulkan massa dalam jumlah besar di depan Gedung DPR RI.
Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai kerumunan massa telah melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Maka dari itu, menurutnya Pemprov DKI harus memberikan sanksi kepada penanggung jawab aksi.
“Kan kerumunan masih belum diizinkan, kerumunan sampai begitu banyak orang. Jadi kelompok yang demo itu harus ditindak karena langgar PSBB. Sesuai dengan Pergub,” kata Pandu dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Pandu mencontohkan, kegiatan car free day (CFD) di Jalan Sudirman-MH Thamrin sempat menjadi tempat warga berkerumun.
Kegiatan itu akhirnya dihentikan kembali oleh Pemprov DKI. Oleh sebab itu, ia menilai aksi demonstrasi yang melibatkan orang banyak untuk sementara tidak dilakukan.
“Makanya kemarin juga CFD dihentikan dulu sementara. Sama saja kan begitu. Sama kaya demo kan begitu banyak ya. Harusnya ditindak,” kata Pandu.
Namun, Pandu tidak menjabarkan aturan dalam Pergub yang dilanggar. Ia hanya ingat ada larangan mengumpulkan orang dalam jumlah yang masif.
“Pokoknya selama PSBB itu aturannya tidak boleh menghimpun kerumunan banyak orang seperti itu,” ucap dia.
Terkait larangan mengumpulkan massa dalam jumlah besar, jika mengacu Pergub terbaru, maka kegiatan masyarakat harus sesuai dengan Pergub nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Dalam aturan tersebut, kegiatan sosial dan budaya diatur dalam Pasal 16. Pada ayat (2) pasal tersebut terdapat 9 ketentuan yang harus dilakukan penanggung jawab kegiatan. Di antaranya seperti membatasi kapasitas 50 persen dari daya tampung, selain itu juga diwajibkan menjaga jarak minimal 1 meter antar orang.
Namun, jika mengacu pada Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan COVID-19, maka kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan dilarang. Hal itu diatur dalam Pasal 16.
Sementara sanksi bagi pelanggar Pergub 33 tahun 2020 terdapat dalam Pergub 41 tahun 2020 pada Pasal 12 ayat (1). Sanksi bagi pelanggar perorangan berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum. Sementara bagi badan hukum didenda mulai dari Rp 5 juta-Rp 10 juta.
(Kumparan/PARADE.ID)
