Jakarta (parade.id)- Koalisi delapan konfederasi dan federasi serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL) Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada 21 Januari 2026 di kantor pusat Nike, Adidas, dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Aksi ini menuntut pemberlakuan “upah yang sama untuk merek yang sama” setelah upah sektoral TGSL di puluhan daerah dibatalkan atau dihapus dari SK UMSK 2026.
Ketua Umum KASBI Sunarno menyatakan, buruh sektor TGSL menjadi korban kebijakan tidak adil dalam penetapan upah 2026. Di berbagai daerah seperti Kabupaten Cirebon, Subang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Tangerang, Brebes, Tegal, Batang, Jepara, Pati, dan Rembang, upah sektoral TGSL dibatalkan melalui keputusan Gubernur dan Bupati.
“Kebijakan ini secara terang-terangan mengorbankan buruh demi stabilitas biaya produksi dan kepentingan investasi,” tegas Sunarno dalam siaran pers yang diterima hari ini.
Ironi di Balik Produksi Global
Sunarno menyoroti ketimpangan struktural dalam rantai nilai global. Meskipun produktivitas terus meningkat, beban kerja bertambah berat, nilai ekspor nasional tetap tinggi, dan keuntungan brand global tidak pernah menurun, buruh justru tidak memperoleh kenaikan upah. Sementara itu, harga kebutuhan pokok dan biaya hidup terus melonjak tanpa perlindungan nyata.
“Produk yang dibuat di Indonesia tetap berlabel ‘Made in Indonesia’ dan dijual dengan harga pasar yang sama di mana pun. Namun upah yang diterima buruh berbeda-beda antar daerah. Ini diskriminasi,” ujarnya.
Lebih ironis lagi, buruh sektor TGSL yang menjadi kekuatan utama mobilisasi massa dalam setiap momentum perjuangan kenaikan upah, justru sering disisihkan dalam meja perundingan oleh pemerintah maupun sebagian aliansi buruh sendiri dengan stigma bahwa TGSL bukan sektor unggulan.
Empat Tuntutan Utama
Koalisi serikat buruh sektor TGSL mendesak empat hal kepada pemerintah dan pemilik merek global:
Pertama, pemilik merek atau brand dan supplier harus secara tanggung renteng bersama memberlakukan upah yang sama untuk merek yang sama.
Kedua, mengajak buruh dan serikat buruh bersatu padu mendesak supplier maupun pemilik merek menjalankan prinsip upah yang sama untuk merek yang sama.
Ketiga, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI segera memanggil para pemilik merek dan menghapus diskriminasi upah pada sektor industri TGSL dengan memberlakukan upah yang sama untuk merek yang sama.
Keempat, mendesak Kemnaker RI menghentikan disparitas upah buruh antar daerah dengan membuat konsep kebijakan upah layak nasional bersama dengan serikat buruh.
“Buruh menolak terus menjadi korban dalam rantai pasok global yang tidak adil. Upah layak adalah hak buruh. Keuntungan besar brands global harus dibayar dengan tanggung jawab,” tutup Sunarno.
Koalisi yang tergabung dalam aksi ini terdiri dari Konfederasi KASBI, KBMI, SPSI Muhammad Jumhur Hidayat, SBSI Elly Rosita Silaban, SGBN, Federasi GOBSI, GSBI, dan SBPI-KPBI.
