Rabu, Juli 30, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

AMP Bersama FRI-WP Unjuk Rasa Peringati HUT Papua Barat

redaksi by redaksi
2020-12-01
in Nasional, Sosial dan Budaya
0
AMP Bersama FRI-WP Unjuk Rasa Peringati HUT Papua Barat

Massa aksi AMP di Surabaya

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Surabaya (PARADE.ID)- Sekitar 150-an orang massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dari Surabaya, Malang dan Bali bersama Front Rakyat Indonesia untuk west Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Selasa (1/12/2020). Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati 59 tahun manifesto rakyat West Papua.

Dari pantauan parade.id, massa aksi yang dipimpin oleh Jerry dan Jones serta penanggung jawab Yoab Orlando (AMP KKS) berkumpul di Monkasel, Jalan Pemuda Kota Surabaya pada pukul 09.15 WIB. Selanjutnya massa aksi melakukan long march menuju Gedung Negara Grahadi sambil membawa bendera organisasi AMMP dan FRI WP, poster bendera Bintang Kejora serta spanduk yang bertuliskan Tolak Otsus Jilid II, cabut Omnibus Law, tarik militer dari tanah Papua, tolak Otonomi di West Papua, Papua bukan Merah Putih, Referendum West Papua, bebaskan semua tahanan politik, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis, buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua, setop operasi di tanah Papua, Pendeta Yerenias dibunuh TNI, usut tuntas dan adili pelaku pembunuh pendeta serta tutup PT. Freeport.

Related posts

Usut Tuntas Kasus Penculikan Aktivis dan Pemerkosaan Massal Mei 1998

Usut Tuntas Kasus Penculikan Aktivis dan Pemerkosaan Massal Mei 1998

2025-07-27
Prabowo Gagal Memberikan Pembaruan, Tidak Meyakinkan, Hanya Melanjutkan Era Jokowi

Prabowo Gagal Memberikan Pembaruan, Tidak Meyakinkan, Hanya Melanjutkan Era Jokowi

2025-07-27

”Kebahagiaan orang Papua hari ini turun ke jalan untuk melakukan perjuangan di antara penindasan di negara ini. Kami menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kolonialisme Indonesia betapa pentingnya kemanusiaan orang Papua”, demikian orator aksi.

Anindya (Front Mahasiswa Nasional Kota Surabaya) dalam orasinya menyampaikan bahwa teriakan rasis yang ditujukan kepada kawan-kawan adalah diskriminasi yang seolah-olah rakyat Papua tidak boleh pintar.

”Komentar hinaan dari seluruh rakyat Indonesia di media sosial itulah yang membuat saya ikut campur dan berani dalam membantu kawan-kawan Papua untuk menyuarakan kemerdekaan”, ujarnya.

Menurutnya, sebagai perempuan Indonesia saya juga merasakan bagaimana perempuan Papua yang diperkosa secara paksa dan ditindas oleh aparat di tanah Papua. Aparat TNI dan Polri yang sering melakukan penindasan serta kekerasan kepada rakyat Papua itulah yang membuat kami akan lebih berani untuk melawan.

Peserta aksi lainnya juga menyampaikan bahwa 1 Desember 1961, sejarah mencatat bahwa telah merdeka suatu negara yang bernama Papua Barat. Tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari karena pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Indonesia Ir. Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang pada intinya adalah menggagalkan kemerdekaan itu dan upaya menganeksasi wilayah Papua ke NKRI.

Kemudian lebih lanjut, dengan perjanjian New York Agreeman tanggal 15 Agustus 1962, yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika sebagai penengah terkait sengketa wilayah Papua.

”Perjanjian New York adalah peristiwa yang sarat kepentingan imperialis dan kolonial (Belanda maupun Indonesia yang kemudian menjadi kolonial baru) dan perjanjian itu bermasalah, karena dilakukan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Padahal, perjanjian tersebut berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan Papua”, katanya.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi wilayah West Papua pada Pemerintah Indonesia. Setelah transfer administrasi, Indonesia bertanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan pembangunan di West Papua dan terutama penentuan nasib melalui referendum sesuai amanah kesepakatan dalam Perjanjian New York.

Pada tanggal 7 april  1967, Freeport sebagai perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani kontrak pertamanya dengan Pemerintah Indonesia. Sementara PEPERA sebagai pengejawantahan referendum yang juga bermasalah itu baru digelar dua tahun setelahnya.

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip Perjanjian New York Agreeman yaitu One Man One Vote yang pada praktiknya tidak demokratis. Di mana hanya 1.026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dibawa tekanan todongan senjata, intimidasi dan teror untuk memilih integrasi ke NKRI.

Sehingga hanya 175 orang yang memberikan pendapat dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang memiliki hak suara saat itu.

Kemudian, kebijakan Negara melalui  UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, tidak ada perlakuan khusus yang bisa didapatkan oleh rakyat Papua. Apa yang tampak khusus tak lain hanyalah pengiriman pasukan militer secara besar-besaran ke tanah West Papua.

Kenyataannya, Otsus tidak bisa memproteksi masyarakat Adat West Papua dari perampasan tanah untuk kepentingan investasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi amanah dalam undang-undang Otsus tidak pernah dijalankan, tidak ada upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

“Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua  mengajak rekan-rekan sekalian untuk terlibat dalam  memperingati 59 tahun Manifesto Politik Bangsa West Papua.”

Selesai menyampaikan orasi, aktivis dari mahasiswa pembebasan/FRI WP melakukan aksi tratikal dengan menutup mata dan tangan terikat, yang menggambarkan penindasan rakyat Papua. Selanjutnya aksi dilanjutkan dengan orasi bergantian yang intinya menuntut hak menentukan nasib sendiri, tolak otsus jilid II dan tarik TNI dan Polri dari tanah Papua.

(Verry/PARADE.ID)

Previous Post

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Positif Covid-19

Next Post

Elemen Masyarakat Tolak Habib Rizieq Datang ke Sulsel

Next Post

Elemen Masyarakat Tolak Habib Rizieq Datang ke Sulsel

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Driver Ojol AOS Tuntut Regulasi: Kami Mitra, Bukan Budak Digital

Driver Ojol AOS Tuntut Regulasi: Kami Mitra, Bukan Budak Digital

2025-07-29
Usut Tuntas Kasus Penculikan Aktivis dan Pemerkosaan Massal Mei 1998

Usut Tuntas Kasus Penculikan Aktivis dan Pemerkosaan Massal Mei 1998

2025-07-27
Prabowo Gagal Memberikan Pembaruan, Tidak Meyakinkan, Hanya Melanjutkan Era Jokowi

Prabowo Gagal Memberikan Pembaruan, Tidak Meyakinkan, Hanya Melanjutkan Era Jokowi

2025-07-27
SBY: Belum Saatnya Kita Mengambil Keputusan ke Mana Partai Demokrat Bergabung

SBY Kritik Lambatnya Respons Dunia terhadap Gaza, ASEAN Mengalami Kemunduran

2025-07-27

Konflik Thailand dan Kamboja Diharapkan Mereda Demi Stabilitas Kawasan

2025-07-26
Masa Depan IKN Masih Misteri: Antara Janji Pembangunan dan Tantangan Realitas

Masa Depan IKN Masih Misteri: Antara Janji Pembangunan dan Tantangan Realitas

2025-07-27

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Kemenhub Dituding Manipulasi FGD Ojol: Kepentingan Siapa yang Diperjuangkan?

    Kemenhub Dituding Manipulasi FGD Ojol: Kepentingan Siapa yang Diperjuangkan?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kelompok Koalisi Mahasiswa Indonesia untuk Birokrasi Reformasi Adukan Sekretaris DKPP ke Kemendagri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Indonesia di Ambang Kehilangan Kedaulatan Kesehatan jika Tidak Menolak Amandemen IHR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Disebut Sengsara karena Pulang ke Indonesia, Ini Kata Ricky Elson

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In