Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Demokrat, Rachland Nashidik mempertanyakan apa peran atau sumbangan Jokowi pada reformasi. Rachland juga mempertanyakan apakah Jokowi memiliki ikatan emosional dengan perjuangan demokrasi (kala) itu (reformasi).
“Tapi jelas, tanpa reformasi dan demokrasi, beliau tak mungkin jadi Presiden. Jadi, tolong Pak, bila tak bisa meningkatkan kualitasnya, jangan merusaknya,” kata dia berpesan, Rabu (21/10/2020), di akun Twitter-nya.
Dalam sorotan Rachland misalkan saja terkait hak-hak sipil dan politik. Pada masa reformasi, kata Rachland, disebut dengan nama ‘Traktat PBB’, untuk mendorong Negara menjadikannya bagian dari hukum nasional.
“Jangan justru di masa Pak @jokowi, orang menyebut lagi kovenan yang sudah diratifikasi itu karena meminta haknya dilindungi.”
Di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf ini, jika mengutip pernyataan politisi Gerindra Fadli Zon di soal hukum, ia merasakan bahwa kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan sekarang ini sangat kasat mata. Dulu, di periode pertama, kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi.
“Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi omnibus law Cipta Kerja, satu undang-undang sapujagat yg langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yg berlainan.”
Ia melihat pada pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum.
“Sejauh yg bisa saya pelajari, omnibus law di negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang. #SatuTahunJokowiMaruf.”
(Robi/PARADE.ID)
![Sejarah Dijadikan “Permainan” Survei [KedaiKOPI] dalam Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/11/19817312-898A-4430-861C-CCAF56E21581-120x86.jpeg)
