Jakarta (parade.id)- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan buruh Jakarta tolak dan minta TAPERA dicabut. TAPERA bikin pengusaha dan buruh dirugikan.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO, DK Jakarta Solihin, permintaan ditolak dan dicabutnya TAPERA karena tidak hanya merugikan pekerja atau buruh, melainkan juga ke para pengusaha.
“Menjadi beban bagi kami (pengusaha). Maka kami meminta TAPERA ini dibatalkan/dicabut. Bukan ditunda,” ujar Solihin.
Pun menurut Ketua SPN DPD DK Jakarta Muhammad Andre Nasrullah senada yang disampaikan Solihin atas penolakannya. TAPERA menurutnya akan menjadi beban besar baginya, buruh.
Beban besar itu kata Andre salah satunya karena menjadi banyak potongan-potongan yang dialami buruh. Andre mengatakan potongan itu bisa mencapai 12 persen.
“Dengan adanya TAPERA, PHK akan cenderung meningkat, yang sebelumnya sudah meningkat dengan adanya UU Cipta Kerja,” kata Andre.
Endang (Kabid SDM), mewakili Ketua DPD DK Jakarta FSP LEM SPSI juga menyinggung yang hal sama.
Menurut dia, TAPERA akan menyengsarakan buruh Indonesia, seperti adanya Omnibus Law. “Maka kami tolak dan minta TAPERA dicabut untuk selamanya. Bukan sementara,” pinta tegas Endang.
Ketua FSB KIKES DKJ/Anggota LKS Tripartit Provinsi DK Jakarta Surya Kencana meminta TAPERA itu dihapuskan. Ia menolak dengan tegas kehadiran TAPERA.
Kalau Bambang Getero (Ketua DPC Kebangkitan Buruh Indonesia/FKUI) keberatan dengan adanya TAPERA karena salah satunya iuran yang ditetapkannya.
Menurutnya, iuran yang ditentukan itu tidak sesuai dengan pemasukan atau upah buruh yang ada.
Selain itu, Bambang juga menyebut bahwa TAPERA menyebabkan efek domino—menyebabkan daya beli buruh turun.
“Maka kami menolak dan minta TAPERA dicabut.
Efek domino daya beli buruh berkurang. Kami menolak dan meminta TAPERA dicabut,” pintanya tegas.
Penolakan selanjutnya diutarakan Narso dari FSP KEP/KSPI. Penolakannya pun hampir sama dengan yang lain: TAPERA memberatkan buruh.
“Mestinya pemerintah berkontribusi kepada kami. Bukan malah menarik iuran yang tentu akan memberatkan kami. Itu tidak seimbang dengan pendapatan kami,” ujarnya.
(Rob/parade.id)
