Jakarta (parade.id)- Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengkritik keras masih berulangnya persoalan teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Ia mengingatkan publik agar tidak sampai isu carut-marut MBG tenggelam di balik riuhnya pemberitaan konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
“Jangan sampai energi kita habis untuk mengikuti isu-isu perang di Timur Tengah, sementara persoalan kebangsaan kita sendiri belum beres,” kata Adi dalam unggahan YouTube-nya, Selasa (3/3/2026).
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Adi secara khusus menyoroti keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah menutup sementara sekitar 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG karena terbukti menyajikan makanan tidak layak — roti berjamur, buah busuk, lauk basi, hingga telur mentah. Baginya, fakta itu adalah cermin kegagalan pengawasan pada program yang menyedot ratusan triliun rupiah uang negara.
“Apapun judulnya, keracunan tetaplah keracunan. Roti berjamur tetaplah roti berjamur,” tegasnya.
Kritik Makin Dibungkam
Yang membuat Adi lebih prihatin bukan sekadar soal kualitas makanan, melainkan respons terhadap kritik itu sendiri. Ia menyebut insiden di NTB, di mana orang tua murid PAUD yang mempertanyakan kualitas MBG berujung pada dikeluarkannya sang anak dari sekolah, sebagai preseden yang berbahaya.
Ia juga menyinggung beredarnya narasi yang menyebut haram hukumnya mempublikasikan temuan negatif terkait MBG di media sosial.
“Bagaimana mungkin program yang menggunakan APBN, menggunakan duit negara, tidak boleh diekspos oleh siapapun?” ujar Adi. “Kalau memang itu melenceng dari juknis, mestinya boleh dong di-upload oleh siapapun.”
Sudah Setahun Lebih, Masalah Sama
Adi menekankan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Sudah lebih dari setahun program MBG berjalan, namun temuan menu tidak layak dan kasus keracunan terus berulang, termasuk di Cimahi, Beren, hingga Tulang Bawang, Lampung, sepanjang akhir Februari 2026.
Ia juga mempertanyakan efisiensi anggaran. Dengan ratusan triliun rupiah yang dikucurkan, Adi menilai MBG seharusnya mampu membuka 20 hingga 40 juta lapangan kerja baru, bukan sekadar satu juta seperti yang diproyeksikan.
“Kalau anggaran MBG itu ratusan triliun, idealnya 20, 30, bahkan 40 juta lapangan pekerjaan baru yang bisa disediakan,” katanya.
Soal Timur Tengah, Fokus ke Dampak Ekonomi
Terkait konflik Iran versus Amerika dan Israel, Adi tidak menampik pentingnya Indonesia bersikap. Namun ia skeptis terhadap efektivitas diplomasi Indonesia di panggung itu. Menurutnya, kecaman dari negara-negara besar seperti Spanyol, China, hingga Rusia pun tidak digubris, apalagi Indonesia.
Ia memilih agar pemerintah lebih berkonsentrasi mengantisipasi dampak ekonomi paling konkret dari perang tersebut: potensi gangguan distribusi BBM bila Selat Hormuz ditutup.
“Indonesia per hari ini yang paling penting adalah menyiapkan skenario-skenario terburuk untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak di bidang BBM,” pungkas Adi.
