Jakarta (parade.id)- Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak negara-negara ASEAN untuk bersikap lebih solutif dalam menangani masalah pengungsi Rohingya dari Myanmar. Seruan ini disampaikan dalam pertemuan 14th ASEAN-AIPA Leaders’ Interface yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25-26 Mei 2025.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan bahwa penanganan pengungsi Myanmar adalah isu mendesak, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pengungsian. “Kami Delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan agar message ini juga menekankan pentingnya penanganan pengungsi Myanmar di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi salah satu tujuan pengungsi tersebut,” ujar Mardani dalam keterangannya, Rabu.
Selain itu, politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti urgensi penguatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai agenda bersama kawasan ASEAN.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra), dengan anggota Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP). Pertemuan di Kuala Lumpur ini merupakan agenda tetap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), yang pada tahun 2025 dipimpin oleh Ketua Parlemen Malaysia.
Aspirasi Rakyat dan Fokus pada Isu Krusial
Pada Minggu (25/5), para delegasi AIPA melakukan pertemuan untuk memfinalisasi AIPA Message, yaitu risalah atau pesan entitas parlemen ASEAN yang akan disampaikan pada keesokan harinya, Senin (26/5), dalam pertemuan dengan para pemimpin pemerintahan (eksekutif) ASEAN.
Saat diskusi finalisasi Message, Delegasi Indonesia menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan strategis. “Ini pertemuan sangat penting terutama untuk memastikan bahwa AIPA dapat menyampaikan message yang kuat dan signifikan yang merefleksikan aspirasi sekitar 660 juta penduduk ASEAN mengingat kita sebagai perwakilan rakyat,” tegas Fadlulloh. Ia meyakini message tersebut akan menghasilkan hasil yang bermakna dan berkontribusi bagi kemajuan ASEAN.
Sebelum pertemuan finalisasi di Kuala Lumpur, DPR RI juga telah mengajukan masukan tertulis terhadap messagetersebut. Masukan tersebut mencakup urgensi kepemimpinan kolektif ASEAN, penguatan interaksi antarmasyarakat ASEAN, pembuatan rencana sosialisasi Visi ASEAN 2045, pengentasan kemiskinan, penanganan iklim, penghentian genosida di Jalur Gaza, dan penguatan penegakan HAM dan demokrasi.
Selain itu, DPR RI juga secara khusus mengajukan paragraf yang mendorong pemerintah ASEAN untuk mempercepat implementasi Kerangka Integrasi Digital ASEAN. Inisiatif ini bertujuan mempromosikan perdagangan digital, e-commerce, dan inovasi, termasuk investasi dalam infrastruktur digital dan promosi literasi digital di antara negara-negara anggota.
Seluruh masukan yang diajukan oleh Delegasi Indonesia berhasil disepakati secara aklamasi dan menjadi bagian dari message yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Malaysia saat pertemuan dengan para kepala negara ASEAN.*
