Jakarta (parade.id)- Ekonom Ferry Latuhihin memperingatkan bahwa dominasi peran fiskal pemerintah dalam perekonomian Indonesia berisiko memicu instabilitas ekonomi nasional, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pelemahan pasar modal, hingga ancaman penurunan peringkat kredit oleh lembaga pemeringkat internasional. Peringatan itu disampaikan Ferry melalui kanal YouTube pribadinya yang tayang Senin (6/7/2026).
Menurut Ferry, tanda-tanda tekanan tersebut sudah terlihat dari beberapa indikator terkini: nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp18.052 per dolar Amerika Serikat sebelum ditahan lewat intervensi masif Bank Indonesia (BI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bertahan di bawah level 6.000, serta Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang anjlok ke 46,9—jauh di bawah ambang 50 yang menandakan zona ekspansi.
“Kondisi fiskal kita sangat reot sekali. Pemerintah sangat sulit sekali mencari dana,” kata Ferry.
Dominasi Fiskal dan Independensi BI
Ferry menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61% yang menurutnya ditopang oleh belanja pemerintah yang melonjak 21,81% secara tahunan dan 31% secara kuartalan. Ia menilai besarnya peran negara dalam menggerakkan ekonomi ini mencerminkan gejala fiscal dominance, sebuah kondisi yang menurutnya berbahaya bagi perekonomian, dengan mencontohkan krisis yang pernah melanda Brasil.
Ia juga menyoroti pencabutan independensi Bank Indonesia melalui amandemen Undang-Undang P2SK, yang menurutnya memungkinkan Gubernur BI diberhentikan jika dianggap tidak sejalan dengan visi-misi pembangunan pemerintah. Ferry mengaitkan hal ini dengan kepemilikan BI atas Surat Berharga Negara (SBN) yang menurutnya kini telah melampaui 30% dari total outstanding, sementara porsi kepemilikan asing menyusut dari di atas 40% menjadi sekitar 12%.
Selain itu, Ferry menyinggung sejumlah kebijakan lain yang ia nilai memperkuat campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, di antaranya pencairan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp275 triliun ke bank-bank Himbara oleh Menteri Keuangan Purbaya, pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) yang dapat meminta dana dari APBN untuk proyek pembangunan, serta arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran komisaris dan direksi bank Himbara agar tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan sektor UMKM.
Respons Lembaga Pemeringkat dan Investor Asing
Ferry menyebut sejumlah lembaga pemeringkat telah merespons dinamika ini dengan nada waspada. Ia menyatakan Moody’s dan Fitch menurunkan outlook peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif, tak lama setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal I. Ia juga menyebut adanya tren pelepasan aset Indonesia oleh investor asing dalam beberapa pekan terakhir, termasuk repatriasi laba oleh tiga bank asing—Standard Chartered, HSBC, dan Citibank—ke kantor pusat masing-masing.
Di pasar modal, Ferry mencatat aksi jual bersih asing yang menurutnya mencapai sekitar Rp3,27 triliun dalam sepekan, meski IHSG sempat menguat ke level 6.587,5.
Tekanan pada Rupiah dan Cadangan Devisa
Ferry memperkirakan BI akan kesulitan mempertahankan rupiah di bawah level Rp18.000 per dolar AS dalam waktu lama, karena intervensi yang dilakukan menggerus cadangan devisa. Ia menyebut posisi cadangan devisa pada Mei 2026 berada di angka 144,9 miliar dolar AS, dan mengingatkan bahwa penurunan hingga di bawah ambang 140 miliar dolar AS berisiko memicu kepanikan pasar serta serangan spekulatif terhadap rupiah.
Beban Pembiayaan Negara
Ferry menyoroti sulitnya pemerintah mencari pembiayaan, tercermin dari rendahnya rasio penawaran (coverage ratio) pada lelang SBN—yang menurutnya kini di bawah dua, jauh dari rata-rata di atas empat—serta imbal hasil (yield) SBN yang telah menembus 7,15%. Ia juga menyinggung Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) bertenor satu tahun yang menawarkan yield mendekati 7,79%, serta obligasi ritel Indonesia (ORI) terbaru yang ditawarkan dengan kupon 6,90% untuk tenor tiga tahun dan 7% untuk tenor enam tahun.
Upaya Menteri Keuangan Purbaya menawarkan panda bond di Tiongkok, menurut Ferry, juga tidak membuahkan hasil signifikan, meski secara resmi disebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Ferry meragukan klaim tersebut dan menyebutnya “insulting my intelligence”, karena semestinya kelebihan permintaan justru mempercepat penerbitan obligasi, bukan menundanya.
Ia turut menyoroti rencana penerbitan Merah Putih Bond dan Patriot Bond oleh Danantara, yang menurut ketentuan dalam Pasal 50A amandemen UU P2SK akan memberikan perlindungan hukum pidana maupun perdata kepada pembelinya. Ferry mengutip pemberitaan Bloomberg yang menyebut kebijakan ini berpotensi membuka celah bagi aliran dana ilegal, dengan risiko Indonesia dikucilkan dari sistem keuangan global.
Inflasi, Daya Beli, dan Daya Saing
Ferry mencatat inflasi nasional merangkak naik dari di bawah 3% pada April 2026 menjadi 3,34% pada Juni, dengan inflasi pangan yang menurutnya bisa melampaui 7%. Ia mengingatkan potensi fenomena El Nino pada Agustus mendatang dapat semakin mendorong inflasi pangan ke level dua digit.
Ferry juga menyoroti penyusutan kelas menengah Indonesia dari sekitar 57 juta menjadi 45–46 juta orang dalam beberapa tahun terakhir, serta penurunan peringkat daya saing Indonesia ke posisi 48 dari 70 negara, tertinggal dari Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Ia turut menyinggung kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market) oleh MSCI pada November mendatang.
Proyeksi ke Depan
Ferry memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit dipertahankan di kisaran 5% pada kuartal-kuartal mendatang, bahkan berpotensi turun jauh di bawah 3%, seiring keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk memberikan stimulus. Ia menyinggung tunggakan pemerintah kepada PLN yang disebutnya mencapai Rp10 triliun dan kepada Pertamina senilai 4,5 miliar dolar AS untuk subsidi dan kompensasi, yang menurutnya akan menyulitkan pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3%.
Ia juga menyoroti program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilainya membebani anggaran, meski disebutkan akan direstrukturisasi—termasuk kabar pemangkasan anggaran MBG sekitar Rp100 triliun pada tahun depan.
Ferry menutup analisisnya dengan mengimbau investor di pasar modal untuk berhati-hati, meski IHSG masih berada di level yang relatif rendah dibandingkan beberapa tahun terakhir. “Bukan berarti itu murah kalau outlook ekonomi kita semakin hari semakin tidak baik-baik saja,” ujarnya.
