Minggu, Mei 18, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Ekonomi

GSBI soal Kenaikan Upah 2025: Belum Menggembirakan, Jauh dari Harapan

Malah kenaikan yang disampaikan Presiden Prabowo itu masih jauh dari harapan buruh dan tuntutan GSBI

redaksi by redaksi
2024-12-04
in Ekonomi, Nasional, Politik, Sosial dan Budaya
0
Tidak Berubahnya Kehidupan Kaum Tani di Mata Ketum GSBI karena Ini

Foto: Rudi HB Daman (Ketum GSBI) di depan Gedung DPR/MPR, Jakara, Selasa (24/9/2024)

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) soal kenaikan upah sebesat 6,5 persen di tahun 2025 dianggap belum menggembirakan kaum buruh. Malah kenaikan yang disampaikan Presiden Prabowo itu masih jauh dari harapan buruh dan tuntutan GSBI.

“Upah Minimum (UM) tahun 2025 secara nasional dalam hitungan GSBI adalah sebesar Rp7,2 juta. Sementara dengan kenaikan sebesar 6,5 persen, UMP DKI Jakarta tahun 2025 hanya menjadi 5,39juta dan Kabupaten Karawang UMK-nya menjadi 5,59juta,” kata Ketum GSBI Rudi HB Daman kepada parade.id, Selasa (3/12/2024).

Kenaikan upah sebesar 6,5 persen ini kata Rudi juga tidak akan berarti apa-apa bagi buruh, apalagi kalau kenaikan PPN 12 persen resmi diberlakukan per Januari 2025. “Ya sudah wassalam,” singkat Rudi.

Related posts

Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

Evaluasi Seluruh Sistem Pengawasan Internal di RSHS

2025-04-12
ODGJ Meresahkan Masyarakat Diamankan Polsek Terbanggi Besar

ODGJ Meresahkan Masyarakat Diamankan Polsek Terbanggi Besar

2025-04-12

Ia melanjutkan, belum lagi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang juga biasanya naik dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. “Upah nya buruh tambah tekor lagi,” tekannya.

“Jadi kami menuntut agar Presiden Prabowo membatalkan Kenaikan PPN 12 persen. Lagian juga itu kan kebijakan jahat dan culas sisa rezim Joko Widodo. Menaikan pajak rakyat terus menerus seperti PPN menjadi 12 persen dan mengeruk uang seger dari rakyat seperti Tapera, Asuransi wajib kendaraan bermotor itu menunjukkan ketidakkreatifan dan kebodohan para pejabat negara ini dalam mengatasi defisit APBN yang begitu besar,” tegas Rudi.

Menurut GSBI kata Rudi, masalah kenaikan upah minimum tidak berhenti pada masalah angka persentase kenaikan tetapi juga apa yang akan dilakukan Pemerintah setelah penetapan kenaikan upah minimum oleh Gubernur. “GSBI berharap bahwa pengumuman kenaikan upah minimum tahun 2025 oleh Presiden Prabowo juga diikuti dengan perbaikian ekosistem industri dan ketenagakerjaan yang sudah amburadul,” katanya.

Pertama kata Rudi, kaum buruh bisa menerima kenaikan upah minimum (UM) tahun 2025 ini sebesar 6,5 persen, asal tidak ada penetapan upah minimum padat karya, kalau mau menetapkan upah sektor padat karya yang masuk pada penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS). Selanjutnya kata dia, tidak ada penangguhan upah minimum yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan.

“Jika ada penangguhan pun harus seizin resmi dari pemerintah dengan proses yang transparan dan jujur. Dan buruh yang terdampak penangguhan upah harus disubsidi langsung oleh pemerintah (baik pusat/daerah) dari kekurangan upah minimumnya,” paparnya.

Selanjutnya kata Rudi adalah membenahi Pengawas Ketenagakerjaan, dengan cara jumlahnya ditambah dan kualitas, serta kinerjanya juga ditingkatkan, dengan sistem pengawasan, kontrol dan evaluasi yang ketat. Hal ini kata dia, untuk mengawal pelaksanaan upah minimum paska ditetapkan gubernur.

“Bahwa upah minimum yang seharusnya diberikan hanya untuk pekerja dengan masa kerja nol sampai dengan setahun tetapi pada faktanya banyak diberikan kepada pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Artinya banyak yang namanya upah minimum tetapi menjadi Upah Maksimum,” ungkap Rudi.

“Demikian juga, masih banyak pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku,” imbuhnya.

Langkah lainnya adalah menurutnya memberantas secara serius penyelundupan dan praktik mudahnya Impor yang tidak terkendali. Yaitu harus membasmi dan memberantas penyelundupan dan praktik mudahnya impor yang tidak terkendali sampai ke akarnya, tindak para pelakunya jangan tebang pilih, jebloskan ke penjara dan tinjau aturan yang mempermudahnya impor, dimana impor menjadi tidak terkendali.

“Lihat salah satunya sampai saat ini masih bebasnya impor pakaian ilegal dari China yang membanjiri pasar dalam negeri. Setiap tahunnya tembus sampai dengan 31 persen total pasar tekstil dan produk tekstil di dalam negeri, yang nilainya mencapai 100 triliun. Kalau begini bagaimana industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri bisa hidup?” kata Rudi.

“Tidak terbantahkan lagi, bahwa Indonesia adalah surga bagi negara-negara eksportir karena begitu mudahnya mengimpor barang ke Indonesia,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Tags: GSBI upah 2025
Previous Post

Pentingnya Menjaga Kesehatan Mata  

Next Post

40 Hari Pemerintahan Prabowo Dikaji dan Dilaporkan Mahasiswa tetapi Tidak Ditanggapi

Next Post
40 Hari Pemerintahan Prabowo Dikaji dan Dilaporkan Mahasiswa tetapi Tidak Ditanggapi

40 Hari Pemerintahan Prabowo Dikaji dan Dilaporkan Mahasiswa tetapi Tidak Ditanggapi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

Evaluasi Seluruh Sistem Pengawasan Internal di RSHS

2025-04-12
ODGJ Meresahkan Masyarakat Diamankan Polsek Terbanggi Besar

ODGJ Meresahkan Masyarakat Diamankan Polsek Terbanggi Besar

2025-04-12
Hati Nurani JPU yang Tuntut HRS Enam Tahun Penjara Dipertanyakan

Evakuasi Warga Gaza Memuluskan Pembersihan Etnis

2025-04-11

Rutan Makassar Dinilai Rawan Bisnis Kejahatan karena Minim CCTV

2025-04-11
Ketua KPIPA: Gaza Butuh Bantuan Militer Indonesia’s Hentikan Genosida

Ketua KPIPA: Gaza Butuh Bantuan Militer Indonesia’s Hentikan Genosida

2025-04-11
Ketua PP Bicara soal Kepemimpinan Muhammadiyah Masa Depan

MUI Mempertanyakan Sikap Presiden Prabowo yang Berencana Mengevakuasi Warga Gaza

2025-04-10

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

    Evaluasi Seluruh Sistem Pengawasan Internal di RSHS

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Indonesia Negara Muslim Terbesar di Dunia Harus Jadi Garda Terdepan Memerangi Islamofobia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lima Tempat yang Wajib Dikunjungi di Ciwidey Bandung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Evakuasi Warga Gaza Memuluskan Pembersihan Etnis

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • GEBRAK: Bubarkan DPR!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In