Jakarta (parade.id)– Mantan Anggota DPR RI F-PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli mengaku terus mengikuti perkembangan soal hak angket di DPR RI. Dalam perkembangannya, Daeli memprediksi hak angket akan terjadi.
“Jadi, bukan terhambat. Hanya saja menunggu momentum tindak lanjutnya. Seperti menunggu selesainya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Firman Jaya Daeli, Rabu (3/4/2024) di Diskusi Ramadhan Berpolitik bersama Gerakan Keadilan Rakyat, dengan tema “Hak Angket Dihambat, Terhambat, atau Lolos?” di Menteng 72, Jakarta Pusat.
Dia memprediksi hak angket akan terjadi usai lebaran, atau maksimal pada tanggal 22 April 2024. Tapi, kata dia, lebih cepat lebih baik, sebenarnya.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
“Bagaimanapun hak angket itu relevan. Bahkan relevan usai putusan MK. Baik dikabulkannya gugatan kita maupun sebaliknya. Sebab hak angket itu tidak ada hubungannya dengan putusan MK,” kata dia.
Hak angket itu kata dia berhubungan dengan politik, bukan hukum atas proses pemilu yang telah terjadi.
Selain itu, hak angket kata dia juga menyangkut moral politik, sehingga ke depannya tidak ada lagi upaya untuk melakukan nepotisme.
“Sebut saja seperti pilkada yang akan dilangsungkan pada bulan November. Kita tidak ingin pilkada seperti kejadian pada pilpres,” tekannya.
Menyoal adanya tekanan dan atau intimidasi, menurut dia hal itu biasa. Dan dia mengakui hal itu terjadi.
“Ada juga pergerakan soft, seperti rayuan kepada PDI P untuk tidak mendukung hak angket. Itu sebagai upaya strategis yang dilakukan oleh kekuasaan kepada PDI P,” ungkapnya.
PDI P sendiri, kata dia, terakhir sudah menyiapkan naskah akademik untuk hak angket, dengan total 100 halaman.
Bahkan kata dia, sudah ada beberapa anggota yang menandatangani untuk menggulirkan hak angket. Tapi ia juga tidak pungkiri ada dinamika yang terjadi pada anggota PDI P lain di parlemen. Itu akibat adanya pergerakan—pendekatan yang dilakukan oleh pihak tertentu.
“100 halaman naskah akademik yang disiapkan itu berisikan pokok-pokok pikiran terkait hak angket. Hak angket akan tetap berjalan walau PDI P sendirian, sambil menunggu instruksi Ketum Megawati Soekarnoputri,” imbuhnya.
(Rob/parade.id)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
