Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Hidayat Nur Wahid merasa bahwa komentarnya telah dipelintir oleh Menkopolhukam Mahfud MD soal Indonesia harus meributkan komunisme fan kapitalisme.
“Lho. Saya memang kritisi agar NKRI yg berPancasila jg meributkn Komunisme&Kapitalisme sepanjang waktu,tapi kok diplintir jadi “tuduhan”?” kata dia, membalas cuitan Mahfud, Ahad (11/10/2020).
“Antum gagal paham,Prof. Di negara demokrasi, kritik wajarnya disikapi sbg vitamin, yg menyehatkan/menguatkan daya tahan,unt kebaikan bernegara,” sambungnya mengingatkan.
Sebelumnya Mahfud “curhat” adanya meme: “Bulan September dalam ribut-ribu Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme”.
“Teori apa yg bs menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs ttg ‘Prismatic Society’.” cuitan Mahfud.
Lantas cuitan itu dikomentari oleh Hidayat, dengan mengatakan, “Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila, justru aneh kalau Pemerintah dan/atau Rakyat tidak meributkan/menolak Komunisme dan Kapitalisme di bulan apa pun.”
“Karena memang Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila,” komentarnya.
Namun, tampaknya Mahfud meras keberatan dengan komentarnya Hidayat. Ia lantas memberi tanggapan bahwa Hidayat telah gagal paham.
“Gagal paham, Ustadz. Benar, kapitalisme dan komunisme hrs kita ributin. Tp kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah. Sama dgn antum, misalnya, menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Mnrt Anda, rezim kita ini memang komunis dan kaputalis sekaligus?”
Walau demikian, Mahfud tampak setuju dengan komentar Hidayat, yang menyatakan bahwa kita harus melawan kapitalisme dan komunisme karena keduanya tidak sesuai sesuai Pancasila.
“Rakyat bagus kalau meributkan itu. Tp mana bisa orang dituduh komunis dan kapitalis sekaligus? Absurd itu. Makanya saya ngajak antum mendalami teori ‘prismatic society’. Mungkin bs jd jawaban.”
Kalaupun, kata Mahfud, ada yang ribut soal keduanya, sejatinya bukan soal ideologi, melainkan soal kebijakan. Dan kata dia, kebijakan itu boleh saja dikritik, ditolak, atau didemo.
“Intinya begini: yg tuduh pemerintah pro komunis itu salah krn oleh yg lain justeru dituduh kapitalis; pun yg tuduh perintah kapitalis jg salah krn oleh yg lain dituduh komunis.”
(Robi/PARADE.ID)
