Jakarta (parade.id)- Jawaban Anies Baswedan dan respons Prabowo-Ganjar soal Penguatan Demokrasi pada debat pertama Pilpres 2023, Selasa (12/12/2023), diwarnai sindiran, antara capres nomor urut 1 dan capres nomor urut 2.
Begini lengkap pertanyaan dan jawaban Anies, serta respons Prabowo-Ganjar yang diajukan lewat pembawa acara pada debat pertama Pilpres 2024:
Pertanyaan:
Salah satu penting pilar demokrasi adalah partai politik. namun, kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah.
Apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik?
Jawaban Capres Anies
Saya rasa lebih dari sekadar dari partai politik–rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekadar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga.
Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses Pemilu, proses Pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Dan kalau kita saksikan hari-hari ini, dua ini mengalami problem.
Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berpendapat bicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun. Indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberika kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya UU ITE. Atau pasal 14, 15, UU Nomor 1 Tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan, minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok: bisakah Pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur—ini ujian ketiga.
Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari sekadar persoalan partai politik.
Untuk partai politik sendiri, perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran Negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya.
Sudah saatnya pembiayaan partai politik itu dhitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat: ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, salah satu reform-nya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik.
Tanggapan Capres Prabowo Subianto
Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak.
Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Jokowi dictator, Anda tidak mungkin jadi gubernur.
Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya. Kita oposisi. Anda terpilih.
Tanggapan Capres Ganjar
Saya jadi tidak enak mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak, karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi, yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada. Suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi. Sumber rekrutmen kader. Pendidikan politik.
Kebetulan saya pernah menjadi Ketua Pansus UU Partai Politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan—saat itu tida terlalu banyak yang setuju. Maka, Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja, kok.
Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting pendidikan politik pada masyarakat itu lah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa.
Respons Anies atas Prabowo dan Ganjar
Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi maka selalu ada pandangan, perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu, oposisi itu, penting. Dan sama-sama terhormat.
Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan, bahwa tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis. Tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis. Kekuasaan lebih dari soal uang. Kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.
(Rob/parade.id)
