Jumat, Juli 4, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Karang Taruna Tantang Karutan Membuktikan Klaimnya Tidak Ada Perlakuan Istimewa di Rutan

redaksi by redaksi
2025-03-27
in Hukum, Sosial dan Budaya
0
Karang Taruna Tantang Karutan Membuktikan Klaimnya Tidak Ada Perlakuan Istimewa di Rutan

Foto: dok. istimewa

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Ketua Karang Taruna Makassar, Muhammad Zulkifli, menantang Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Makassar untuk membuktikan klaim bahwa tidak ada perlakuan istimewa, apalagi ada peredaran HP di dalam rutan. Zulkifli bahkan bersedia mempertaruhkan  apa pun jika tuduhannya tidak terbukti

“Saya tantang Karutan Makassar. Jika saya bisa membuktikan adanya HP di dalam rutan, maka dia harus mundur dari jabatannya dan keluar dari ASN. Begitu juga dengan petugas-petugasnya yang terlibat harus diganti semua,” tantang Zulkifli lewat keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (27/3/2025).

Related posts

Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

“Jika saya salah, saya siap bertanggung jawab,” imbuh Zulkifli.

Menurutnya, pada hari yang sama dengan rilis pernyataan pihak rutan yang menyebut tidak ada HP, Zulkifli mengaku justru memiliki bukti sebaliknya. “Saya punya bukti rekaman, video, dan saksi termasuk saksi seorang aparat yang bisa menunjukkan adanya penggunaan HP oleh warga binaan,” akunya.

Lebih lanjut, Zulkifli menantang Karutan untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta dan membuktikan temuan ini langsung di hadapan Menteri Pemasyarakatan.

“Jika dia berani, ayo kita bawa saksi, bukti, dan semua pihak yang mengetahui kebenarannya. Saya yang akan membiayai tiket pesawatnya Karutan. Jadi, kalau setuju maka silakan karutan buat pernyataan terbuka juga,” tantangnya lagi.

Zulkifli menyoroti lemahnya pengawasan di Rutan Makassar bahkan lapas yang menurutnya gagal memberikan efek jera bagi narapidana.

“Seharusnya rutan atau pun lapas menjadi tempat pembinaan, sekaligus tempat untuk mensukseskan upaya pemerintah memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, bukan malah menghacurkan tujuan itu dan menjadikan rutan sebagai tempat yang nyaman bagi pelaku kejahatan,” harapnya.

“Kami ini sangat kecewa karena polisi susah-susah menangkap, jaksa sudah memberi tuntutan, hakim sudah memberi vonis dengan harapan agar pelaku bisa jera dan merenungi kesalahannya tetapi semua itu malah dihancurkan oleh ketidakbecusan petugas rutan atau pum lapas dalam mengawasi warga binaan sehingga mereka yang dulunya ditangkap karena melakukan bisnis kejahatan malah menjadikan rutan atau lapas sebagai tempat paling aman untuk kembali mengendalikan bisnis jahat itu dari dalam penjara termasuk bisnis narkoba,” terangnya.

Ia juga menyinggung kasus besar seperti Freddy Budiman, di mana narkoba tetap bisa diedarkan karena akses komunikasi yang tidak terputus dari dalam penjara.

“Kalau pemerintah serius ingin menghentikan kejahatan di dalam rutan, maka pastikan tidak perlakuan khusus termasuk peredaran alat komunikasi ilegal di dalam rutan atau pun lapas, kecuali tegas,” harapnya.

Zulkifli berharap Menteri Pemasyarakatan turun tangan langsung untuk menangani permasalahan ini.

“Saya tidak ingin bicara dengan Kanwil, karena bisa saja ada kongkalikong antara mereka. Saya ingin pembuktian ini langsung di hadapan menteri terkait termasuk Menko Polhukam agar ada tindakan tegas, termasuk pencopotan pejabat yang lalai dalam tugasnya,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Tags: #HukumKarang Taruna Makassar
Previous Post

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak UU TNI Aksi di Depan DPR RI

Next Post

DPR Dorong Kemenkes Maksimalkan Layanan Kesehatan untuk Pemudik Lebaran 2025

Next Post
Netty Aher Minta Kemenkes Periksa RSUD Subang yang Tolak Pasien Hamil hingga Meninggal

DPR Dorong Kemenkes Maksimalkan Layanan Kesehatan untuk Pemudik Lebaran 2025

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03
Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Waspada! Buku Terjemahan Bisa Menjadi Ladang Lahirnya Tafsir Ekstrem

2025-06-30
Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

2025-06-29
Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

2025-06-28

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

    KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In