Jakarta (PARADE.ID)- Ekonom Faisal Basri mengingatkan soal RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada pemerintah maupun kepada publik (masyarakat). Bahwa, jika RUU ini disahkan menjadi UU, Faisal khawatir (masyarakat) akan menjadi (korban) represif oleh Pemerintah atas nama investasi.
“Represi kian menjadi-jadi. Rakyat yang memperjuangkan haknya melawan kepentingan korporasi ditangkapi,” kata dia, Minggu (30/8/2020), di akun Twitter-nya.
Perlu diingat, di tengah pagebluk seperti ini, rasa-rasanya Pemerintah diingatkan sebaiknya konsen penuh untuk menanganinya—menekan angka kasus yang setiap hari ada bahkan meningkat.
“Sementara itu, urus wabah COVID-19 tambah tak karuan,” sentilnya.
Sebagaimana yang diketahui, bahwa RUU Cipta Kerja ini mayoritas ditolak tergas oleh para buruh. Selain akan merugikan pihak buruh secara keseluruhan, RUU ini juga bertentangan dengan hak-hak dasar buruh, seperti cuti melahirkan dan lain sebagainya.
Serikat yang menolak RUU itu misalkan saja datang dari KSPI. Serikat Pimpinan Said Iqbal ini, di mana belum lama ini melakukan unjuk rasa bersama ribuan buruh lainnya, menegaskan bahwa menolak RUU ini secara tegas.
Namun demikian, RUU yang dikatakan hasil pemerintah ini masih diyakini buruh bahwa bisa berubah kalau para Anggota Dewan memperhatikan betul setiap poin yang dianggap merugikan kaum buruh.
(Robi/PARADE.ID)