Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Korwil DKI Jakarta Faisal Mahtelu mengkritisi adanya rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan dilakukan oleh DPR RI—Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Pemerintah dan DPR dinilai melanggar konstitusi jika buru-buru dalam mengesahkan RKUHP yang hingga sekarang belum ada sedikit pun pembahasan secara terbuka. RKUHP harusnya dibahas ulang, bukannya langsung disahkan,” kata dia, dalam keterangannya, kepada parade.id, Selasa (21/6/2022).
Ia merasa, apa yang sedang terjadi atas hal itu adalah praktik inkonstitusional—dipraktikan oleh pemerintah dan DPR melalui pengesahan RKUHP, karena tidak ada sedikit pun transparansi dan partisipasi publik soal pembahasan itu.
RKUHP menurutnya juga telah menutup ruang demokrasi anak bangsa. Dimana pemerintah semakin memperlebar kekuasaan yang hampir tiada batasnya.
“Secara Kolektif, masyarakat masih berpegang pada draf tahun 2019. Draf inilah yang menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota.”
Artinya, kata dia, jika kemudian pemerintah dan DPR tidak lakukan pembahasan sebelumnya terkait RKUHP maka sudah tentu ini akan menjadi sebuah polemik baru yang kemungkinan besar memicu hadirnya gerakan massa besar dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa serta pemuda.
“Kami akan terus mengawal setiap kebijakan Pemerintah dan DPR, khusus rencana pengesahan RKUHP oleh pemerintah dan DPR yang dinilai melenceng dari UU,” pungkasnya.
Berikut adalah pasal-pasal yang dinilai kontroversial di RKUHP dan dianggap bisa membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia.
1. Pasal penghinaan ke presiden
Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 218 RKUHP. Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah Konsitusi dengan alasan warisan kolonial dan melanggar kesamaan di depan hukum. Selain itu, pasal penghinaan presiden-wakil presiden bakal menimbulkan konflik kepentingan. Sebab yang akan memproses hukum adalah kepolisian yang merupakan bawahan presiden.
2. Pasal penghinaan terhadap pemerintah
Pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah diatur dalam Pasal 240 RKUHP. Rancangan aturan itu menyebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah yang berakibat kerusuhan. Ancaman hukumannya adalah 3 tahun penjara dan denda paling banyak kategori IV.
3. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara
Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara pada Pasal 353 RKUHP dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Pasal 354 RKUHP lebih parah. Dia mengatakan pasal itu mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan dan lembaga negara melalui media elektronik.
4. Hukum yang hidup
Pasal 2 ayat (1) dan pasal 598 mengatur tentang hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, masyarakat bisa dipidana bila melanggar hukum yang berlaku di suatu daerah. Pasal ini dikhawatirkan akan memunculkan kesewenang-wenangan dan peraturan daerah yang diskriminatif.
5. Kumpul Kebo
Pasal RKUHP tentang kumpul kebo diatur dalam pasal 417 ayat 1. Pasal itu mengatur setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling alam 1 tahun atau denda kategori II.
7. Demonstrasi
Mengenai unjuk rasa, diatur dalam Pasal 273 draf RKUHP. Pasal 273 menyebutkan pihak yang melakukan unjuk rasa, pawai atau demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum paling lama 1 tahun.
(Irf/PARADE.ID)
