Jakarta (parade.id)- Kontroversi pemecatan yang terjadi di Jakarta Islamic Center (JIC) membuat tokoh masyarakat Muchtar Beni Biki ikut berkomentar dan secara tegas mengkritik tindakan yang dinilainya arogansi kekuasaan. Dalam keterangannya, Beni sebagai keluarga korban Tanjung Priok mendesak pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap keputusan yang menurutnya bermasalah.
“Saya sangat prihatin atas kabar kejadian itu (pemecatan) oleh salah satu pimpinan di Islamic Center Jakarta (JIC),” tegas Beni, kepada media Senin (22/9/2025). Ia menyebut sikap arogansi yang ditunjukkan sangat tidak sesuai dengan semangat reformasi yang telah berkembang sejak era Gus Dur hingga pemerintahan Prabowo saat ini.
Yang paling mengkhawatirkan, Beni mempertanyakan kabar prosedur pemecatan yang kabarnya tidak jelas. “Keputusan yang telah dibuat dengan hasil yang saya tidak tahu prosedurnya modelnya bagaimana,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Setahunya, kewenangan semacam ini seharusnya berada di tangan gubernur, bukan pimpinan JIC yang bertindak secara sepihak. “Prosesnya itu tidak terkesan, tidak dianggap sebagai bentuk arogansi yang dilakukan oleh salah satu pimpinan,” kritiknya.
Beni mengingatkan bahwa berdirinya JIC bukanlah hasil kerja satu pihak saja. “Penuh perjuangan, penuh dengan tenaga, pikiran dan darah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam se-Jakarta,” tegasnya.
Ia menyayangkan jika pemecatan ini hanya karena perbedaan pandangan atau mazhab. “Tidak salah kalau hal yang dilakukan itu yang terkesan terburu-buru hanya karena pandangan yang berbeda, hanya persoalan mazhab yang berbeda, saya pikir itu sudah tidak zamannya lagi,” ujarnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada dampak pemecatan terhadap hubungan antar-organisasi Islam. Beni menekankan pentingnya menjaga harmoni antara NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas lainnya.
“Hubungan-hubungan NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan ormas-ormas yang lain itu harus dijaga betul, itu harus dikondisikan semaksimal mungkin dalam suasana politik yang berkembang di Jakarta,” tegasnya.
Beni mengusulkan tiga langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah: verifikasi ulang keputusan pemecatan, tabayun atau klarifikasi menyeluruh, dan dialog untuk mencari solusi .tanpa ada pihak yang tersakiti
“Mudah-mudahan ini bisa dijadikan hikmah, bisa dijadikan satu kesempatan untuk berdialog sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terlukai dan tidak ada yang bersikap arogan,” harapnya.
Hingga kini, pihak JIC dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan tokoh masyarakat ini.*
