Jakarta (parade.id)- Komisi Palestina dalam Organisasi Parlemen Asia terbentuk. Fadli Zon pimpin sidang dalam pembentukannya.
“Sbg Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023. Sy terpilih menjadi Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Asia,” Demikian diungkapkannya, Selasa (28/11/2023), lewat akun Twitter-nya.
“Sbg Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023. Sy terpilih menjadi Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Asia. membentuk komisi khusus terkait Palestina yang dapat berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen yang efektif untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina,” ia melanjutkannya.
Ia memimpin terbentuknya Komisi Palestina dalam Parlemen Asia ini dengan menekankan urgensi situasi Palestina sekarang.
“Sebagai pimpinan sidang mengetok palu sekaligus mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina.”
Menurut Fadli, parlemen sebagai representasi rakyat, harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Untuk itu, kami mengajak parlemen negara-negara Asia yg tergabung dalam APA bersama bersatu menolak dan melawan penjajahan Israel,” ajaknya.
Pada sidang ini, sejumlah parlemen menyampaikan pandangan terkait pentingnya upaya parlemen APA mendukung kemerdekaan Palestina. Hadir pula dalam sidang ini Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ali Feisal, yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.
“Gigihnya perjuangan @DPR_RI dalam mendorong upaya diplomasi parlemen mendukung kemerdekaan Palestina mendapatkan apresiasi dari parlemen negara-negara Asia yg hadir. Indonesia diminta menjadi Rapporteur dalam Komisi Palestina ini.”
Ia juga mengutuk standar ganda dan kemunafikan negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia dan demokrasi, namun diam seribu bahasa saat merespon kekejaman Israel terhadap Palestina.
“Israel secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil termasuk wanita dan anak-anak. Sudah lebih 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu terluka. Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia,” tekannya.
“Ini semua tindakan biadab, di luar kemanusiaan bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak azasi manusia,” ia menekankan kembali.
Ia menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia, dalam mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina.
“Gencatan senjata yg bersifat sementara saat ini di Gaza tak akan efektif menghentikan kejahatan perang Israel kecuali gencatan senjata permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan.”
Dalam sidang APA, ia mengajak parlemen Asia yang hadir untuk melakukan upaya bersama mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk.
(Rob/parade.id)
