Jakarta (PARADE.ID)- Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyarankan penggunaan perangkat teknologi informatika untuk perbaikan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Karena dampak Covid-19, menurut dia, membuat perubahan dan kesinambungan bagi pemerintah Indonesia menjadi melek dengan dunia digital serta melek dengan perkembangan teknologi informatika.
“Perubahan dan kesinambungan yang drastis ini harusnya diadopsi atau menjadi pertimbangan yang serius oleh pemerintah kita,” kata dia, dalam diskusi daring dalam akun YouTube LIPI di Jakarta, Jumat.
Setelah Covid-19 datang, kata dia, kita dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga banyak hal yang kini dijembatani dengan perangkat IT. “Pertemuan (memakai jejaring) Zoom ini luar biasa menjembatani kita untuk menerima dan memberi dalam ilmu pengetahuan seperti ini,” kata dia.
Dalam diskusi memakai jaringan Zoom dan perangkat-perangkat TI lain, masyarakat bisa mendapat petunjuk yang jelas berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang mudah dipahami dan mengikat seluruh bangsa Indonesia.
“Sehingga kita merasakan ada kepastian dalam melaksanakan protokol kesehatan tadi. ‘Oh, saat ini tidak boleh ke pasar, bolehnya dengan menjaga jarak. Oh, kita tidak boleh kerumunan’. Khan begitu satu contoh,” kata dia.
Namun, ada fenomena pula yang terjadi ketika Covid-19 itu datang. Ia menyaksikan itu dalam komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia mengatakan itu adalah silang sengkarut dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Silang sengkarut dalam membuat kebijakan antara pemerintah pusat dan provinsi, dan juga kabupaten/kota. Nah ini khan tidak elok untuk dilihat karena masyarakat jadi bingung menerjemahkan semua peraturan itu. Gubernur mengatakan apa, lalu pusat memutus untuk tidak boleh diturutkan. Nah ini khan (menimbulkan) kebingungan tersendiri,” kata Siti.
Peristiwa itu harus menjadi pembelajaran (lesson learn) tersendiri yang sudah menjadi fenomena yang disaksikan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.
Menurut dia, yang sudah biarlah sudah terjadi. Namun poin pentingnya adalah dalam menyimpulkan suatu kebijakan haruslah sinkron. Untuk itu, pemanfaatan IT menjadi penting.
Karena ujung kebijakan publik itu adalah pengguna yaitu rakyat. Maka, kata dia, tentu yang dipikirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat.
“Dalam memahami kebijakan pemerintah, ada pembelajaran yang sangat berharga, menurut saya, bagus sekali untuk digaris-bawahi. Mudah-mudahan mengubah pola pikir pengambil kebijakan, untuk membuat satu kebijakan yang sinkron,” kata dia.
(antara/PARADE.ID)
