Jakarta (parade.id)- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka punya sisi yang layak diapresiasi. Namun ia juga menyoroti korupsi di sejumlah program dan kemunduran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyampaikannya dalam diskusi “Indonesia yang Kita Wariskan: Keadilan, Demokrasi, dan Kesejahteraan” di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (19/10/2026), diunggah di kanal YouTube-nya.
Mahfud mengaku kritiknya selama ini lahir dari rasa cinta pada negara. “Saya cinta kepada bangsa dan negara ini karena kita akan mewarisinya. Tapi saya juga memberi apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai pemerintah,” ujarnya.
Ia mencontohkan frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo yang kini menurun, padahal sebelumnya sempat dikritik habis-habisan. “Belum dua tahun sudah 47 kali ke luar negeri. Sekarang Pak Prabowo sudah jarang ke luar negeri. Itu artinya Pak Prabowo mendengar kritik, cuma pura-pura marah saja kalau dikritik,” kata Mahfud.
Mahfud juga menilai Prabowo mengubah konfigurasi politik dalam sebulan terakhir. Orang-orang yang berpotensi menimbulkan goncangan, katanya, ditempatkan di posisi tertentu seperti Wantimpres atau badan lain. “Itu bukan hadiah politik. Itu cara untuk mengendalikan orang: kamu ada di bawah kendali saya sepenuhnya, jangan main-main,” ujarnya. Menurutnya, langkah itu memang sudah waktunya dilakukan agar pemerintahan berjalan baik.
Mahfud memuji keberanian Prabowo menertibkan lahan yang dikuasai secara tidak sah demi menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Namun ia mengkritik lemahnya pengawasan. “Beliau tegas memerintahkan, tapi kendali ke bawah lepas. Beliau tidak detail sehingga pelanggaran dan korupsi di bawah banyak,” katanya.
Soal program makan bergizi gratis (MBG), Mahfud mengatakan kritik soal korupsi dulu justru dibalas tudingan miring. “Kita dibilang antek asing, dibilang londo ireng. Kita kritik terus MBG-nya: silakan Pak jalan, tapi korupsinya luar biasa,” ucapnya. Ia mengapresiasi sikap Prabowo yang akhirnya menyerahkan temannya sendiri ke penegak hukum. Untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ia meminta pengawasan ketat, terutama terhadap korupsi.
Atas penilaian para narasumber, Mahfud menyebut rata-rata nilai pemerintahan sekitar empat. “Kalau di kuliah, ini belum lulus. Harus mengulang ujiannya dulu,” ujarnya.
Mahfud turut menyoroti penanganan karhutla. Menurutnya, pada 2015-2024 era Presiden Joko Widodo tidak pernah ada protes dan bahaya seperti sekarang. “Terjadi kemunduran yang sangat signifikan,” ujarnya. Ia mengenang rapat kabinet tahunan setiap Februari, ketika BMKG memaparkan prakiraan titik panas dan daerah rawan. Menurutnya, pada masa itu presiden bahkan mengancam mencopot pangdam dan kapolda bila daerahnya gagal mengatasi asap. “Sekarang saya tidak pernah mendengar ada koordinasi seperti itu,” katanya.
Ia juga mengkritik dugaan korupsi dana bencana. “Rakyat sedang sengsara, dan yang disediakan APBN untuk menanggulangi bencana malah dikorupsi secara besar-besaran. Apa tidak gila itu?” ujar Mahfud.
