Jakarta (parade.id)- Kemarin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bertemu pimpinan Komnas HAM beserta jajaran. Dalam pertemuan itu keduanya membahas perhatian khusus oleh Komnas HAM tentang perubahan iklim, upaya mitigasi iklim dan langkah-langkah penerapan perdagangan karbon yang dinilai berpotensi memberi pengaruh pada HAM.
” Kebijakan Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan pada masyarakat, membangun Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan serta mampu berdaya saing di dunia internasional dengan sosok yang kokoh di mata internasional. Terkait perubahan iklim, untuk pemenuhan NDC terdapat nilai ekonomi karbon di situ, yang juga harus diambil sebagai opportunity untuk masyarakat,” kata Siti.
Sementara terkait JET yang disoroti Komnas HAM, bahwa dalam agenda iklim KLHK bekerja bersama-sama semua Menteri terkait pemangku pengendali iklim seperti Menteri ESDM, Pertanian, Industri, Kelautan dan Menteri Perhubungan. Khusus tentang JET sedang ditangani dan juga dekarbonisasi telah dirintis oleh Kementerian BUMN dan tentu saja ESDM.
“Untuk itu, maka semua catatan Komnas HAM menjadi perhatian kami dan akan dibicarakan pada diskusi-diskusi teknis bersama lintas kementerian tersebut,” tambah Siti, di akun Twitter-nya.
Selain menaruh perhatian di atas, Komnas HAM kata Siti memberi apresiasi kepada Pemerintah atas kinerja dalam alokasi akses kelola hutan sosial kepada masyarakat lebih dari 5,3 juta hektar. Juga telah adanya hutan adat yang telah menjadi catatan Komnas HAM sejak lama.
“Saat ini sudah ada 108 SK untuk masyarakat adat dan sedang berproses penyelesaian untuk sebanyak 55 SK lagi yang akan selesai. Saat ini telah ada rencana operasional untuk Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta beberapa agenda lain yang dilakukan lintas kementerian,” terangnya.
Pada akhir pertemuan, disepakati untuk dapat dibangun kerjasama erat antara Komnas HAM dan KLHK, serta akan dilakukan diskusi reguler dalam bentuk Kelompok Kerja KLHK dan Komnas HAM.
(Rob/parade.id)
