Rabu, Juli 16, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Muhammadiyah: Tolak RUU HIP Ganti Nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

redaksi by redaksi
2020-06-26
in Nasional, Politik
0
Muhammadiyah: Tolak RUU HIP Ganti Nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dimotori PDIP, akhirnya ditunda setelah menuai kecaman luas. PDIP, lalu mengusulkan nama RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Usulan itu juga pernah disampaikan oleh MPR RI dengan catatan mengubah isi RUU yang dinilai mengotak-atik Pancasila, dan cukup fokus menjadi payung hukum BPIP.

Related posts

Pasar Pramuka Pojok Akan Menjadi Saksi Tumbangnya Kejahatan Jokowi

Pasar Pramuka Pojok Akan Menjadi Saksi Tumbangnya Kejahatan Jokowi

2025-07-16

Soenarko: Rakyat Harus Bersatu Melawan “Kekuatan Busuk” yang Lindungi Pemalsuan Ijazah

2025-07-15

Merespons itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyerukan RUU HIP harus dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan jangan sampai diubah nama.

“Jangan ada pihak tertentu mengajukan UU lain dengan nama yang berbeda, tetapi isinya sama dengan RUU HIP ini. Seperti misalnya mengajukan RUU lain yang namanya RUU tentang BPIP,” ucap Abdul Mu’ti dalam diskusi RUU HIP yang digelar Demokrat secara virtual, Jumat (26/6).

Muhammadiyah menilai RUU HIP yang ingin menafsirkan Pancasila jadi UU, tidak penting dan tidak dibutuhkan sehingga harus disetop pembahasannya, dan dicabut dari Prolegnas.

“Jangan sampai saat UU itu dibuat yang muncul kekacauan hukum, dan yang muncul adalah permasalahan yang ada di masyarakat. Kita sudah sama-sama melihat bersama RUU HIP ini alih-alih mendatangkan ketertiban dan kepastian hukum, tapi yang terjadi justru adalah kekacauan dan itu berpotensi membuka kembali polemik persoalan,” bebernya.

Belum lagi soal TAP MPRS Pembubaran PKI yang secara sengaja tak dimasukkan sebagai konsideran dan baru disetujui karena menuai protes. Juga soal tak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan.n lama yang seharusnya sudah kita akhiri,” bebernya.

Mu’ti lalu menyoroti sikap pemerintah yang minta RUU ini ditunda tapi menurut info yang dia terima DPR belum menerima surat penundaan tersebut. Meski, menurut ketentuan, jika 60 hari surat belum diterima, RUU itu dengan sendirinya akan berhenti jika tidak ada surpres.

“Tapi 60 hari waktu yang lama, 60 hari bukan waktu yang singkat. Sehingga yang kita saksikan bersama dalam 2 3 hari terakhir ini, gelombang aksi unjuk rasa tidak bisa dihindari dan itu tidak perlu terjadi ketika DPR melakukan pembahasan agar RUU HIP dihentikan pembahasannya,” kata Mu’ti.

“Masih ada berbagai kecurigaan dari berbagai elemen masyarakat menganggap bahwa ada pihak yang buying time, mengulur waktu,” imbuhnya.
(Kumparan/PARADE.ID)

Tags: #Muhammadiyah#Nasional#Pancasila#RUUHIPpolitik
Previous Post

AHY: Pancasila Harus Dipelihara dan Diperjuangkan

Next Post

Sultan Pontianak Sebut Siap Perang Bila RUU HIP Disahkan

Next Post
Sultan Pontianak Sebut Siap Perang Bila RUU HIP Disahkan

Sultan Pontianak Sebut Siap Perang Bila RUU HIP Disahkan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pasar Pramuka Pojok Akan Menjadi Saksi Tumbangnya Kejahatan Jokowi

Pasar Pramuka Pojok Akan Menjadi Saksi Tumbangnya Kejahatan Jokowi

2025-07-16

Soenarko: Rakyat Harus Bersatu Melawan “Kekuatan Busuk” yang Lindungi Pemalsuan Ijazah

2025-07-15
Said Didu Serukan Gerakan Selamatkan Bangsa dari ‘Raja Bohong’

Said Didu Serukan Gerakan Selamatkan Bangsa dari ‘Raja Bohong’

2025-07-15

Roy Suryo Ungkap Temuan Lima Ijazah Asli UGM Angkatan 1985

2025-07-15
TPUA Desak Bareskrim Lanjutkan Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

TPUA Desak Bareskrim Lanjutkan Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

2025-07-15

Kejanggalan Kenaikan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan Laporan Jokowi

2025-07-15

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Disebut Sengsara karena Pulang ke Indonesia, Ini Kata Ricky Elson

    Disebut Sengsara karena Pulang ke Indonesia, Ini Kata Ricky Elson

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Melawan Racun Radikalisme di Media Sosial: Strategi Kontranarasi BNPT di Era Digital

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pakar Hukum Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cara Cek dan Pihak Ketiga yang Terkoneksi dengan Akun Twitter

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In