Poso (PARADE.ID)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Poso bersama organisasi Islam lainnya melakukan aksi damai menolak RUU HIP. Ketua MUI setempat hadir, yakni KH. Arifin Tuamakan.
Beliau sempat menyampaikan pendapatnya. Di antaranya beliau mengatakan bahwa aksi hari ini merupakan aksi menyelamatkan Pancasila dari antek-antek komunis.
“Oleh karenanya itu kami menentang atas RUU HIP yang dilakukan oleh pemerintah,” demikian informasi yang didapat parade.id, Jumat (26/6/2020).
MUI menentang inisiator sehingga lahirnya RUU kontroversial tersebut. Dan meminta kepada piha-pihak terkait untuk dapat meresponnya dengan segera mungkin.
Ustaz Sugianto, masih dalam pihak MUI, menyatakan hal sama bahwa menolak RUU HIP. Ia meminta Anggota Dewan menghentikan seluruh pembahasan mengenai RUU tersebut.
“Serta mendesak Pimpinan DPR RI mengelurkan RUU HIP dari Prolegnas. Mengawal dan mendukung penuh Makhlumat MUI yang berhubungan dengan RUU HIP,” demikian katanya.
Ia juga mendesak aparat hukum untuk bisa mengusut tuntas inisiator konseptor RUU HIP yang telah membuat kegaduhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menolak kriminalisasi para pencari keadilan yang mengkritik penguasa.
“Mendesak DPR sesuai UUD 1945 dan Mendorong MK dan MPR agar segera menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo apa bila terbukti memberi peluang atau mengubah Pancasila menjadi Trisila Atau Eka Sila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis Cina.”
Ia pun menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat setia pada NKRI sekaligus mewaspadai dan melawan gerakan Komunis gaya baru yang berusaha bangkit dalam kehidupan bermasyarakat maupun jalur kekuasaan.
“Harapan kami agar seluruh anggota saat ini untuk bersedia menanda tangani sebagai bentuk dukungan atas tuntutan kami ini.”
MUI dan ormas Islam lainnya sempat melakukan longmarch, hingga pada akhirnya sampai ke DPRD setempat.
Perwakilan dari DPRD menerima mereka.
“Menerima dgn rasa hormat kedatangan saudara-saudara sekalian dalam forum ini dengan satu harapan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Memberikan kesempatan kepada perwakilan untuk menyampaikan aspirasi serta tuntutan,” Rommy S. Alimin, Wakil Ketua 2 DPRD.
Rommy mengatakan akan berupaya untuk menyampaikan tuntutan ini sampai ke tingkat pusat.
Selain dengan Rommy, mereka juga diterima oleh Muh. Yusuf, H. Usman Abd. Karim, Ma’Mur Lapido, Burhanudin Sapi’i, Iskandar Lamuka, Soeharto Kandar, Jemmy Tobanta, dan BSahir T. Sapeali.
Selain melakukan longmarch, mereka juga sempat mengadakan teatrikal. Membakara ban bekas, juga membakar bendera PKI.
Massa aksi berjumlah sekitar 200 orang. Berkumpul di Masjid Raya Poso sebagai titik start kegiatan.
(Robi/PARADE.ID)
