Jakarta (parade.id)- Ketua Umum KPBI Ilhamsyah kemarin, Jumat (4/11/2022), turut hadir dalam aksi unjuk rasa Partai Buruh dan atau KSPI di halaman Kemnaker, Jakarta. Ilhamsyah ikut berorasi saat aksi berlangsung.
Dalam orasinya, Boing, demikian sapaan akrabnya, menyinggung masa-masa perbudakan kaum buruh yang dilakukan oleh “majikan/pengusaha/pemodal”. Boing menyebut saat itu nasib buruh kelam, karena ada yang tak bergaji.
“Dari dulu dari masa perbudakan hingga masa kapitalisme orang-otang yang bekerja dan orang yang hidupnya habis untuk produksi tetapi tidak bisa menikmati hidup sebagai manusia. Contoh saat ini buruh harus menghabiskan 12 jam mengabdi kepada pemilik modal. Kita bangun pagi-pagi,” kata dia, mengawali orasinya.
“Sedari pagi buruh sudah harus mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Bekerja 8 jam kerja tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga buruy meminta lembur agar bisa menambah keuangannya,” ia melanjutkan.
Bahkan ata dia, belasan jam buruh menghabiskan waktu mengabdi kepada perusahaan. Tapi yang didapatkan hanya cukup bertahan hidup.
Boing kemudian menyinggung anggota dewan, yang menurutnya belum pernah mendengar ada partai di parlemen membahas kenaikan upah untuk buruh. Padahal tiap tahun kata dia buruh—setiap tahun melakukan aksi untuk kenaikan upah.
“Parpol tidak ada karena mereka di sana adalah parpol yang diinisiasi oleh para pengusaha itu sendiri sehingga tidak mungkin mereka berjuang untuk kita. 60 persen anggota DPR adalah pengusaha,” paparnya.
Ada beberapa parpol yang menurutnya selalu diinisiasi, dibangun oleh para cukong.
“Misal NasDem, Perindo, dan umumnya dikelola oleh segelintir orang. Kita disebut partai dinasti,” katanya.
Atas hal itu, ia kemudian menceritakan ihwal lahirnya Partai Buruh. Lahir karena tidak ada parpol yang membela buruh di parlemen.
“Kita yakin Partai Buruh akan naik karena kita ini kelas pekerja. Kita nanti memilih yang diusung oleh partai Buruh itu sama seperti kita menyiapkan backing kita di parlemen. Memperjuangkan kepentingan rakyat dan Buruh seperti tanah kita yang diambil dan lainnya,” katanya.
Buruh, kata dia, butuh banyak backing di parlemen dan di istana. Maka buruh harus yakin dan percaya diri untuk berjuang di parlemen.
“Kita tidak akan membiarkan memberi tiket untuk orang lain sehingga tidak ada lagi kursi 60 persen adalah pengusaha,” tegasnya.
Dalam orasinya, ia juga menyinggung Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). UU yang menurutnya adalah dasar upah murah dan menjadi dasar PHK—di mana akan mudah diganti kalau 60 persen kelas pekerja.
“Tidak sulit. Sangat mungkin terjadi. Ini ikhtiar terbaru untuk mewujudkan Indonesia sejahtera,” yakinnya.
(Rob/parade.id)
