Jakarta (parade.id)- Usep Hasan Sadikin, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), secara tegas menolak upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Menurutnya, menjadikan Soeharto pahlawan berarti menolak prinsip demokrasi yang sejati.
Usep menegaskan standar negara demokrasi menurut lembaga internasional seperti Freedom House mencakup pemilu yang bebas dan adil, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Ia mengkritik Orde Baru yang menjadikan pemilu hanya sebagai “pura-pura pemilu” tanpa kebebasan dan keadilan.
Fakta penting yang diungkapnya:
– Pemenang pemilu lima tahun sebelum pemilu sudah ditentukan, yaitu Golkar dengan suara antara 70-90%.
– Tidak ada mekanisme valid seperti jajak pendapat atau quick count, sehingga pemilu era Orde Baru lebih mirip rekayasa.
– Orde Baru menghancurkan multipartai dan ideologi yang berbeda, sehingga hanya Golkar didominasi layaknya negara satu partai.
– Ideologi komunisme dan bahkan Islam secara sistematis dibungkam, membuat partai ideologis sulit tumbuh hingga kini.
– Politik dibuat sebagai sesuatu yang busuk dan tidak penting sehingga rakyat didorong untuk “kerja saja”.
– Soeharto jadi contoh korupsi politik akut karena menyatukan kekuasaan negara dan pemerintahan demi kepentingan pribadi dan kroni.
Usep juga membantah mitos stabilitas ekonomi di masa Soeharto dengan menyatakan tidak ada negara sebesar dan sesulit Indonesia yang bisa maju dengan cara membungkam politik seperti Orde Baru. Ia membandingkan dengan Tiongkok dan Vietnam yang berbeda basis sosial-budayanya.
Menurutnya, data indeks kebebasan politik dan demokrasi Indonesia terus menurun seiring waktu, berbanding lurus dengan ekonomi yang tidak membaik signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengekangan kebebasan justru menjerumuskan bangsa.
Kesimpulan tajam Usep: Soeharto adalah tokoh penting sebagai Presiden kedua RI, namun tidak layak disebut pahlawan. Pahlawan sejati adalah mereka yang memerdekakan rakyat untuk bersuara, bukan membungkam dan menakut-nakuti.
Dia menutup dengan penegasan bahwa dirinya paling menolak Soeharto dijadikan pahlawan demi menjaga nilai demokrasi dan keadilan.
Di atas disampaikan Usep saat menjadi salah satu pembicara di Konferensi Pers Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Jumat (31/10/2025), yang diadakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan.
