Jakarta (PARADE.ID)- Perkumpulan Pemuda Indonesia (PERMINDO) mengadakan acara diskusi yang bertemakan “Refleksi 2 Tahun Kinerja Jokowi-Ma’ruf”, baru-baru ini di Jakarta. Diskusi publik ini diselenggarakan sebagai ajang berfikir bersama terkait kemajuan bangsa ke depan dan juga memberikan kritik membangun kepada Pemerintah.
Dalam acara diskusi, PERMINDO mengundang beberapa pemateri yang tidak hanya datang dari mahasiswa, melainkan juga akademisi. Di antaranya Muhammad Senanatha Ketua SEMMI Jakarta Pusat, Donny Manurung Ketua GMKI Jakarta, Badai Ahtadera Ketua Umum HMI Jakarta Pusat Utara atau tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta , dan DR. Sri Yunanto M.Si (Universitas Indonesia).
Dalam diskusi tersebut DR. Sri Yunanto mengatakan bahwa pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sekarang banyak perubahan dan tantangan yang telah dilalui oleh pemerintah. Besarnya tantangan tersebut karena pada awal masa jabatannya semua rancangan program kenegaraan yang telah disusun tidak pernah terpikirkan akan bencana pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara negara di dunia.
“Tidak luput juga akan bencana pandemi Covid-19 Pemerintah indonesia melakukan serangkaian akselerasi agenda kenegaraan dan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasai mengatasinya. Di antaranya melakukan PSBB dan PPKM, meski sejumlah kebijakan ini masih banyak kekurangan tetapi kebijakan ini juga mendapat apresiasi dari WHO,” kata dia.
Sementara itu, dari sudut pandang mahasiswa ada beberapa kritik yang dilontarkan dan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menjalankan roda pemerintahan.
Muhammad Senanatha Ketua SEMMI Jakarta Pusat mengatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah hari ini yang perlu kita soroti adalah kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Dimana awalnya tidak menggunakan dana dari APBN sekarang dikeluarkan kebijakan bahwa pembangunan kereta cepat tersebut dapat menggunakan dana ABPN menurutnya bahwa ini akan semakin membebankan rakyat dimana sekarang rakyat dalam keadaan susah akibat efek dari pandemic harus dibebankan lagi oleh pembangunan proyek nasional ini,” perhatiannya.
Selain itu Donny Manurung Ketua GMKI Jakarta mengatakan bahwa, di awal masa pandemi Covid-19 pemerintah Jokowi Ma’ruf dicatatnya sempat dianggap keras kepala karena tidak serius dalam menyikapi virus yang berasal dari Wuhan ini.
Para pembantu pemerintah, justru terkesan sepele dan melontarkan candaan terhadap virus ini.
“Tetapi berkat kerja keras pemerintah dan Kerja sama seluruh masyarakat Indonesia akhirnya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi-Ma’ruf seperti PSBB dan PPKM berhasil menekan laju penyebaran virus covid-19,” kata dia.
Meskipun laju pertumbuhan ekonomi kita sempat mengalamni guncangan yang cukup signifikan, tapi Indonesia mendapatkan apresiasi dari kalangan internasional yakni WHO.
Selain itu juga menurutnya, pemerintah hari ini juga perlu diberikan dukungan karena beberapa proyek pembangunan infrastruktur, juga beberapa berhasil dilakukan meskipun banyak dilakukan penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Oleh karena itu pencegahan korupsi di berbagai pelaksanaan proyek infrastruktur harus diperkuat,” terang dia.
Di lain sisi perwakilan dari HMI Jakarta Pusat Utara melihat bahwa ada kesalahan dalam melakukan komunikasi politik yang dilakukan oleh para pembantu presiden kepada masyarakat. Kesalahan komunikasi ini kata dia membuat banyak kegaduhan di masyarakat.
“Oleh karena itu harapannya ke depannya Presidsn dapat melakuka perombakan kabinet kerja dan meletakan orang orang yang lebih tepat dalam posisinya untuk membantu mewujudkan misinya dalam melakukan pembangunan nasional.
(Verry/PARADE.ID)
