Jakarta (PARADE.ID)- Belasan tokoh yang menamakan dirinya Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3), kemarin, menyatakan sikap terkait pembunuhan enam laskar FPI di salah satu hotel di Jakarta.
Pernyataan sikap dari TP3 di antaranya menyatakan bahwa pembunuhan 6 (enam) laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas HAM.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
“Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat dalam bentuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity),” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pembunuhan 6 (enam) laskar FPI disebit juga merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang no. 5 tahun 1998.
“Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2000.”
TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil 6 (enam) Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental atau fisik.
TP3 tampaknya menyesalkan Negara karena sampai saat ini belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 (enam) Laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga mereka.
“Bagi kami, ini adalah satu pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No. 13 tahun 2006 jo UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”
Mereka adalah Muhammad Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Busyro Muqoddas, Muhyidin Djunaedi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Abdul Chair Ramadhan, Habib Muhsin Al-Attas, Neno Warisman, Edy Mulyadi, Rizal Fadillah, HM Mursalim R, Bukhori Muslim, Syamsul Balda, Taufik Hidayat, HM Gamari Sutrisno, Candra Kurnia, dan Adi Prayitno.
(Rgs/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
