Jakarta (parade.id)- Diskusi publik “Pesta Rakyat” menuding proyek strategis nasional dan ekspansi investasi di Papua memperkecil ruang hidup masyarakat adat serta memperparah krisis agraria, lingkungan, dan HAM. Acara yang digelar Sabtu 30/5/2026 di Asrama Mahasiswa Yahukimo, Condet Jakarta Timur itu dihadiri FMN, GMKI Jakarta, LBH Jakarta, GMNI, AGRA, AMP, dan BEM Jentera.
Tera dari FMN membuka sesi diskusi pukul 17.30 WIB dengan menyoroti film “Pesta Babi” sebagai gambaran perlawanan warga Papua mempertahankan tanah adat. Ia menilai pembangunan dan investasi berpotensi mengurangi ruang hidup masyarakat adat. Rici dari AGRA mengaitkan persoalan Papua dengan krisis agraria nasional, mengkritisi PSN dan food estate yang dinilai menguntungkan pemodal besar. Kenaikan biaya produksi, katanya, menambah beban petani.
Vero dari AMP menambahkan pendekatan militer yang meningkat di Papua berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat adat, terutama perempuan Papua yang menghadapi keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, dan kekerasan berbasis gender. Kerusakan kawasan mangrove disebut mengancam kehidupan masyarakat pesisir.
Asfinawati menekankan keterkaitan militerisme, feodalisme, dan patriarki dalam praktik kekuasaan. Ia mengajak peserta membangun budaya kritis dan egaliter, mencontohkan solidaritas internasional dari perjuangan Timor Leste.
Sesi Mimbar Bebas pukul 19.30 WIB diisi orasi Alfred dari GMKI Jakarta yang mengkritik represi terhadap sipil, eksploitasi SDA, dan perampasan tanah adat. Ia mendorong penguatan solidaritas untuk keadilan sosial dan HAM.
Kesimpulan diskusi: narasumber sepakat solidaritas antara mahasiswa, petani, masyarakat adat, dan organisasi rakyat perlu dibangun untuk melawan ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM di Papua.*
