Rabu, Februari 11, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Pimpinan DPRD Tolak Reklamasi Ancol Jika untuk Kepentingan Komersil

redaksi by redaksi
2020-07-07
in Nasional, Politik
0
Pimpinan DPRD Tolak Reklamasi Ancol Jika untuk Kepentingan Komersil
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Pimpinan DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan akan menolak dengan keras reklamasi Ancol sekitar 155 hektare (ha) jika untuk kepentingan komersil seperti 17 pulau reklamasi sebelumnya.

Zita mengatakan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI ingin mendengarkan dahulu klarifikasi Gubernur Anies mengenai penerbitan izin atas reklamasi perluasan kawasan Ancol, Jakarta Utara tersebut.

Related posts

Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

2026-02-09
Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia

Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia

2026-02-09

“Kita lihat dulu pak Gubernur Anies nambah reklamasi ini apa isinya, kalau isinya sama persis kayak dulu-dulu mungkin kita engga sepakat,” kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Untuk saat ini, Zita mengatakan, pihaknya menyambut baik Pemprov DKI yang akan membangun Museum Internasional Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol Timur seluas 20 ha yang sudah menjadi daratan.

“Kita lihat di kawasan Ancol memang untuk masjid sebagainya terbatas, tidak ada simbol-simbol itu. Kalau Pak Gubernur ingin membuat museum nabi tentu kami dukung,” ujar dia.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) itu mengatakan tolak ukur Fraksi PAN ialah soal keberpihakan pada masyarakat, jika reklamasi untuk kepentingan publik, maka PAN akan mendukung dan bila sebaliknya partai akan menolak keras.

“Reklamasi yang dulu ditolak karena keberpihakan dengan ekonomi atas. Kalau reklamasinya untuk menengah ke bawah, boleh kita lihat dulu rencana pak gubernur seperti apa,” ungkapnya.

Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, setelah nantinya reklamasi diperuntukkan untuk publik, Zita menyarankan agar masuk wisata Ancol dikenakan tarif dengan harga cuma-cuma.

“Saya salah satunya mengusulkan agar warga masuknya gratis, kecuali masuk wahana itu oke (berbayar). Usulan rumah susun nelayan itu bagus,” tuturnya.

(Antara/PARADE.ID)

Tags: #DKI#DPRD#Nasional#Reklamasipolitik
Previous Post

30.785 Pasien Sembuh dari 66.226 Positif Covid-19

Next Post

Hampir 700.000 Kasus, India Negara Ketiga Paling Terpukul Corona

Next Post
Hampir 700.000 Kasus, India Negara Ketiga Paling Terpukul Corona

Hampir 700.000 Kasus, India Negara Ketiga Paling Terpukul Corona

Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

2026-02-09
Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia

Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia

2026-02-09
Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Hadapan MUI

Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Hadapan MUI

2026-02-09
Prabowo Sediakan Lahan 4.000 M² di Bundaran HI untuk MUI

Prabowo Sediakan Lahan 4.000 M² di Bundaran HI untuk MUI

2026-02-09
Khotbah Jumat UBN: Ketauhidan Lawan Kesyirikan

UBN Ingatkan Daya Kritis usai Prabowo Tegaskan Persatuan Ulama-Umara

2026-02-08
Muhammadiyah Minta Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Muhammadiyah Minta Prabowo Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

2026-02-07

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Dedi Hardianto Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Diumumkan Komisi IX

    Dedi Hardianto Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Diumumkan Komisi IX

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Relawan Poros Prabowo Presiden Desak Dirut Subholding Mainstream Pertamina Dicopot

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terobosan pada Sidang Etik Polri Diapresiasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • GMKR Deklarasikan Perang terhadap Oligarki: Gibran dan Jokowi Jadi Target Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In