Jakarta (PARADE.ID)- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), melalui Presidennya, Said Iqbal, merespons diperpanjangnya PPKM Level 4 hingga tanggal 2 Agustus mendatang.
Menurut Iqbal, dalam hal ini KSPI, hanya akan merespons dari dampaknya ke buruh atau pekerja. Baik itu buruh formal maupun buruh informal.
“PPKM Level 4 ini menurut kami belum memberikan dampak signifikan penurunan angka penularan Covid-19 di kluster pabrik buruh atau kluster perusahaan,” kata Iqbal, dalam konferensi persnya, Senin (26/7/2021).
Iqbal menyatakan demikian karena telah melakukan survei sebanyak kurang lebih 1.000 perusahaan, dimana sebanyak 1-10 persen buruhnya terinfeksi Covid-19.
“Dari 1.000 perusahaan yang kami survei, ada lima pertanyaan yang kami ajukan kepada kawan-kawan pimpinan serikat pekerja di tiap-tiap perusahaan,” ungkapnya.
Teknisnya, lanjut Iqbal, KSPI menanyakan ke mereka, termasuk manajemen soal apa yang terjadi di pabrik atau perusahaan selama PPKM Level 4. Ada lima hal pertanyaan terkait Covid-19 dll.
Lima pertanyaan itu di antaranya:
Pertama, apakah perusahaan saudara atau pabrik saudara masih tetap beroperasi 100 persen? Kedua, bilamana pabrik saudara tidak lagi berporasi 100 persen, bagaimana operasional pabrik atau perusahaan dalam pengaturannya?
Ketiga, apakah sudah ada pembicaraan dengan menajemen terkait dengan rencana PHK di perushaaan saudara? Keempat, berapa persen buruh di perusahaan saudara yang terkena Covid dan berapa yang meninggal?
Kelima, apa saran saudara dalam kondisi saat ini, dalam hal ini kebijkan PPKM?
“Kami melakukan survei ini dari mulai berlakunya PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 yang kemarin berakhir 26 juli. Sehingga nanti kita lanjutkan survei ini apabila perpanjangan PPKM memberikan dampak kepada para buruh yang bekerja di perusahaannya,” beber Iqbal.
Dalam jawaban atas pertanyaan pertama, Iqbal mengatakan bahwa semua pabrik-pabrik dan perusahaan yang non esensial itu menjawab 100 persen buruh masih bekerja.
“Jadi tidak ada itu namanya yang dikenal WFH 50 persen (walau di pabrik tidak kenal itu, kecuali stay at home). WFO 50 persen, itu tidak ada,” kata dia lagi.
Kuesioner ini, kata Iqbal, sebanyak 99 persen dijawab oleh buruh, dimana mereka masih bekerja 100 persen. Dengan demikian efektivitas dari PPKM Darurat/PPKM Level 4 ini tidak berjalan di dalam pabrik.
Dan menurutnya hal itu, tidak berjalan di dalam pabrik karena tidak adanya sinkronisasi antar Menko Marves selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali dengan Menko Perekonomian selaku Koordinator PPKM di luar Jawa.
(Rgs/PARADE.ID)
