Jakarta (parade.id)- Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Prof. Amien Rais, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai gagal memberikan pembaruan setelah tiga bulan lebih menjabat. Dalam pernyataannya, tokoh reformasi ini bahkan menyebut kebijakan Prabowo sejauh ini “sangat tidak meyakinkan” (so unconvincing).
Amien Rais menyoroti kesan kuat bahwa kebijakan Prabowo di hampir semua aspek kehidupan nasional hanya meneruskan atau “mengawetkan” kebijakan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kritik ini muncul di tengah tingginya ekspektasi publik akan pembaharuan setelah pergantian kepemimpinan pada 20 Oktober 2024.
“Harapan rakyat Indonesia sangat tinggi setelah 10 tahun Jokowi melakukan politik pengkhianatan nasional,” tegas Amien Rais lewat akun YouTube-nya, Sabtu (26/7/2025).
Mantan Ketua MPR ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Menurutnya, belasan menteri titipan Jokowi masih setia pada mantan presiden, bahkan PDI-P diduga lebih mengindahkan arahan Jokowi ketimbang Prabowo.
“Dengan tidak adanya reshuffle kabinet sampai sekarang, tidak keliru kalau kita menyimpulkan Prabowo justru menikmati adanya dualisme dalam pemerintahannya,” ungkap Amien Rais.
Ia menduga Jokowi yakin Prabowo yang menganggapnya sebagai “guru” dalam kepemimpinan tidak akan pernah meninggalkan sosok yang kini tengah menghadapi gugatan ijazah palsu dan sedang sakit-sakitan itu.
Amien juga menyoroti tingginya angka korupsi di Indonesia dengan menyebut data dari KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sejak 2004 hingga awal 2022, tercatat 22 gubernur dan 148 bupati/walikota ditindak KPK. Lebih mengejutkan, sepanjang 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
“Para pejabat kita telah menjadi bandit, menjadi maling atau kleptokrat yang benar-benar menyedihkan dan memalukan,” kritik tajam Amien Rais.
Tokoh yang pernah memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengutip studi CELIOS (Center of Economic and Law Studies) April 2024 yang menunjukkan ketimpangan ekstrem di Indonesia. Kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 50 juta penduduk terbawah.
“Rata-rata satu orang kaya di Indonesia sebanding kekayaannya dengan 1 juta orang Indonesia yang hidup di lapisan bawah. Ini luar biasa!” seru Amien Rais, sambil memperingatkan potensi revolusi sosial jika kondisi ini dibiarkan.
Amien Rais mendesak Prabowo untuk mengubah prioritas pemerintahan dengan menomorsatukan kebutuhan pokok rakyat yang hidup di sekitar garis kemiskinan. Ia bahkan menyarankan agar melupakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebutnya sebagai “proyek gila” dan “impian Jokowi yang sudah mangkrak se-mangkrak-mangkraknya.”
Meski mengakui Prabowo sebagai intelektual yang memahami ilmu kenegaraan dan statecraft, Amien Rais mempertanyakan mengapa mantan Menteri Pertahanan itu membiarkan dirinya “jatuh di bawah bayang-bayang Jokowi yang ilmu kenegaraannya cuma pas-pasan—cukuplah untuk jadi walikota sebuah kota kecil bernama Solo yang terdiri dari lima kecamatan saja.”
Dalam konteks tugas kepresidenan, Amien Rais menekankan pentingnya menegakkan Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Ia menyebut sila kelima sebagai “sila paling sulit” karena ketimpangan sosial yang masih menganga lebar antara kaya dan miskin.
Pernyataan keras Amien Rais ini muncul di tengah masa transisi pemerintahan yang masih berlangsung dan menambah deretan kritik terhadap langkah-langkah awal kepemimpinan Prabowo Subianto. Publik kini menanti respons dari Istana terkait tuduhan serius dari salah satu tokoh senior politik Indonesia ini.*
