Jakarta (parade.id)- Presiden Prabowo Subianto menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih ditangani turun drastis, dari ratusan ribu hektare dalam beberapa pekan terakhir menjadi di bawah 1.000 hektare. Meski begitu, Presiden menegaskan pencegahan harus tetap dilakukan secara masif hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) perkembangan penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat dihadiri sejumlah menteri koordinator, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri. Kepala BNPB, BMKG, Menteri Dalam Negeri, serta gubernur, panglima kodam, dan kapolda dari Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah hadir melalui konferensi video.
Dalam laporannya, Kepala BNPB menyebut luas area terbakar yang masih ditangani satuan tugas di lapangan mencapai 639,23 hektare. Angka itu tersebar di enam provinsi prioritas lahan gambut: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Titik terluas berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, dengan luas terbakar 513,89 hektare. Meski bukan lahan gambut melainkan tanah mineral, kebakaran di lokasi tersebut disebut harus segera ditangani.
Presiden meminta konfirmasi atas data itu. “Jadi kondisi saat ini total di enam provinsi yang masih harus dipadamkan, artinya masih terbakar, 639,23 hektare. Benar begitu?” tanyanya. Kepala BNPB membenarkan.
“Saya tadinya mengira masih ratusan ribu, atau puluhan ribu. Ternyata sudah turun signifikan,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, “Dari ratusan ribu beberapa pekan lalu, sekarang kita di bawah 1.000.”
Kepala BNPB melaporkan operasi udara di Kalimantan Tengah belum dapat dilakukan selama lebih dari sepekan akibat asap tebal dan jarak pandang rendah. Pengerahan dari Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan Syamsudin Noor, Banjarmasin, belum membuahkan hasil. Pemadaman lewat water bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga penerbangan komersial pun belum bisa dilakukan.
Untuk Sumatera Selatan, operasi udara baru bisa dilakukan hari itu dan akan dikombinasikan dengan modifikasi cuaca. BNPB menambah armada, termasuk dua pesawat dari Pangkal Pinang. Helikopter water bombing tetap dikerahkan ke lokasi sulit dijangkau, seperti Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting di Pangkalan Bun, dan Halmahera Timur, Maluku Utara.
BNPB mengakui kondisi di Kalimantan Tengah dan satu provinsi lain masih cukup sulit. Operasi darat terus diperkuat dengan tambahan personel dan peralatan, dan Panglima Kodam Kalimantan Tengah disebut memimpin langsung di lapangan. BNPB berharap prakiraan BMKG tentang hujan alami sejak pertengahan Oktober hingga November terwujud dan memperbaiki situasi.
Panglima Kodam (Pangdam) Tanjungpura menyampaikan bahwa Tanjung Puting menjadi perhatian dunia. Saat ini ada 247 wisatawan mancanegara di kawasan itu, dan sepanjang tahun ini sudah 66.000 turis asing berkunjung.
Menurut Pangdam, lokasi api sangat tersebar dengan medan berawa, sementara kawasan itu dihuni satwa liar seperti orangutan, buaya, dan ular. Tim gabungan bersama BPBD, pemerintah daerah, dan kepolisian dibentuk agar personel aman saat masuk ke lokasi.
Kendala utama, kata Pangdam, adalah kurangnya pompa air portabel karena mobil tidak bisa masuk. Pompa yang sebelumnya diberikan Presiden masih dipakai di sejumlah titik pendinginan. Pihaknya membutuhkan sekitar 50 unit, yang mungkin harus didatangkan dari Pulau Jawa. Selain itu, tim pengebor air tambahan diperlukan karena di lahan rawa kedalaman bor hanya 10 hingga 15 meter.
Menanggapi hal itu, Prabowo langsung memutuskan bantuan melebihi permintaan. “Saya kirim 200,” kata Presiden.
Soal sumur bor, Pangdam menyebut biaya sekitar Rp10 juta per titik. Prabowo pun menyatakan, “Saya akan kirim Rp2 miliar untuk 200 titik.” Pangdam menambahkan, masyarakat setempat juga akan dilibatkan dalam pembuatan sumur bor.
Presiden meminta persoalan di Tanjung Puting segera diselesaikan. Ia menanyakan jarak pandang di atas taman nasional tersebut. Pangdam menjawab sekitar 500 meter berdasarkan laporan Komandan Lanud. Ia mengusulkan TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk water bombing, sebab standar jarak pandang penerbang swasta adalah 5.000 meter, sedangkan penerbang Angkatan Udara berani terbang pada 3.000 meter di Kalimantan Selatan sehari sebelumnya.
“Kita konsolidasikan nanti, TNI dan Polri, konsolidasikan para penerbang,” ujar Prabowo.
Prabowo juga meminta jajarannya menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal permintaan 70.000 polisi hutan. Menurutnya, tujuan perekrutan itu adalah menjaga hutan Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru dapat menyediakan 20.000 personel. “Kalau tidak, minta dilatih oleh polisi atau TNI. Kan namanya polisi hutan,” kata Presiden. Kapolri diminta membantu pelatihan tersebut.
“Alam kita menantang, tapi kalau kita tidak turun tangan secara masif, ya tidak akan berhasil. Apalagi ke depan kita ingin melakukan mitigasi,” ujarnya.
Soal kabut asap, Prabowo menyatakan akan meminta masukan para profesor. Namun, ia menilai solusi akhirnya adalah hujan. Langkah utama ke depan, menurutnya, adalah pencegahan dan mitigasi presisi hingga tingkat paling bawah, yakni desa. Strategi itu merujuk pada diskusi dengan pakar dari berbagai universitas dan daerah.
Prabowo mengapresiasi kerja keras para panglima, kapolda, dan pejabat daerah. “Ini prioritas utama bagi kami. Kita harus segera menyelesaikan ini dan mencegahnya di masa mendatang. Kampanye dan strategi kita selanjutnya harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat preventif,” tegasnya.
