Kendari (PARADE.ID)- Dalam rangka mencegah gerakan dan tindakan radikalisme, tiga instansi lembaga di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) di salah satu Hotel di Kendari, Rabu 24 Maret 2021.
Ketiga lembaga yang menekan tersebut yakni Pengurus Wilayah (PW) Nahdatul Ulama (NU) Sultra, Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, dan Polda Sultra.
Ketua PW NU Sultra, KH. Muslim mengatakan bahwa MOU kerja sama tersebut dilakukan agar tak ada kelompok yang menodai ajaran agama bahkan mengguncang keamanan negara.
“Ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, harus secara bersama-sama sebagai bentuk sinergitas kita sebagai anak bangsa,” katanya.
Muslim menambahkan banyaknya informasi yang tidak berlandaskan hukum yang diperoleh masyarakat bisa membahayakan ketentraman kita sebagai warga negara jika tak dipahami dengan baik.
Dalam kegiatan MOU ini dirangkaikan dengan lounching buku yang berisi tentang toleransi dan pencegahan radikalisme.
“Semua masyarakat bisa menyumbangkan pikiran mereka dalam buku itu. Bukan hanya 3 intansi ini baik, PWNU, UHO, Polda Sultra tetapi semua elemen bisa berkontribusi,” katanya.
Di tempat yang sama Rektor UHO Muh. Zamrun, menyebut bahwa adanya kolaborasi antara PW NU, UHO, dan Polda Sultra diharapkan bisa mencegah tindakan sekelompok orang yang berdampak pada munculnya gerakan radikalisme.
“Ini baru awal. Saat ini kita baru memulai kerja sama ini dengan 3 intansi tetapi ke depannya semoga semua pihak baik Pemda, TNI dan elemen lainnya bisa bersama-sama,” tuturnya.
Bahkan, orang nomor 1 di UHO itu berkata, kegiatan pencegahan radikalisme sudah lama dilakukan di kampus terbesar di Sultra. Mulai dari seminar, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
Sementara itu, Dirintel Polda Sultra, Kombespol Suswanto menuturkan bahwa adanya gerakan sekelompok orang yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat akan menjadi target dan sasaran mereka untuk melakukan pengamanan tetapi dengan langkah-langkah edukasi dan pendekatan persuasif lebih dulu.
Dia khawatir, jika kondisi tersebut tidak terkendali bisa berdampak pada munculnya isu sara di Sultra. Pihaknya bakal melibatkan seluruh pemuka adat agar bisa memberantas radikalisme di Sultra.
“Minggu depan kita akan adakan komunikasi dengan para pemangku adat di Sultra. Tujuannya agar terjalin komunikasi dan antar suku bisa hidup berdampingan di daerah tercinta ini,” tutupnya.
(lop/PARADE.ID)
