Jakarta (parade.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan sidang kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi mengenai pembahasan sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, untuk penyusunan APBN 2024 pada hari ini, Senin (20/2/2023).
“Memang dalam siklus APBN kita akan memulai pembahasan sangat awal mengenai bagaimana arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun depan, yang semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN kita dan juga bahkan akan dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan DPR,” awal pemaparannya.
Pertama, kata dia, dalam pembahasan hari ini kita membahas mengenai lingkungan global yang berubah sangat luar biasa. Dan untuk tahun 2023 maupun tahun 2024 menurutnya tantangan yang terjadi pada hari ini seperti satu, terjadinya geopolitik yang meningkat.
Kedua, inflasi dunia yang sanat tinggi, yang menyebabkan kenaikan suku bunga global, dan atau munculnya atau dibukanya kembali Tiongkok sesudah mereka lockdown.
“Ini menimbulkan berbagai kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi,” kata dia.
Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Ini berarti dari sisi permintaaan konsumsi rumah tangga untuk tetap bisa tumbuh di atas 5 persen maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan.
“Konviden dari konsumen harus dijaga dan juga investasi momentumnya diperkuat. Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk eksport yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komuditas yang mungkin, dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara-negara besar,” kata dia.
Untuk tahun depan ini kita akan terus memfokuskan, lanjutnya, satu, dalam jangka sangat pendek, sesuai arahan presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, oleh karena itu dalam program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya.
“Satu, penurunan kemiskinan ekstrim mencapai nol persen akan diupayakan pada tahun 2024. Dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan,” terangnya.
Kedua, kita juga akan perlu meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting, sesuai juga arahan presiden waktu itu kepada beberapa kepala daerah untuk menuju stunting 3 persen.
“Ini tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrim di tahun 2024 yang harus nol persen dan kemudian kesmikinan headline di 6,5-7,5 persen,” katanya.
Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti kata dia perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan.
“Untuk itu dari sisi investasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” katanya lagi.
Kita, kata Menkeu, juga akan menggunakan investifiskal dalam bentuk text holiday superdeduction, untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowen di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai. “Ini yang menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan,” katanya.
Selain itu pemerintah juga akan terus memfokuskan infrastruktur, karena ini akan meningkatkan produktivitas dan juga kompetitiv dari perekonomian.
“Dengan landasan itu maka tahun depan anggaran akan dijaga di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh, dengan tax rasio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional. Dan tahun depan awal, kita perkirakan defisit akan makin menurun pada level 2,16-2,64 persen dari PDB, dengan primery balance mendekati nol,” pungkasnya.
(Rob/parade.id)
